Warga Batu Putih Mengeluhkan Dugaan Pemotongan Dana Gempa 20%

Iklan Semua Halaman

.

Warga Batu Putih Mengeluhkan Dugaan Pemotongan Dana Gempa 20%

Kamis, 05 Maret 2020
Ilustrasi.

Taliwang, Berita11.com— Warga Batu Putih Dusun Banjar Sari Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat NTB mengeluhkan dugaan pemotongan dana rehabilitasi rumah rusak akibat gempa sebesar 20%. Pemotongan diduga dilakukan oleh oknum Pokmas.

Wiwit Adiwinata, warga Desa Batu Putih Dusun Banjar Sari Kecamatan Taliwang kepada Berita11.com mengungkapkan, proses penyaluran dan pencairan dana bantuan rehabilitasi rumah rusak akibat gempa yang dilakukan oknum Pokmas tidak transparan. Mulai dari pencairan dana dan pengantaran barang tanpa pemberitahuan kepada penerima bantuan. Adanya pemotongan dana bantuan 20% di luar pemotongan administrasi dan biaya tukang.

“Kondisi penyaluran bantuan di tempat saya Dusun Banjar sari tidak jelas atau diduga bermasalah. Banyak warga mengeluh tiba-tiba barang dari toko bangunan sudah di ada di rumah mereka, diantar tanpa komunikasi kebutuhannya apa,” katanya di Banjar Sari, Rabu (27/2/2020) lalu.

Dikatakannya, barang itu belum tentu sesuai dengan kebutuhan. “Mana tidak diperlihatkan kwitansi pembelanjaan, berapa harga barang yang dibeli. Termasuk ada juga pemotongan 20% di luar biaya administrasi dan biaya tukang,” katanya.

Wiwit menambahkan, mestinya dana berupa bantuan tidak harus dipotong, terkecuali jika itu berupa hadiah. Persoalan ini terjadi pada warga penerima bantuan rehabilitasi rumah rusak akibat gempa kategori ringan.

“Inikan dana bantuan, ya janganlah dipotong. Alasan ada pajaknya. Kecuali hal ini berupa hadiah, ya pasti dipotong karena ada pajaknya,” katanya.

Berita11.com mengkonfirmasi langsung Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Ir Lalu Muhammad Azhar MM, di ruang kerja terkait persoalan ini. Dikatakan Lalu Muhammad, merujuk peraturan juklas/juknis BNPB, yang benar penyaluran bantuan dana gempa mekanismenya dalam bentuk tunai dan nontunai.

Penyaluran dalam bentuk tunai berupa uang tukang dan uang barang yang tidak terdapat di toko bangunan. Penyaluran dalam bentuk nontunai berupa barang yang diambil di toko bangunan sesuai kebutuhan yang tercatat dalam RAB.

Ia menambahkan, mengenai informasi masyarakat adanya laporan pemotongan dana 20% yang dilakukan oknum Pokmas di luar uang administrasi dan uang tukang, BPBD menyarankan agar penerima bantuan membuat surat laporan ke BPBD.

Karena dengan surat laporan tersebut, BPBD bersama tim atau pihak terkait akan mengecek langsung ke lapangan.

Lokasi terpisah, Direktur Komunitas Kajian Kebijakan Publik  Hendry Kusnadi saat diwawancara Berita11.com mengatakan, kebijakan Pemerintah Daerah membentuk Tim Pokmas sebagai kepanjangan tangan membantu perangkat desa dalam pelayanan langsung ke masyarakat sudah tepat.

Hal ini sesuai dengan undang-undang otonomi daerah tentang pelayanan publik. Tetapi praktik di lapangan terbalik, Tim Pokmas yang terbentuk banyak yang tidak mengfungsikan perangkat desa khususnya RT dalam melakukan pendataan dan sosialisasi di masyarakat sehingga menimbulkan persoalan.

Henry menambahkan, terjadinya pungli atau pemotongan bantuan dana gempa di berbagai desa di KSB diduga tidak lepas dari adanya gotong royong yang berbayar. Menurutnya, apabila ada oknum Pokmas melakukan pemotongan dana gempa dengan alasan yang tidak jelas dan tidak sesuai aturan, maka tidak dibenarkan.

“Adanya posisi pungli, posisi korupsi, posisi kolusi dan nepotisme yang terjadi,ini diduga akibat adanya permainan politik. RT tidak difungsikan, pendataan bermasalah, pemotongan dana gempa di mana-mana,” ujarnya. [B-14]