Warga Maluk dan Jereweh Aksi di Gate Benete PT AMNT, ini Jawaban Perusahaan

Iklan Semua Halaman

.

Warga Maluk dan Jereweh Aksi di Gate Benete PT AMNT, ini Jawaban Perusahaan

Rabu, 18 Maret 2020
Konsentrasi Massa dari Benete Maluk dan Kecamatan Jereweh saat Berunjuk Rasa di PT AMNT Kabupaten Sumbawa Barat, Rabu (18/3/2020).


Taliwang, Berita11.com— Belasan warga Desa Benete Kecamatan Maluk dan Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menggelar aksi unjuk rasa di Gate Benete PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT), Rabu (18/3/2020) pagi. Massa yang dikoordinir Musanif Aditya menuntut agar dipekerjakan di perusahaan-perusahaan subkontraktor PT AMNT.

Massa mengawali aksinya di Pos Security Gate 21 Alfa. Massa menuntut agar perusahaan tambang setempat mempekerjakan mereka di perusahaan subkon AMNT. Massa kemudian diarahkan petugas security perusahaan dan anggota Brimob menuju Pos Bravo Benete.

Ketika massa tiba, petugas security PT AMNT, Mustakim menyampaikan petugas eksternal PT AMNT bersedia menemui massa di Pos 21 Alfa Benete. Delapan perwakilan massa kemudian diterima pihak perusahaan setempat yang diwakili  Ahmad Salim, pihak eksternal PT AMNT.

Perwakilan massa,  Musanif  menyatakan, penerimaan satu pintu, tidak berjalan dengan baik, karena banyak penyimpangan yang terjadi.  Untuk itu, massa meminta  manajemen perusahaan setempat untuk memanggil HRD 18 subkontraktor PT AMNT , sehingga  18 massa aksi terserap di perusahaan tersebut.

Menjawab tuntutan massa, eksternal PT AMNT Ahmad Salim menjelaskan,  masalah tenaga kerja tidak pernah selesai.

Menurutnya, berapapun banyak peluang kerja di perusahaan tidak akan bisa menampung tenaga kerja yang ada . “Satu orang masuk kerja, 99 orang yang lain akan ikut demo. Tambang bukan satu satunya yang menyelesaikan permasalahan pengangguran di KSB,” katanya.


Dijelaskannya, saat ini PT AMNT bekerja sama dengan pemerintah untuk melakukan pemberdayaan masyarakat. Bentuknya, bagian dari sub sistem.

“Suka atau tidak suka, perusahaan tetap patuh kepada pemerintah. Yaitu kebijakan satu pintu. Kebijakan satu pintu merupakan kebijakan pemerintah, bukan dari perusahaan,” jelasnya.

Pihaknya meminta agar massa berkomunikasi dengan Disnakertrans. “Kita akan coba hubungkan dengan Disnakertrans . Ketentuan satu pintu semua berlaku kepada semua perusahaaan yang beroperasi,” katanya.

Menurut dia, berkaitan harapan massa agar PT AMNT memanggil 18 HRD subkontraktor, bukan kewenangan perusahaan setempat.

“Proses rekrutmen tidak sesederhana itu. Proses rekrutmen sudah jelas dan sudah ada tata kelolahnya. Apabila ada kebutuhan pekerjaan, perusahaan akan laporkan ke pemerintah, Nanti pemerintah melakukan seleksi,” ujarnya.

Dijelaskannya, apabila perusahaan melanggaran ketentuan itu, maka sistem akan rusak. “Di sini kami hanya bisa menyarankan untuk mengikuti alur yang sudah ada. Proses yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah KSB,” katanya.

Tak lama setelah beraudiensi, massa membubarkan diri. [B-14]