Perpu Nomor 2 Tahun 2020 Resmi Terbit, jika tak Memungkinkan Pilkada Ditunda hingga Setelah Desember -->

Iklan Semua Halaman

.

Perpu Nomor 2 Tahun 2020 Resmi Terbit, jika tak Memungkinkan Pilkada Ditunda hingga Setelah Desember

Wednesday, May 6, 2020
Presiden Republik Indonesia, Ir H Joko Widodo.

Jakarta, Berita11.com— Atas pertimbangan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai pandemi yang telah banyak menimbulkan korban dan ditetapkan sebagai bencana nasional, pemerintah pusat melalui Presiden Jokowi resmi menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota Menjadi Undang-Undang yang ditandatangani pada 4 Mei 2020.

Perpu Nomor 2 Tahun 2020 ditetapkan di Jakarta pada 4 Mei 2020 oleh Presiden Jokowi. Sesuai pasal 201A, pemungutan serentak sebagaimana dimaksud dalam pasal 201 ayat (6) ditunda karena terjadi bencana non-alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1). 


Ayat 2, pemungutan suara serentak yang ditunda dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
pada bulan Desember 2020, ayat 3, dalam hal pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan, pemungutan suara serentak ditunda dan dijadwalkan, pemungutan suara serentak ditunda dan dijadwalkan kembali segera setelah bencana nonalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122A.

Menurut Pasal 122 A ayat (2), Penetapan penundaan tahapan pelaksanaan Pemilihan serentak serta pelaksanaan Pemilihan serentak lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan bersama antara KPU, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat. ‘’Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan waktu pelaksanaan Pemilihan serentak lanjutan diatur dalam Peraturan KPU,’’ bunyi Pasal 122 A ayat (3).

Selanjutnya, di antara Pasal 201 dan Pasal 202 disisipkan 1 (satu) pasal, untuk Pasal 201A ayat (1) yang berbunyi, ‘’Pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (6) ditunda karena terjadi bencana nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1)’’. ‘’Pemungutan suara serentak yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan pada bulan Desember 2020,’’ bunyi Pasal 122 ayat (2).

Dalam hal pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan, menurut Pasal 122 ayat (2), pemungutan suara serentak ditunda dan dijadwalkan kembali segera setelah bencana nonalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122A. “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal II Perpu Nomor 2 Tahun 2020 yang diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pada tanggal 4 Mei 2020.

Sebelumnya, pemerhati dan aktivis Rumah Cita Pemilu, Yunus menanggapi positif penudaan Pilkada, termasuk berkaitan pemisahan istilah Pemilu nasional dan Pemilu lokal merujuk Proglegnas 2020, RUU Pemilu.

“Selain karena diperlukan kemampuan saling menerima perbedaan dan kemajemukan dalam kehidupan berbangsa dan kenegaraan kita, juga diperlukan sandara hukum dalam mengelola perbedaan dan kemajemukan yang kompleks ini, dalam konteks tata laksana penyelenggaraan Pemilu di Indonesia,” ujarnya. [B-11]