UU Cipta Kerja Demi Masyarakat, ini Seruan Disnaker Kabupaten Bima dan Pemuda Pancasila -->

Iklan Semua Halaman

.

UU Cipta Kerja Demi Masyarakat, ini Seruan Disnaker Kabupaten Bima dan Pemuda Pancasila

Tuesday, March 3, 2020
Irfan HM Nor dan Nurdin. Kolase Berita11.com.


Bima, Berita11.com— Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bima dan sejumlah tokoh pemuda di Kabupaten Bima menyerukan masyarakat agar menyikapi positif undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja. Undang-undang dan regulasi yang disiapkan pemerintah pusat bersama legislatif tersebut muaranya untuk kebaikan masyarakat.

Kepala Bidang Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bima, Irfan HM Nor S.Sos mengatakan,  perhatian pemerintah terhadap RUU Cipta Kerja cukup besar karena ini dianggap dapat mendorong masuknya investasi.

Pihaknya optimistis, keberadaan RUU Cipta Kerja dapat membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan ekonomi masyarakat. “Pemerintah Daerah melalui Disnaker tentu juga berkewajiban mengamankan kebijakan Pemerintah Pusat,” katanya di Disnakertrans Kabupaten Bima, Senin (2/3/2020).

Dikatakannya, terkait RUU Cipta Kerja, Disnaker Kabupaten Bima masih memelajari dan mendalami isi. Materi RUU akan dibahas bersama kepala dinas maupun bidang yang ada di Disnakertrans.

Sejauh ini, pihaknya belum menerima informasi terkait adanya sikap kontra terhadap RUU Cipta Kerja. Pihaknya akan merangkul berbagai elemen pemuda dan OKP.

“Kami juga akan merangkul pihak terkait untuk bersama-sama menyukseskan RUU ini sampai disahkan menjadi UU Cipta Kerja. Diharapkan adanya sinergitas antara stake holder ini dapat mempermudah RUU ini diterima oleh masyarakat maupun elemen buruh karena tujuannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat,” katanya.

Secara terpisah Sekretaris Pemuda Pancasila Cabang Bima Nurdin SH  juga mengajak berbagai pihak untuk menunggu hasil kerja legislatif dan pemerintahp usat dalam merumuskan maupun menetapkan RUU Cipta Kerja (Omnibus Law).

Menurutnya, diperlukan pengaturan lapangan kerja (cipta lapangan kerja) oleh pemerintah, sehingga apa yang dilakukan pemerintah bersama DPR RI sudah tepat.

“Kita percaya saja, bahwa pemerintah pusat dan DPR RI akan melakukan yang terbaik untuk rakyatnya. Karena pemimpin di pusat serta wakil-wakil rakyat di DPR Pusat adalah hasil pilihan masyarakat melalui proses yang demokratis. Sudah saatnya kita menyerahkan dinamika pembahasa juga kepada mereka,” kata Sekretaris Pemuda Pancasila asli Langgudu Kabupaten Bima ini.

Diingatkannya, masyarakat dan para elemen bangsa juga harus menjaga kuutuhan NKRI. Menciptakan suasana aman dan damai. Jika pun ada aspirasi yang ingin disampaikan dilakukan melalui kanal resmi. 

“Sudah pasti pemerintah pusat memikirkan nasib rakyat, karena yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan legislatif adalah rakyatnya. Kita tunggu saja RUU tersebut,” katanya.

Ajakan menciptakan suasana aman dan damai tersebut, juga diserukannya kepada OKP dan masyarakat. Apalagi dalam waktu tak lama lagi akan dihelat pesta rakyat yakni Pilkada serentak.

Seruan yang sama juga disampaikan oleh aktivis yang Ketua Lembaga Investigasi dan Penyelidikan Kasus (LIDIK) NTB, Sirnawan S.I.Kom. menurutnya, tidak perlu menyikapi secara berlebihan terkait RUU Cipta Kerja, namun cukup menyerahkan kepada pemerintah pusat dan DPR RI.

Pihaknya menyerukan kepada seluruh OKP dan tokoh masyarakat agar selalu menjaga kondusifitas daerah, suasana aman dan damai. Apalagi pada tahun 2020 akan dilaksanakan Pilkada serentak. [B-26]