Tindaklanjut SK Pemecatan Sekdes Bolo, PMP2R Audiensi

Iklan Semua Halaman

.

Tindaklanjut SK Pemecatan Sekdes Bolo, PMP2R Audiensi

Senin, 16 Maret 2020
Suasana Audiensi di Kantor Desa Bolo, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, Senin (16/3/2020).


Bima, Berita11.com— Sorotan terhadap Sekretaris Desa (Sekdes) Bolo, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima yang masih ngantor walaupun telah memiliki SK pemecatan tetap dikawal pemuda setempat.  Persatuan Mahasiswa dan Pemuda Peduli Rakyat (PMP2R) Desa  Bolo dan Pemerintah Desa Bolo menggelar audiensi di kantor desa setempat, Senin (16/3/2020).

PMP2R yang dipimpin Riski Arahmansyah tetap pada tuntutan aksi sebelumnya, mendesak Kepala Desa Bolo menindaklanjuti SK Kepala Desa Bolo pada tahun 2018 terkait pemberhentian Sekretaris Desa Bolo Anas Indriadi.

Kepala Desa Bolo, Drs. Muhtar H. Idris, mengatakan, pertemuan menindaklanjuti surat permohonan audensi PMP2R, yang merupakan tindaklanjut aksi unjuk rasa PMP2R pada Selasa, 10 Maret 2020 lalu. “Apapun yang kita hajatkan kali ini, mari kita hadapi dengan kepala dingin, musyawarah dengan baik karena tidak ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan,” katanya saat membuka audiensi.

Korlap PMP2R, Riski Arahmansyah, mengatakan  hingga kini belum ada kejelasan pemerintah setempat setelah unjuk rasa para pemuda dan mahasiswa setempat. 

“Kami menginginkan hasil keputusan yang diberikan oleh Kades saat audensi hari ini. Surat SK pemecatan terhadap Sekdes oleh mantan kepala desa menurut kami sudah sah, sehingga kami menginginkan agar Sekdes Bolo tidak lagi bekerja di Kantor Desa Bolo sebagai Sekdes,” katanya.

Dikatakanya, apabila Sekdes yang telah dipecat dan ditetapkan melalui SK pemecatan  masih menjabat sebagai Sekdes, maka pihaknya menginginkan harus ditunjukan surat putusan dari PTUN yang membatalkan SK pemberhentian yang dikeluarkan oleh mantan Kades Bolo.

“Segera tentukan persoalan ini, karena sudah satu tahun lebih SK pemecatan dikeluarkan. Menurut kami, tidak adanya penunjukan dari Sekdes surat bantahan atas dikeluarkannya SK pemberhentian tersebut, berarti sudah jelas bahwa Sekdes tidak merasa dirugikan dan menerima bahwa Sekdes dikeluarkan atau diberthentikan,” katanya.

Kades Bolo, Drs. Muhtar H. Idris, mengatakan, pihaknya berharap tetap mengutamakan penegakkan hukum berkaitan desakan tersebut. “Pribadi saya tidak boleh langsung memutuskan tanpa koordinasi dahulu dengan camat maupun pihak-pihak yang berwewenang,” katanya.

Dikatakannya, berkaitan SK yang dianggap sah oleh PMP2R, sebenarnya yang memutuskan PTUN. Pihaknya telah bertemu Mantan Kades Bolo dan menyatakan, bahwa memang benar SK itu dikeluarkan mantan Kades saat masih menjabat.

“Sampai saat ini pemerintah desa belum terima putusan dari PTUN maupun surat gugatan dari Sekdes itu sendiri. Kantor desa tidak perlu disegel kalau tidak ada kejelasan sampai hari ini dan mohon kami diberikan waktu lagi untuk meneliti sejelas jelasnya,” harapnya.

Menurutnya,  jika benar Sekdes tidak mengajukan surat banding berkaitan dengan SK pemecatan yang dikeluarkan Kades terdulu, walaupun jika SK tersebut tidak sesuai prosedur, berarti Sekdes menerima SK tersebut.

Camat Madapangga, M. Saleh, S.Sos, M.Ap, mengimbau agar audiensi dilaksanakan  dengan kepala dingin. “Mari kita bahas secara rinci, baru mengetahui adanya SK pemecatan Sekdes,” katanya.

Diakuinya, saat aksi unjuk rasa, pihaknya langsung memelajarinya. “Namun saya pun tidak melihat dan tidak menyimpan arsip rekomendasi oleh camat yang terkait SK pemecatan Sekdes, apa sudah dengan prosedur atau tidak,” katanya.

Menurutnya, ada tahapan yang harus dilalui oleh Kades sebelum mengeluarkan pemecatan. Yaitu,  harus terlebih dahulu konsultaai dengan camat. Sehingga ada surat rekomendasi dari camat.

“Sampai saat ini belum saya temukan arsip rekomendasi. Untuk mengetahui penjelasan sah nya SK pemberhentian harus melalui putusan dari PTUN dan apabila Sekdes tidak mengajukan surat bantahan dari SK tersebut, berati Sekdes merasa tidak keberatan dan dianggap menerima SK yang telah dikeluarkan dalam arti Sekdes tidak boleh lagi bekerja,” tandasnya.

Kapolsek Madapangga, IPTU Rusdin berharap audiensi dilaksanakan dengan tenang dan tertib. “Saat ini kita aka menyelesaikan masalah, bukan menimbulkan masalah yang akan berujung pada kerawanan Kamtibmas lainnya. Kades dan camat tidak memberikan keputusan akhir saat ini, karena jangan sampai salah keputusan, sehingga akan dituntut lagi oleh pihak-pihak lain,” katanya.

Ia berharap masalah tersebut tidak membias pada persoalan lain. Untuk itu, semua pihak diharapkan menjaga keamanan Desa Bolo agar tetap kondusif.

Pada akhir kegiatan audiensi disepakati  memberikan waktu beberapa hari kepada pemerintah desa dan BPD memelajari permasalahan tersebut dan segera menyampaikan keputusan atas desakan PMP2R. Kegiatan audiensi dihadiri 40 orang. [B-11]