Tak Hanya LKPJ Belum Dibuat, Beberapa Item Pekerjaan Diambil, Oknum Mantan Kades Disorot

Iklan Semua Halaman

.

Tak Hanya LKPJ Belum Dibuat, Beberapa Item Pekerjaan Diambil, Oknum Mantan Kades Disorot

Rabu, 04 Maret 2020
Puluhan pemuda Desa Daha saat mampir di taman kota usai pulang dari Inspektur Inspektorat Kabupaten Dompu. Foto Poris Berita11.com
Dompu, Berita11.com - Tak hanya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) tahun anggaran 2019 tahap ketiga belum dibuat, namun beberapa item pekerjaan diambil alih oleh oknum mantan Kepala Desa (Kades) Daha Kecamatan Hu’u Kabupaten Dompu Suhaimin, salah satunya pengerjaan gedung serba guna.

Menyoroti hal itu, puluhan pemuda desa setempat mendatangi Inspektur Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPM-PD) Kabupaten Dompu guna mengadukan hal tersebut, Selasa (3/2/2020) siang.

Ketua pemuda setempat Baharudin, S.Pd menuturkan, pekerjaan gedung serba guna yang menelan anggaran Rp 700 lebih juta dalam perencanaan anggaran tahun 2019 lalu, tanpa melibatkan unsur masyarakat atau pemuda setempat. Bahkan, beberapa anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak pernah dilibatkan.

“Kami meminta dengan tegas kepada mantan Kepala Desa Muhaimin, untuk membuat LKPJ tahun 2019 tahap ketiga, karena, LKPJ itu hanya janji-janji saja, sementara anggaran sudah keluar,” ungkap Baharudin, Selasa (3/3/20) siang.

Menurut Baharudin, teguran dari Camat Hu’u melalui rekomendasi untuk segera membuat LKPJ dan pengerjaan yang dilakukan mantan Kades tersebut agar dihentikan, namun mantan Kades Muhaimin belum juga diindahkan dengan alasan yang tidak jelas.

“Mulai dari tanggal 17 Februari sampai tanggal 3 Maret 2020 ini, mantan Kades Muhaimin tetap melanjutkan pekerjaan itu, kami dari generasi muda tidak menginginkan lagi pak Suhaimin melakukan pekerjaan itu (gedung serba guna, red) sambil menunggu dia (mantan Kades, red) membuat LKPJ anggaran tahun 2019 dulu,” tegas Baharudin

“Setelah itu, baru kita melakukan musyawarah lagi, sehingga menghasilkan kesepakatan, apakah gedung serba guna nanti dilanjutkan pekerjaan oleh mantan kades atau dilanjutkan Kades yang aktif sekarang ini,” sambung Baharudin.

Dikatakannya, dalam waktu dekat ini, dirinya beserta puluhan generasi muda yang mendatangi Inspektorat dan DPM-PD itu, bakal melakukan pelaporan secara resmi sesuai arahan Inspektorat agar bisa ditindak lanjuti.

“Saya bersama kawan-kawan akan membuat laporan secara tertulis, dan sambil mengabil dokumentasi sebagai bukti, dan insya allah, besok kalau nggak hari Kamis, hari Jumat lah kami masukan laporannya,” isyaratnya.

Sementara, salah satu anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa setempat Syahrudin pria 32 tahun mengatakan, sejak dirinya tergabung sebagai anggota BPD sekitar bulan September atau Oktober 2019 lalu mengaku, Mantan Kades Muhaimin tidak pernah membuat LKPJ hungga berakhir masa jabatannya sebagai Kades, meskipun pembuatan SKPJ itu selalu didesak olew masyarakat dan sebagain besat anggota BPD akan tetapi, janji itu hanya palsu belaka.

“Seharusnya, pada tanggal 4 Desember 2019 kemarin, mantan Kades sudah membuat LKPJ karena tanggal dan hari tersebut berakhir masa jabatan sebagai kepala desa, mereka ((mantan Kades, Ketua BPD dan Pendamping Desa) mengatakan bahwa LPKJ nya dalam proses pembuatan dan dijanjikan bakal diserahkan nanti pada tanggal 1 Januari 2020, tapi hingga saat ini belum ada,” beber Syahrudin.

Mirisnya lagi, lanjut Syahbudin, beberapa waktu lalu, ada rapat koordinasi yang sebelumnya tidak diketahui oleh anggota BPD hanya inisiatif Ketua BPD dan mantan Kades, pada saat rapat koordinasi, kata dia, yang nota benenya yang melanggar aturan ada surat rekomendasi yang dihasilkan dan rekomendasi itu tidak ditanda tangani oleh anggota BPD

“Kemarin ada rapat koordinasi, satupun anggota PBD tidak ada yang tahu, dan pada saat rapat itu ada unsur desa dalam hal ini sekertaris desa tetapi tidak menandatangani rekomendasi yang buat oleh pak mantan sama ketua BPD itu,” terangnya. [B-10]