Sikapi Teguran Ombudsman soal Dugaan Pemotongan Dana Korban Gempa, BPBD KSB Gelar Pertemuan -->

Iklan Semua Halaman

.

Sikapi Teguran Ombudsman soal Dugaan Pemotongan Dana Korban Gempa, BPBD KSB Gelar Pertemuan

Wednesday, March 11, 2020

Pembicara dalam Pertemuan Membahas Tentang Dana Korban Gempa di Seteluk KSB.

Seteluk, Berita11.com— Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) merespon surat teguran dari Ombdusman NTB berkaitan laporan warga atas dugaan pemotongan dana bantuan bagi korban bencana gempa di Dusun Seteluk Atas, Kecamatan Seteluk KSB.

Menyikapi hal itu, BPBD KSB menggelar pertemuan, Selasa (10/3/2020). Pertemuaan digelar di aula kantor Camat Seteluk dan dihadiri tim Pokmas, warga penerima manfaat, pengusaha toko bangunan, Camat Seteluk, Babinsa dan BPBD KSB.

Kepala Pelaksana BPBD KSB, Ir Lalu Muhammad Azhar MM mengatakan pertemuan menindaklanjuti surat teguran Ombudsman NTB terkait laporan warga adanya dugaan pemotongan bantuan dana gempa di Dusun Seteluk Atas.

Dikatakannya, dalam pertemuan tersebut BPBD menjelaskan bagaimana tata aturan penyaluran bantuan yang sesuai Juklak Dan Juknis BNPB .

Menurutnya setelah mendengar penyampaian persoalan dari warga penerima manfaat , Pokmas dan pemilik toko bangunan. Masalah dugaan pemotongan yang terjadi dipicu minimnya sosialisasi, sehingga terjadi kesalahpahaman dan kegagalan komunikasi antara Pokmas dengan penerima bantuan berkaitan aturan proses pencairan penyaluran dana bantuan gempa.

“Saya rasa persoalan ini lebih kepada miskomunikasi (kegagalan komunikasi) antara penerima, Pokmas dan pemilik toko bangunan terkait bagaimana aturan pemotongan dana 
bantuan gempa tersebut,” katanya.


Azhar berharap, hal itu menjadi pembelajaran bagi tim Pokmas atau PDPGR. “Tapi Alhamdullilah masalah sudah selesai,”  katanya.

Ia juga berharap  kepada warga penerima manfaat bila ada merasa keberatan atau kesalahan dalam penyaluran dana bantuan gempa, bisa langsung melapor atau bersurat ke kantor BPBD . Setelah ada laporan, BPBD langsung ke lokasi persoalan bersama tim dan pihak terkait.

Sementara itu, Camat Seteluk Taufik Hikmawan yang menginisiasi rapat pertemuan mengatakan, rapat bertujuan menyelesaikan persoalan yang terjadi antara Pokmas dan penerima manfaat terkait kasus dugaan pemotongan dana bantuan gempa.

“Mendengar penjelasan dari kedua bela pihak antara penerima manfaat dan tim Pokmas lebih kepada miskomunikasi. Yang jelas persoalan sudah selesai . Mereka sudah damai dan salaman ,” ujarnya.

Disinggung mengenai apakah akan ada pengembalian dana yang dipotong oleh pihak Pokmas atau pemilik toko kepada penerima manfaat, Taufik menjelaskan jika sesuai aturan tidak ada masalah . namun merujuk peraturan, dana yang dipotong itu harus dikembalikan.
Pihaknya sebagai Camat Seteluk sekaligus pembina PDPGR meminta maaf kepada penerima bantuan terkait persoalan yang terjadi.

Diharapkan pada masyarakat bila ada persoalan, tidak langsung melapor ke media atau dipublikasi. Namun langkah baiknya melapor dan menyelesaikan di perangkat desa  terlebih dahulu, baik kantor desa maupun kantor camat.

Sepanjang rapat berlangsung, sempat terjadi perdebatan panjang antara warga penerima bantuan dengan pihak Pokmas dalam menyampaikan persoalan. Karena dari penerima manfaat kecewa terkait banyaknya pemotongan dana bantuan.

Seperti diketahui pemotongan dana bantuan yang menjadi persoalan itu beragam nominalnya. Salah satunya atas nama Jafar Ibrahim mendapat potongan administrasi Rp500 ribu, pemotongan uang toko bangunan Rp200 ribu, ditambah lagi adanya permintaan uang Rp300 ribu.

Salah satu Warga penerima  manfaat Jafar Ibrahim mengatakan pelaporan yang masuk pemberitaan dan laporan ke Ombudsman RI Perwakilan NTB  merupakan bentuk protes atas tidak jelasnya pemotongan dana bantuan. Karena tidak ada sosialisasi dengan penerima manfaat.

“Adanya rapat pertemuan ini menurut saya bagus, karena bisa memperjelas masalah dan solusi. Terkait adanya pengembalian uang yang dipotong mungkin itu kami akan komunikasikan,” ujarnya.

Jafar pun berharap proses pengurusan bantuan atau bentuk lain nanti harus ada sosialisasi. Selain itu, transparan disertai persetujuan bersama, bukan persetujuan sepihak.

Pada akhir pertemuan, perwakilan Pokmas meminta maaf kepada penerima manfaat atas kesalahan tersebut. Pokmas dan penerima manfaat  berjabat tangan dan mengucapkan kata damai dan masalah selesai disaksikan langsung Kapala Pelaksana BPBD KSB, Babinsa , Camat Seteluk, dan staf desa yang hadir. [B-14]