Kepentingan Pilkada Mulai Terlihat, Muttakun: Stop Politisasi Kawasan Hutan

Iklan Semua Halaman

.

Kepentingan Pilkada Mulai Terlihat, Muttakun: Stop Politisasi Kawasan Hutan

Sabtu, 20 Juni 2020
Ir. Muttakun saat tinjau ladang jagung warga. Foto ist

Dompu, Berita11.com - Sebagai wakil rakyat, Ir. Muttakun yang tentunya akan menjadi mitra Bupati Dompu yang terpilih melalui Pilkada 9 Desember 2020 mendatang sangat tinggi dalam menentukan masa depan yang lebih baik.

Untuk itu, Ia meminta dengan tegas terhadap seluruh Bacabup dan Bacawabup yang saat ini gencar melakukan silaturrahim dan penggalangan massa, agar segera menghentikan politisasi kawasan hutan untuk kepentingan politik menjelang Pilkada.

"Mari kita hentikan proses pengrusakan hutan yang terjadi karena pembiaran dari kita selama ini," ajak Muttakun, Jumat (19/6/2020) siang.

Menurut pria yang juga ketua komisi 1 di DPRD Dompu ini, saat ini sudah mulai terlihat ada upaya untuk menjadikan kawasan hutan dan "bagi-bagi areal dalam kawasan hutan sebagai "komoditas jualan" untuk menarik dan menggalang dukungan masyarakat pada Pilkada 9 Desember 2020 mendatang.

"Jika strategi ini yang dilakukan, maka, bukannya malah membangun Dompu yang lebih baik ke depannya, akan tetapi, makin nyata menghancurkan masa depan generasi anak cucu di masa akan datang, untuk itu, stop politisasi kawasan hutan demi kepentingan Pilkada," tegas Muttakun.

Muttakun menerangkan, bahwa Gubernur NTB diminta untuk mengaktifkan Satgas anti illegal logging dan perambahan hutan serta diharapkan untuk segera melaksanakan rapat koordinasi lintas sektoral demi menjaga gerakan politik yang terjadi saat musim kampanye Pilkada tiba.

"Terlalu mahal harga sebuah jabatan politik yang hanya berumur satu atau paling banter dua periode kekuasaan, sedangkan kerusakan hutan mengakibatkan hancurnya masa depan generasi anak cucu di masa mendatang," cetus pria yang sedikit humoris ini.

Dikatakannya, jika Bacabup dan Bacawabup yang saat ini belum ditetapkan sebagai Cabup dan Cawabup dari Partai NasDem sudah mulai menjalankan strategi penggalangan massa dengan menjanjikan "bagi-bagi" areal kawasan hutan dan kemudian biasanya diikuti pengrusakan kawasan hutan melalui illegal logging dan perambahan hutan.

Maka selaku anggota DPRD dari Fraksi NasDem kami tidak akan tinggal diam dan tentu saja akan terus bersuara kepada DPW Partai NasDem Propinsi NTB maupun DPP Partai NasDem di Jakarta agar tidak mendukung Cabup dan Cawabup yg menjadikan kawasan hutan sebagai komoditas politik.

"Kepada masyarakat dompu, kami dari Fraksi Partai NasDem mengharapkan bahwa mari kita bersama untuk tidak mendukung Cabup dan Cawabup yang menjadikan kawasan hutan sebagai komoditas politik," terangnya.

Ia kembali menegaskan, sebagai wakil rakyat utusan dari Partai NasDem pihaknya akan mendukung penuh upaya untuk menjadikan petani berdaulat tanpa harus melakukan perusakan hutan dan itu akan dilakukan secara serius dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan petani serta peternak dengan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi anggota DPR.

Partai NasDem, Ia menambahkan, memiliki wakil rakyat di berbagai tingkatan mulai dari DPRD Kabupaten, Propinsi hingga DPR RI, bahkan memiliki seorang Menteri Pertanian dan Menteri Kehutanan.

Selain itu, Partai NasDem ketika kadernya menjabat sebagai wakil rakyat maka momentum kekuasaan ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk membawa perubahan yang lebih baik bagi rakyat dan daerah, khususnya di Kabupaten Dompu.

"Terkait untuk mewujudkan petani, peternak dan nelayan berdaulat maka seorang Cabup dan Cawabup yang diusung oleh Partai NasDem tidak perlu harus "menjual" kawasan hutan demi kepentingan politik untuk meraih kekuasaan," bebernya.

Sebagai gantinya maka Cabup dan Cawabup harus mendorong optimalisasi pemanfaatan areal kawasan hutan yang sudah terbuka dan rusak ini melalui program hutan lestari masyarakat sejahtera.

Dan program ini harus didesain dalam sebuah perencanaan terpadu lintas sektoral dan menjamin serta memastikan bahwa petani, peternak dan nelayan tetap sejahtera dan berdaulat di negerinya sendiri. 

Tentu saja, kata dia, mimpi untuk mewujudkan petani, peternak dan nelayan berdaulat di Kabupaten Dompu dapat diwujudkan karena NasDem memiliki kader yang duduk di jajaran kementerian khususnya Menteri Pertanian RI dan Menteri Kehutanan.

Apalagi, saat ini, kader NasDem di DPRD Kabupaten Dompu memegang palu pimpinan, bahkan memegang alat kelengkapan dewan yaitu sebagai Ketua Komisi I yang membidangi Hukum dan Pemerintahan.

"Sebagai kader NasDem yang ada di gedung DPRD Kabupaten Dompu, tentu kami tidak tinggal diam untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah propinsi maupun pemerintah pusat melalui Menteri Pertanian RI dan Menteri Kehutanan," terang Muttakun.

Selama ini, lanjutnya, asset yang dimiliki kader Partai NasDem di Pusat belum dimanfaatkan dengan baik dan maksimal oleh DPD dan DPW Partai NasDem dan karena itu pihaknya perlu menyampaikan kepada masyarakat khususnya petani, peternak dan nelayan di Kabupaten Dompu 

Hal itu dilakukan, agar jangan terpengaruh oleh bisikan dari Bacabup dan Bacawabup yang menjanjikan akan ada "bagi-bagi" areal kawasan hutan jika masyarakat mendukungnya.

"Legislatif dan eksekutif tidak bisa membangun negeri ini khususnya Bumi Nggahi Rawi Pahu jika tidak didukung oleh partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk bersama-sama membangun Dompu ini," imbuhnya.

Riwayat dan momen kehancuran hutan di Kabupaten Dompu, menurut dia, berkorelasi positif dengan masa pilkada. Pembiaran kawasan hutan dari illegal logging dan perambahan hutan selama ini telah berdampak pada lingkungan dan sektor kehidupan yang lain.

"Untuk itu berhubung kawasan hutan telah beralih kewenangan, kami meminta dua penting penting terhadap Gubernur NTB untuk ditindak lanjut," harapnya. 

Berikut dua poin penting atas permintaannya:

1. Segera melaksanakan rapat koordinasi lintas sektoral dengan melibatkan KPU, Bawaslu, APH, Gakkum NTB, OPD lingkup Pemprov serta pimpinan partai politik dan wakil rakyat di jajaran Pemprov, kemudian, meminta kepada Bupati atau Walikota untuk melakukan hal yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh Gubernur NTB, dimana Rapat Koordinasi ini dimaksudkan untuk tidak mentolerir adanya politisasi kawasan hutan oleh Cabup dan Cawabup.

2. Jika ada Cabup dan Cawabup yang pada musim Pilkada diketahui dan terbukti secara hukum melakukan politisasi kawasan hutan untuk kepentingan mendapat dukungan masyarakat, maka, Partai pengusung dan KPU harus membatalkan pasangan cabup dan cawabup yang bersangkutan dan jika sudah menjadi Bupati maka DPRD Kabupaten Dompu harus mencopot jabatannya sebagai Bupati.

Di samping itu, ia meminta terhadap KPU Kabupaten Dompu harus mampu memberi ruang kepada masyarakat untuk mendapatkan pendidikan politik dengan mendorong tahapan, proses dan mekanisme debat yang sedikit inovatif.

Tidak seperti debat Cabup dan Cawabup yang pernah dilakukan sebelumnya, yang dimana panelis tidak fokus menggali kemampuan Cabup dan Cawabup dalam memaparkan program yang dielaborasi dari visi dan misi Cabup dan Cawabup.

"Masalah yang dihadapi publik di Dompu, mestinya harus menjadi perhatian KPU, agar masalah dan persoalan yang hingga kini belum mendapat solusinya bisa disampaikan dan ditanyakan kepada Cabup dan Cawabup pada saat debat antar calon," arahannya.

Persoalan krusial seperti kerusakan hutan dan air keruh yang tidak mampu diselesaikan Bupati Dompu selama ini, mestinya bisa diangkat oleh KPU melalui Panelis untuk ditanyakan kepada pasangan cabup dan cawabup.

Sehingga, masyarakat bisa mengetahui sejauh mana kemampuan Cabup dan Cawabup dalam memaparkan konsep untuk mengatasi persoalan kerusakan hutan dan langkanya air bersih bahkan keruh pada waktu tertentu yang dipasok PDAM selama ini.

"Kami berharap momentum pilkada 2020, Gubernur NTB dan segenap jajaran KPU di Kabupaten atau Kota yang melaksanakan pilkada terutama KPU Kabupaten Dompu harus mampu meningkatkan kualitas pelaksanaan Pilkada," pintanya.

"Hingga melahirkan pemimpin yang mampu mengatasi kerusakan hutan dan mengelolanya untuk mewujudkan hutan yang lestari dan masyarakat sejahtera serta menjadikan masyarakat Dompu sehat karena tidak lagi mengkonsumsi air keruh di setiap musim hujan," lanjut Muttakun.

Jika Gubernur NTB dan KPU Dompu tidak mampu mewujudkan Pilkada yang melahirkan pemimpin yang tidak terus merusak hutan dan menyediakan air keruh bagi masyarakat di Kabupaten Dompu.

Maka, dua orang pejabat ini dinilai tidak mampu menggunakan jabatannya untuk melahirkan pemimpin dambaan masyarakat Dompu yaitu pemimpin yang cerdas, berkualitas dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan air bersih.

"Tentu saja, di samping dua pejabat ini, maka masyarakat cerdas dalam berpolitik menjadi tanggung jawab partai politik, pasangan Cabup dan Cawabup serta tim pendukung," isyaratnya.

Di penghujung pemaparannya, pihaknya mengajak di seluruh aspek untuk bersama-sama mewujudkan Pilkada yang mampu melahirkan pemimpin yang menyelesaikan masalah, bukan menambah masalah bahkan melipatgandakan masalah yang sudah membuat masyarakat Dompu menderita selama ini.

"Saat ini dompu memerlukan pemimpin yang peduli atas kesejahteraan masyarakat dan juga mampu menyediakan kehidupan bagi generasi masa mendatang," tutupnya. [B-10]