Mantan Ketum DPD IMM Minta Gubernur NTB Tegas Menerapkan Peraturan Protokol Covid-19 -->

Iklan Semua Halaman

.

Mantan Ketum DPD IMM Minta Gubernur NTB Tegas Menerapkan Peraturan Protokol Covid-19

Wednesday, May 27, 2020
Mantan Ketua Umum DPD IMM NTB, Supratman. Foto Ist.

Mataram, Berita11.com— Nusa Tengara Barat harus menjadi rumah yang nyaman bagi seluruh warganya. Jangan sampai masyarakat merasa tidak aman dan terus dihantui Covid-19 yang belum diketahui kapan berkahir. Pemerintah, khusus Gubernur harus tegas menegur kepala daerah di bawahnya untuk menjalankan protokol kesehatan Covid-19 dengan ketat dan konsisten. Bukan hanya terkesan formalitas dan sesaat. 

Harapan tersebut disampaikan mantan Ketua Umum DPD IMM NTB, Supratman. “Saya memantau perkembangan penanganan Covid-19 di NTB belum konsisten menjalankan protokol Covid 19. Misalnya kita lihat di Kota Mataram dengan perkembangan kasus terbanyak di NTB sudah mencapai 174 kasus per Selasa 26 Mei 2020. masih belum kelihatan maksimal menerapkan protokol Covid 19,” katanya Rabu (27/5/2020).

Menurutnya, penutupan akses keluar masuk kota kelihatan belum optimal dan terkesan formalitas. Banyak wilayah zona merah, namun aktivitas masyarakat menunjukan bahwa seolah tidak ada tanda-tanda virus Corona

Dikatakannya, pada awal munculnya kasus Covid-19, pihaknya membayangkan ada tempat isolasi yang sediakan pemerintah, khusus untuk ODP yang datang dari luar daerah zona merah. Namun hingga kini, sepengetahuannya belum ada tempat itu, kecuali rumah sakit darurat di Asrma Haji NTB untuk pasien. Padahal pemerintah punya banyak vasilitas yang bisa digunakan untuk itu.

“Masyarakat NTB yang balik dari luar daerah dibiarkan untuk isolasi mandiri di rumah masing-masing yang justru menimbulkan konflik baru di masyarakat. Seharusnya pemerintah tegas,” ujar Ketua Umum DPD IMM NTB 2016-2018 ini.

Supratman berharap, semua yang datang dari luar NTB dijemput paksa dan langsung diisolasi di tempat yang disediakan, bukan malah suruh pulang di rumah masing-masing. Langkah seperti itu bukan bertarti kasar dan tidak elok, namun dengan ketegasan seperti itu warga segan terhadap pemerintah.

Dia mencotohkan penanganan kasus di tempat lain seperti yang dilakukan Gubernur Jawa Tengan yang menyediakan rumah hantu untuk tempat isolasi warganya, yang mana warga itu dijemput paksa. Sementara di Aceh diberlakukan hukum lokal dengan mengucilkan warganya jika tidak patuh terhadap protokol Covid-19. “Maaf saya harus katakan, NTB pada umumnya seolah ada pembiaraan dan tidak ada ketegasan seperti itu,” sorotnya.

“Kerumunan masa masih menjadi pemadangan biasa di NTB. Saat salat Idul Fitri kemarin rata-rata masjid di Kota Mataram dan NTB pada umunya membuka untuk salat. Padahal Gubernur sendiri sudah mencabut SKB tentang salat Id dan mengeluarkan edaran untuk tidak melaksanakan salat berjamaah di masjid dan temapat ibadah lain. Tapi nyatanya di lapangan ramai masjid membuka. Itukan kontras dengan aturannya,” ujar akademisi UMMAT ini.

Dikatakannya, saat ini butuh ketegasan dari pemerintah, tidak hanya imbauan melalui surat dan media masa. Pemerintah perlu mengerahkan pasukan di lapangan untuk menindak tegas pelanggaran. Pemerintah punya perangkat untuk itu semua. “Kita pahamlah masyakat kita masih banyak yang belum taat. Oleh karena sikap tegas pemerintah untuk menindak itu yang penting. Padahal di beberapa media pemerintah tegas menyampai sebelum Idul Fitri. Tidak ada zona hijau bagi NTB, seluruhnya zona merah,” tandasnya.

Hal yang dikuatirkan dari sikap tidak tegas pemerintah setelah fase Klaster Goa dan Klaster Magetan, akan muncul klaster baru bernama klaster lebaran (Idul Fitri). “Bayangkan sehari setelah lebaran 49 kasus baru positif. Ya, kita bedoa dan ikhtiar semoga tidak ada penambahan. Bayangkan grafik positif di NTB semakin meningkat. Data masuk 26 Mei 2020 ada 49 kasus positif baru, sehingga totalnya 537 kasus positif di NTB. Belum lagi kalau ada pasien siluman yang tidak terdata, mungkin bisa lebih banyak lagi,” ujarnya.

Menurut Supratman, pemerintah harus menerapkan protokol Covid -19 dengan ketat dan konsiten. Bila perlu daerah zona merah di-lock down saja jika pemerintah berani. Jangan biarkan masyarakat bertaruh nyawa sendiri tanpa diatur dengah ketat.

“Komando ada di tangan Gubernur sebagai panglima tertinggi di NTB. Libatkan semua unsur pemerintah mulai dari RT, RW, Kadus/Kaling, Kades/Lurah, Camat sampai Bupati Wali Kota harus kompak dan siirama untuk kepentingan bersama. Jangan karena dendam politik Pemda di NTB tidak seirama untuk penangannan Covid-19 ini. Hilangkan ego sektoral masing-masing Pemda untuk kemaslahatan bersama,” pinta pria yang akrab disapa Man, ini.

Dia mensarankan Gubernur Ntb harus lebih masif lagi menggerakan timnya untuk lebih giat. Jika ada prestasi pertahankan, namun yang masih kurang diperbaiki. Selain itu, sering turun memantau lapangan seperti gubernur-gubernur lain sebagaimana Gubernur Jabar, DKI Jakarta, Jateng, Jatim. Upaya mereka perlu ditiru dalam penanganan Covid-19. NTB masuk nominasi 10 besar kasus Covid 19 sejak awal dan belum ada tanda untuk keluar, bahkan meningkat.

“Bali saja sebagai daerah pusat wisata lebih rendah kasusnya dari NTB. Intinya bagi saya, Gubernur harus lebih tegas lagi. Kepala daerah yang tidak ketat menerapkan protokol Covid- 19 ditegur saja, bila perlu diberi sanksi. Gubernur punya kewenangan untuk itu sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah,” tandasnya.

Diingatkannya, jangan sampai hanya membuat peraturan dan imbauan di atas kertas saja dan terkesan formalitas, namun langkah konkrit di lapangan tidak jalan, sehingga membuat masyakat bingung.

“Tutup semua fasilitas umum dan tempat belanja secara konsisten agar tidak menimbulkan reaksi protes dari masyarakat. Kecuali mungkin tempat belanja kebutuhan pokok warga perlu dipertimbangkan,” saran Sekretaris LAZISMU NTB ini.

“Saya bukan tidak mengapresiasi langkah-langkah pencegahan yang dilakukan selama ini, sudah cukup bagus. Namun perlu ditingkatkan lagi. Sebab ini sudah situasi darurat dengan penambahan kasus sangat banyak. Kritik dan saran itu jangan dimaknai membenci atau musuh. Anggap saja itu adalah imun baru bagi pemerintah agar lebih serius lagi dalam menangani sebaran Covid -19 di NTB,” lanjutnya.

Sebagai bagian dari masyarakat, harus ada kesadaran melaksanakan protocol Covid-19 secara mandiri. “Semoga NTB segera pulih dan kembali kehidupan normal seperti dulu lagi,” harapnya. [B-19]