Penetapan TSK Kades Calabai Dinilai Aneh, PH Korban Ajukan Keberatan ke Mabes Polri

Iklan Semua Halaman

.

Penetapan TSK Kades Calabai Dinilai Aneh, PH Korban Ajukan Keberatan ke Mabes Polri

Minggu, 31 Mei 2020
Taufikurrahman, SH kuasa hukum korban penganiayaan. Foto ist

Dompu, Berita11.com - Tim advocat atau penasihat hukum (PH) korban penganiayaan A. Muin dan Irwan Ismail mengajukan keberatan sekaligus meminta untuk gelar khusus kepada Inspektorat Pengawasan Umum (Itswasum) Mabes Polri di Jakarta dengan Nomor: 03/LBH-PKBHI/V/2020 tertanggal 18 Mei 2020.

Pengajuan keberatan tersebut dengan tembusan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesi (Komnas HAM RI), Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) kemudian Kepolisian Daerah (Polda) NTB dan Itwasum Polda NTB.

Menurut salah satu tim advokat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Insani (PKBHI) Bima Taufiqurrahman, SH bahwa penetapan tersangka (TSK) Kepala Desa (Kades) Calabai Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu Syaifudin Juhri, S.Pd dengan Pasal 352 KUHP tindak pidana ringan (TIPIRING) oleh penyidik Polres Dompu dianggap tidak rasional.

"Korban ada dua orang dan LP (Laporan Polisi) pun berbeda, kedua korban melaporkan pada hari yang sama dengan pasal 170 junto 351 ayat 1, tetapi, dua LP dijadikan satu kesimpulan yaitu 352 KUHP yang pada akhirnya menjadi TIPIRING, kan aneh," kata pria pemilik akun facebook Adv Opick Paradewa ini, Minggu (31/5/20) malam.

Pria yang merupakan lulusan dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Muhammadiyah Bima ini, menelaah dan mengkaji atas penetapan TSK Kades Calabai Syaiful Juhri berdasarkan laporan awal dengan pasal 170 junto 351 ayat 1 KUHP kemudian disimpulkan dengan pasal 352 KUHP sangat jauh berbeda.

"Kejadian itu, menurut Klien kami, bukan kejadian tunggal, sehingga ditetapkan dengan pasal 352 KUHP, tetapi itu kejadian penyerangan secara bersama-sama, jadi yang pas penerapan pasal itu, adalah pasal 170 junto 351 ayat 1 KUHP sesuai laporan awal, apalagi itu dilakukan di depan umum," beber Adv Opick Paradewa.

Saat ini, Opick menambahkan, pihaknya masih menunggu balasan dari pihak-pihak terkait atas pengajuan tersebut, kendati demikian, pihaknya menegaskan untuk meminta agar digelar khusus sesuai peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang korban atau penasihat hukum bisa meminta untuk gelar khusus.

"Kami tetap melakukan koordinasi dengan pihak Mabes Polri sambil menunggu balasan pengajuan tersebut," pungkas Adv Opick Paradewa. [B-10]