Putusan Praperadilan Kasus K2 Bupati Dompu Dinilai Mandul

Iklan Semua Halaman

.

Putusan Praperadilan Kasus K2 Bupati Dompu Dinilai Mandul

Selasa, 19 Mei 2020
Lawyer Muktamar, SH. Foto ist

Dompu, Berita11.com - Putusan praperadilan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Kabupaten Dompu melalui Hakim tunggal H. M. Nur Salam, SH pada Selasa 17 September 2019 lalu dinilai mandul.

Pasalnya, putusan praperadilan atas kasus Kategori dua yang menjerat Bupati Dompu Drs. H. Bambang M. Yasin sudah berjalan sembilan bulan, namun hingga saat ini, pihak Aparat Penegak Hukum (APH) belum juga menindaklanjuti hasil putusan tersebut.

"Kami menilai putusan itu mandul, sungguh miris melihat APH hari ini. APH, apalagi yang anda tunggu, apakah isi putusan praperadilan anda tidak paham atau bagaimana," tanya Muktamar, SH, Selasa (19/5/2020) siang.

Pria yang berprofesi sebagai Lawyer (pengacara) ini meminta dengan tegas terhadap APH dalam hal ini aparat Kepolisian dan Kejaksaan selakau penegak hukum agar bisa menghargai putusan tersebut.

"Saya meminta terhadap penagak hukum untuk mengormati putusan pengadilan dan segera eksekusi, karena isi putusan itu, sudah jelas dan tidak perlu diperdebatkan lagi," tegas Muktamar.

Dikatakannya, apabila dari ketiga Institusi Penegak Hukum tersebut tidak bisa saling menjaga dan bersinergi dengan baik, Maka, nama baik Negara Republik Indonesia tentu akan tercoreng, apalagi negara kita adalah negara hukum. 
Amar putusan praperadilan Pengadilan Negeri Dompu. Foto ist

"Kami berharap atas tugas dan fungsi penegak hukum, sekiranya dapat bersinergi dalam penanganan tindak pidana korupsi, penegak hukum berkewajiban bekerja ekstra cepat dalam penanganan kasus korupsi bukan sebaliknya," tandasnya.

Muktamar kembali menegaskan, Penegak hukum harus jantan dan berani bersikap atas penetapan status tersangka tersebut, sehingga ada kepastian hukum dan tidak ada lagi asumsi liar di tengah masyarakat.

Ia berpendapat, orang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah pemimpin daerah. Tentu, asumsi berbagai pihak pasti ada, termasuk pro dan kontra.

Asumsi pro dan kontra, lanjut Muktamar, akan menimbulkan kekisruhan dan tidak menutup kemungkinan konflik tercipta.

"Berilah kami keyakinan bahwa hukum masih ada. Ingat sumpah jabatan dan insentive, karena itu semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan tuhan," tandasnya. [B-10]