Polisi sudah Kirim SPDP Perkara Penipuan Pegadian Mobil Diduga Dilakukan Pasutri -->

Iklan Semua Halaman

.

Polisi sudah Kirim SPDP Perkara Penipuan Pegadian Mobil Diduga Dilakukan Pasutri

Wednesday, March 11, 2020
Kanit Reskrim Polsek Woja Polres Dompu, BRIPKA Supriyadin usai memberikan keterangan pers. Foto Poris Berita11.com

Dompu, Berita11.com - Soal Kasus dugaan penipuan bermoduskan pegadian sebuah mobil avanza yang dilaporkan korban Agus Marsudin warga Dusun Rasanggaro Barat, Desa Matua beberapa bulan yang lalu ternyata sudah dikirim Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Dompu.

Kasus dugaan penipuan yang bermodus pegadian tersebut diduga dilakukan pasangan suami istri (Pasutri) yakni F dan S warga Dusun Rasana'E Desa Bakajaya Kecamatan Woja Kabupaten Dompu NTB dilaporkan melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polsek setempat.

Hal itu dibenarkan Kapolsek Woja Polres Dompu, IPDA Abdul Haris melalui Kanit Reskrim BRIPKA Supriyadin saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (11/3/2020) siang.

Menurut Supriyadin, tinggal berkasnya saja yang belum dikirim kerena saat ini pihaknya masih menunggu hasil penyitaan barang bukti (BB) dari pihak Pengadilan Negeri (PN) Dompu.

"Insya Allah berkasnya secepatnya akan dikirim dan kami sedang menunggu BB hasil sitaan pengadilan untuk melengkapi dokumen," ungkap Supriyadin.

Disinggung terkait Pasutri yang telah tetapkan tersangka kemudian berkeliaran hingga saat ini masih belum dilakukan penahanan, Supriyadin menanggapi, karena berhubung Pasutri tersebut dalam keadaan anaknya masih kecil, maka diberikan toleransi untuk melapor diri ke SPKT setempat dua kali dalam seminggu.

"Banyak pertimbangan untuk tersangka, jika ditahan siapa yang menjamin anak-anaknya, dan tersangka wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis dan selama ini mereka tetap koperatif," beber Kanit Reskrim Supriyadin.

Akibat perbuatannya, Pasutri dikenakan pasal sangkaan yang mengatur tentang tindak pidana penipuan yakni Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman penjara paling lama 4 tahun. [B-10]