Anggaran Covid-19 Desa Sawe Diduga Ada Praktik Konsipirasi Sekretaris dan Ketua BPD

Iklan Semua Halaman

.

Anggaran Covid-19 Desa Sawe Diduga Ada Praktik Konsipirasi Sekretaris dan Ketua BPD

Selasa, 28 April 2020
Salah satu perwakilan APPDS Lilis Suriani, SH

Dompu, Berita11.com - Sejumlah pemuda yang mengatas namakan Aliansi Pemuda Peduli Desa Sawe (APPDS) berpendapat bahwa pengelolaan atau pembelanjaan alat pelindung diri (APD) melalui anggaran Covid-19 Dana Desa dinilai banyak kejanggalan.

"Kejanggalan ini kami menduga ada praktek konspirasi yang dimainkan antara Sekertaris Desa dan Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa)," ujar perwakilan APPDS Lilis Suriani, SH, kepada Berita11.com, Selasa (28/4/2020) siang.

Menurut wanita yang berprofesi sebagai lawyer ini, pembalanjaan APD untuk warga setempat hanya dilakukan oleh oknum tertentu, meskipun pada awalnya berangkat secara bersamaan namun di tengah jalan oknum tersebut tiba-tiba menghilang.

Dikatakannya, hal itu dibuktikan berdasarkan keterangan dari salah satu anggota satgas Covid-19 di desa setempat yang ikut belanja APD beberapa hari lalu.

"Ember CTPS (Cuci Tangan Pakai Sabun) yang dibelanjakan berdasarkan informasi yang kami peroleh sejumlah 300 buah, namun tiba-tiba hilang sejumlah 13 buah dan warga Desa Sawe banyak yang tidak kebagian CTPS," ungkapnya.

Keluhan yang sama disampaikan Masrin SH yang juga perwakilan APPDS, barang-barang APD yang dibelanjakan tidak memberikan jaminan Safety First sama sekali, seperti Helm, persis seperti gayung.

Kemudian Baju, kalo dipakai bisa muat dua orang, begitu juga dengan masker yang dibagikan kepada masyarakat hanya dua lembar per KK dengan alasannya tidak ada anggaran.

"Ini menjadi pertanyaan kami, bahwa sesuai dengan Perpres Tahun 2020, hampir separuh anggaran ADD dan DD dialihkan untuk penaggulangan pandemi Covid-19 ini, lalu dikemanakan anggaran itu," tanya pria yang disapa akrab Guru Masa ini.

Di sisi lain, salah satu pemuda yang juga tergabung dalam APPDS Saharudin, S.Pd berkesimpulan, musibah Pandemik Covid-19 ini para oknum bukannya membantu warga dalam kepanikan malah memanfaatkan kesempatan.

"Di tengah-tengah musibah begini ternyata masih ada oknum yang memanfaatkan keadaan untuk mencari keuntungan. Padahal semestinya harus transpansi penggunaan anggaran tidak boleh ada yang harus ditutupi," simpul Saharudin dengan nada kesal.

Begitu juga yang disampaikan Hermansyah, ia munuturkan, APD khusus tenaga medis yang dibelikan tidak sesuai dengan standar operasional dan hal itu pihak Sekertaris Desa Ridwan S.Sos dan Ketua BPD Zul Akbar telah mengakui atas kesalahan itu.

"Kaitan dengan pembelanjaan APD khusus tenaga medis tidak ada dalam seftingan dan mereka sudah mengakui bahwa itu salah dan pada saat pembelanjaan tidak melibatkan tenaga medis itu sendiri, maka, kami menilai ada terjadi Mar up anggran," beber Hermansyah.

Sejumlah anggota APPDS berpendapat bahwa Ketua BPD desa setempat Zul Akbar diduga telah melakukan perebutan kekuasaan dengan paksa dan tidak secara sah atau yang disebut kudeta.

Salah satu tim medis Sri Zulniati, A.Md.Kep juga menyampaikan keluhannya terkait pemberian honor Rp100 ribu dengan disuruh tanda tangan kertas kosong. Hal itu yang menjadi pertanyaan besar bagi mereka.

"Bukan hanya saya yang tanda tangan kertas kosong tetapi banyak teman-taman lain juga, buat apa kita disuruh tanda tangan kertas kosong itu," keluh wanita yang biasa disapa Rati ini.

Hal itu juga dibenarkan salah satu temannya dari tim medis yakni Ikhwatun Ramadhan Amd.Kep. "iya, kami memang disuruh tanda tangan kertas kosong," ungkapnya.

Sementara, Kepala BPD Zul Akbar saat dihubungi Berita11.com via telpon seluler menjelaskan, pihaknya tidak pernah tahu terkait nominal harga barang, pada hal semua itu bagian dari kewenangan dia untuk melakukan pengawasan terkait kebijakan maupun anggaran desa.

Ia mengakui, yang belanja barang adalah sekertaris desa dan ketua tim gugus, meskipun dia mengikuti kemana tempat pembelanjaan barang tersebut.

"Saya bukan pelaku pembelanjaan, yang belanja itu sekertaris desa dan ketua tim gugus Covid-19, saya hanya bentuk pengawasan saja, memang kami berangkat sama setiap belanja APD dan anggaran untuk pembelian senilai Rp15 juta," terang Zul.

Terpisah, Sekertaris desa yang juga dipercaya sebagai Sekertaris tim gugus Covid-19 desa setempat Ridwan S.Sos mengaku, saat belanja APD kemarin memang berangkat lima orang diantaranya, Ketua tim gugus, Sekretaris bendahara dan dua orang tenaga medis.

Menurut dia, berhubung anggaran belum cair bagaimana caranya supaya masyarakat bisa memenuhi  kesejahtera dalam suasana Covid-19 ini, upaya kebijakan diambil Satgas dengan meminjam dulu uang.

"Di Bima kemarin kami keluar masuk toko sambil perbandingan harga setelah keluar masuk toko dan mencocokkan harga barang akhirnya berkesimpulan untuk mengambil barang dengan harga terjangkau," jelas Ridwan.

APD yang dibelikan itu, kata dia, sudah dicek oleh tim medis yang bertugas di Puskesmas terdekat dan mereka menyatakan baik dan sesuai.

"Cuman pada saat pembelanjaan karena sudah kelelahan keluar masuk toko akhirnya saya kebetulan ada motor adik-adik di sana pergi mencari escol dan helm saya mengambil dua escol yang tipis dan tebal mana yang pantas dipakai dan mana yang tidak," urainya.

"Sebelum berangkat, saya meminta izin dulu kepada ketua gugus berhubung mereka kepanasan dan capek akhirnya saya pergi cari sendiri," sambungnya.

Terkait dengan ember, Ridwan menjelaskan, memang sudah dibelikan sebanyak 300 biji, hanya saja kecolongan di salah satu dusun kelebihan pembagian hal itu juga telah dibuktikan oleh Kepala Desa.

"Ember kami sudah belikan semua sebanyak 300 biji hanya kelebihan pembagian di dusun lodo sebanyak 61 biji yang seharusnya 48 Kepala Desa juga yang hitung dan bilang sudah pas. Ember itu sebanyak 298 yang rusak dua biji," bebernya.

Sedangkan masalah penandatanganan honor tenaga medis yang menurut mereka tanda tangan dalam kertas kosong, Ridwan menjelaskan tanda tangan itu berdasarkan nama tidak ada yang tanda tangan kertas kosong.

"Tanda tangan itu berdasarkan nama mereka tidak ada kertas kosong, berhubung anggaran belum cair, memang dikasih dulu masing-masing Rp100 ribu untuk kebutuhan mereka, perbulannya, honor mereka Rp250 ribu, nanti ketika anggaran sudah cair akan dibayar semua selama tiga bulan sebanyak Rp750.000 ribu," pungkasnya. [B-10]