BEM STIH Muhammadiyah Bima Menilai Polres Bima Kota Diskriminatif Ade Sofian

Iklan Semua Halaman

.

BEM STIH Muhammadiyah Bima Menilai Polres Bima Kota Diskriminatif Ade Sofian

Selasa, 09 Juni 2020
Saat audensi di aula lantai dua Polres Kota Bima. Foto ist

Bima, Berita11.com - Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Muhammadiyah Bima Linnas menilai langkah yang diambil Kepolisian Resor Bima Kota tidak memberikan penangguhan penahanan Ade Sofian adalah langkah diskriminatif.

"Tindakan Kapolres Bima Kota sebagai pucuk pimpinan melalui kasat Bareskrim ini kami nilai diskriminatif," kata Linnas kepada Berita11.com, Senin (8/6/2020).

Menurut dia, pihak keluarga Ade Sofian dan sejumlah anggota pengurus BEM siap menjamin semua persyaratan penangguhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Namun sikap yang diambil Kepolisian Resor Bima Kota ini, kata dia, sudah terlalu berlebihan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Tidak diberikan penangguhan penahanan terhadap Ade Sofian sudah menunjukkan sikap yang berlebihan dan melenceng dari peraturan perundang-undangan di dalam pasal 31 KUHAP," beber pria yang terpilih sebagai ketua BEM di penghujung tahun 2019 lalu ini.

"Sikap siap menjamin segala konsekuensi hukum ini, apabila tersangka nantinya dianggap menghalangi proses hukum sesuai pasal 36 PP Nomor 27 tahun 1983 mengenai jaminan orang," sambungnya.

Ia mengaku, mereka sudah menjelaskan terhadap Kasat Bareskrim, Hilmi M. Prayoga S.I.K tetap tidak ada ruang untuk memberikan penangguhan penahanan terhadap Ade Sofian dengan alasan menghawatirkan tersangka tidak kooperatif.

"Kami sudah menjelaskan tentang penangguhan penahanan dan segala regulasi yang mengaturnya, bahkan sampai memohon-mohon kebijakanya namun kasat Bareskrim tetap tidak memberikan penangguhan penahanan dengan alasan, khawatir tersangka tidak kooperatif dan mempersulit proses hukum," beber Linnas.

Dengan tidak mengindahkan beberapa rujukan maupun permohonan tersebut, ia menambahkan, apalagi kasus yang disangkakan terjadi terhadap anggotanya disebabkan hanya karena membela harkat dan martabat orang tuanya dengan kata-kata.

Maka, pihaknya sebagai ketua beserta keluarga besar BEM STIH Muhammadiyah Bima menyatakan bahwa tindakan itu merupakan diskriminatif dan telah merampas hak tersangka untuk mendapatkan penangguhan penahanan.

"Tindakan semacam ini dalam hukum administrasi disebut Detournement de pouvoir yakni penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan kepolisian tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan hukum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang atau peraturan-peraturan lain," pungkas dia. [B-10]