Banyak Kejanggalan Penetapan TSK Kades Calabai, Kuasa Hukum Korban Minta Gelar Khusus -->

Iklan Semua Halaman

.

Banyak Kejanggalan Penetapan TSK Kades Calabai, Kuasa Hukum Korban Minta Gelar Khusus

Wednesday, May 20, 2020
Kuasa hukum korban penganiayaan Syarifudin Lakui, SH

Dompu, Berita11.com - Kuasa hukum korban Syarifudin Lakui, SH meminta kepada pihak penyidik Polres Dompu untuk melakukan gelar khusus atas dugaan kasus penganiayaan yang dilakukan Kepala Desa Syaifudin Juhri, S.Pd yang sudah ditetapkan sebagai tersangka (TSK) dengan Tindak Pidana Ringan (TIPIRING).

Pasalnya, dalam proses penyidikan, mereka berpendapat banyak kejanggalan, dari mulai pelaporan awal di Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) sektor Pekat dengan pasal 170 ayat 1 dan pasal 351 ayat 1 tiba-tiba berubah ke pasal 352 TIPIRING tanpa pemberitahuan melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP).

"Atas perubahan pasal 170 dan 351 menjadi pasal 352 itu, kita tidak ada pemberitahuan, harusnya penyidik ada pemberitahuan. Hanya SP2HP untuk ditingkatkan ke penyidik yang kami terima. Maka, kita sebagai tim kuasa hukumnya meminta agar diadakan gelar khusus sehingga lebih transparan," kata Syarifudin kepada Berita11.com, Rabu (20/5/2020) siang.

Menurut pria yang berprofesi sebagai Lawyer (pengacara) ini, hal itu dilakukan berdasarkan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Nomor 6 tahun 2019 yang menyatakan bahwa korban bisa meminta untuk gelar khusus.

"Laporan yang kami pegang ini adalah laporan Pro Justicia, kalau Pro Justicia baik dalam Perkapolri itu sudah memisahkan bahwa arah penyidikan harus dituntaskan dengan pasal 170 dan 351 sampai kepada tindak lanjut bagaimana hasil kesimpulan Jaksa karena laporan polisi-nya memakai Pro Justicia," terangnya.

Ia menegaskan, jika pihak penyidik Polres Dompu tidak mengindahkan atas permintaan itu, pihaknya akan melaporkan persoalan itu ke tingkat Mabes Polri maupun Polda NTB.

"Kalau memang tidak diindahkan atas permintaan ini, kami bakal melaporkan ke Inspektorat pengawasan umum di Mabes Polri dan Inspektorat pengawasan Daerah Polda," isyaratnya.

Untuk diketahui, Pasal 170 ayat 1 KUHP, berbunyi Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

Sedangkan Pasal 351 ayat 1 KUHP, penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. [B-10]