Kapolres Dompu Mediasi Massa Aksi HMI dan Anggota DPRD Dompu

Iklan Semua Halaman

.

Kapolres Dompu Mediasi Massa Aksi HMI dan Anggota DPRD Dompu

Senin, 08 Juni 2020
Kapolres Dompu didampingi Kabag Ops dan Kasat Intelkam saat mendengarkan tuntutan massa aksi. Foto. ist


Dompu, Berita11.com - Kapolres Dompu AKBP Syarif Hidayat, SH, S.I.K melakukan mediasi terhadap massa aksi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cababang Dompu dan anggota DPRD Kabupaten Dompu. Massa aksi sekitar 50 orang ini melakukan unjuk rasa (Unras) di kantor DPR setempat, Senin (8/6/2020) sekira pukul 11.30 Wita.

Demonstrasi dilakukan massa aksi dibarengi pengerusakan dengan cara memecahkan kaca jendela bagian bawah yang berjumlah tiga buah menggunakan kayu dan tiga buah kaca jendela bagian atas dengan cara melempar menggunakan batu.

Dengan adanya kejadian Unras anarkis, Kapolres Dompu AKBP Syarif Hidayat, SH, S.I.K didampingi Kasat Intelkam IPTU Makrus, S.Sos dan Kabag Ops AKP Nusra Nugrahan, SH menemui ketua DPR Andi Bachtiar, A.Md,Par dan Ketua Komisi I, Ir Muttakun beserta anggota untuk berko'ordinasi.

Kapolres Dompu melalui PAUR Subbag Humas AIPTU Hujaifah mengatakan, dalam koordinasi tersebut Kapolres meminta kepada ketua DPRD untuk segera menemui dan berdialog dengan kelompok HMI guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, dan ketua DPRD akan menerima massa aksi untuk berdialog.

Sementara hasil koordinasi dengan DPRD, Kapolres Dompu langsung menemui massa aksi dan menyampaikan bahwa Ketua DPRD Kabupaten Dompu beserta anggota bersedia untuk berdialog.

“Dalam kesempatan itu Kapolres mengingatkan sekaligus menghimbau kepada massa aksi agar dalam menyampaikan pendapat di muka umum agar mengedepankan sikap sopan santun,” kata Hujaifah.

Selain itu, lanjut Hujaifah, Kapolres juga memberikan arahan terhadap massa aksi agar jangan memaksakan kehendak dan tidak melakukan tindakan anarkis dan pengerusakan karena apabila melakukan tindakan yang melanggar hukum dapat diproses dengan sesuai hukum yang berlaku.

“Atas penyampaian Kapolres tersebut, massa aksi menerima dan orasi dapat dihentikan sambil menunggu kesediaan waktu dari anggota DPR untuk berdialog,” jelas Hujaifah.

Sebelumnya, massa aksi melakukan unjuk rasa di Kantor Kejari Dompu kemudian menuju Kantor gedung DPR dengan tujuan menuntut adanya dugaan korupsi di Perusahaan Daerah (PERUSDA) Kabupaten Dompu dan proses penangana hukumnya dinilai lamban. [B-10]