Tak Boleh Tambah Rp1.000/ Tabung untuk Ongkos Sopir, Berani Jual LPG di atas HET Siap-siap Izin Dicabut

Iklan Semua Halaman

.

Tak Boleh Tambah Rp1.000/ Tabung untuk Ongkos Sopir, Berani Jual LPG di atas HET Siap-siap Izin Dicabut

Kamis, 05 Maret 2020
Wali Kota Bima H Muhammad Lutfi dan Direktur PT Elnusa Petrofin Serta Area Sales Manager PT Pertamina NTB, Mahfud Nadyo Hantoro saat Menjawab Pertanyaan Wartawan Usai Peresmian SPBE Bima, Selasa (2/3/2020) lalu.


Bima, Berita11.com— Hasil monitoring evaluasi (Monev) sejumlah pemerintah daerah seperti Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Bima menemukan bahwa pangkalan elpiji (LPG) jenis subsidi menambah sepihak harga Rp1.000/ tabung untuk ongkos sopir sehingga harga LPG subsidi yang diperoleh masyarakat paling murah Rp18 ribu/ tabung, jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah daerah.

Sebagaimana hasil Monev Pemda, sebagaimana yang pernah dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) lintas pemerintah daerah, Biro Perekonomian Setda Provinsi NTB dan Pertamina di Aula Kantor Bupati Bima belum lama ini, hal tersebut diakui masing-masing pihak. Pada tingkat agen resmi LPG sudah menambah harga elpiji di atas HET, demikian pada tingkat pangkalan sehingga harga yang diterima masyarakat paling murah Rp18 ribu/ tabung. Padahal HET yang ditetapkan pemerintah daerah untuk jarak 0-60 kilometer, harganya Rp15 ribu hingga Rp16 ribu.

Menyikapi hal tersebut, Area Sales Manager PT Pertamina (Persero) NTB, Mahfud Nadyo Hantoro akan bersikap tegas terhadap agen resmi maupun pangkalan LPG yang berani menjual elpiji di atas ketentuan HET yang ditetapkan pemerintah daerah.

“Kita ada namnya jaringan penjualan, kalau ada seperti itu, tentunya akan ada punisment (sanksi), bisa penghentian supply, pencabutan izin,” katanya di sela peresmian SPBE Bima, Selasa (2/3/2020).

Baca Juga:




Untuk menghindari elpiji yang dijual di atas HET, Mahfud menyarankan masyarakat membeli elpiji melalui pangkalan-pangkalan resmi Pertamina. Diakunya, sesuai ketentuan, pengaturan HET ditetapkan oleh pemerintah daerah. Adapun Pertamina bersama agen dan pangkalan mengikuti ketentuan tersebut.

Sebelumnya khusus untuk Kota Bima, telah didroping 25.730 tabung elpiji jenis subsidit secara gratis kepada masyarakat.

Sementara Wali Kota Bima, H Muhammad Lutfi SE optimistis kehadiran SPBE Bima dapat memutus mata rantai permainan harga elpiji, sehingga masyarakat mendapatkan LPG dengan harga flat.

Baca Juga: 



“Semua ditentukan berdasarkan regulasi oleh PT Pertamina, keberadaan SPBE (Bima) cukup memadaia kebutuhan di Kota Bima, Kabupaten Bima dan Dompu. Dengan adanya refiil di sini, tidak bisa harga itu dimainkan semuanya, karena bisa dikontrol oleh elemen masyarakat dan ada ketentuan dari Pertamina untuk mencopot agensinya, mencopot pangkalan,” kata HM Lutfi.

Mantan anggota DPR RI ini berharap dengan kehadirian SPBE Bima memberikan jaminan ketersediaan stok dan harga yang terjangkau sesuai ketentuan (HET) yang ditetapkan pemerintah daerah, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, termasuk di antaranya usaha mikro atau industri rumah tangga.

“Pedagang kue, warung makan mereka sudah terbiasa. Mereka sudah teredukasi (menggunakan elpiji), tinggal sosialisasi yang lebih baik, saya lebih yakin dan percaya, SPBE Bima berpegang teguh pada SOP itu. Misalnya ada kebocoran dalam botol-botol LPG, regulator yang diguanakan standar SNI,” katanya.

Baca Juga:



Menurut Lutfi, Pemkot Bima tidak perlu mengikat Pertamina atau PT Elnusa Petrofin melalui nota kesepahaman (MoU) untuk menjamin harga sesuai ketentuan maupun untuk menjamin ketersediaan stok. Pihaknya optimistis bahwa Pertamina dan PT Elnusa Petrofin sebagai BUMN akan memberikan jaminan kepada masyarakat tentang harga elpiji sesuai ketentuan pemerintah. [B-11/*]