Penanganan Kasus Dugaan Tilep ADD Raba Baka, Kejari Dompu Dinilai Mandek

Iklan Semua Halaman

.

Penanganan Kasus Dugaan Tilep ADD Raba Baka, Kejari Dompu Dinilai Mandek

Senin, 15 Juni 2020
Ketua LSM Samudra Hendra. Foto ist

Dompu, Berita11.com - Proses Penanganan Kasus dugaan tilep anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Raba Baka yang dilaporkan warga setempat pada tanggal 22 Maret 2019 lalu kepada pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Dompu hingga saat ini belum juga ada penyelesaian.

"Kinerja Kejaksaan Kabupaten Dompu dalam penanganan kasus yang kami laporkan pada tahun lalu ini, kami menilai mandek," kata Hendra pada Berita11.com, Senin (15/6/2020) malam.

Menurut pria yang menjabat sebagai ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Samudra Kabupaten Dompu ini, bahwa kerugian negara diduga dilakukan Kepala Desa setempat Tri Sutrisno, senilai lebih kurang Rp762 Juta, Namun hasil audit Inspektorat pada bulan Februari 2020 lalu, ditemukan kurang lebih Rp400 juta.

"Durasi yang cukup lama ini, seharusnya pihak Kejaksaan, sudah bisa menyimpulkan satu perkara ini, padahal pihak Inspektorat mengeluarkan hasil audit kerugian negara itu sudah lima bulan yang lalu," kesal Hendra.

Dikatakan pria yang juga salah satu pelapor atas kasus tersebut, pihak Kejari Dompu telah berjanji bahwa kasus tersebut bakal dituntaskan pada akhir Desember 2019 lalu saat menggelar aksi unjuk rasa namun yang terjadi hanya lah iming-iming saja.

"Kami sudah bosan dibohongi, kami diberikan janji palsu oleh pihak Kejaksaan, padahal kasi Pidsus, Isya Ansori, akhir tahun lalu berjanji akan menuntaskan kasus itu," keluhnya.

Hendra kembali menjelaskan, pihaknya sudah sering kali melakukan koordinasi dengan pihak Kejaksaan, namun alhasil, pihaknya hanya menerima janji dan janji. 

Hal itu yang membuat dirinya beranggapan bahwa kasus tersebut "sudah masuk angin" sehingga, kasus tersebut sangat sulit dituntaskan.

"Kami sangat kecewa atas kasus ini, dan kami menilai kejaksaan dan terlapor kami menduga "ada permainan" atau "sudah masuk angin" dan kami juga merasa risih didesak oleh masyarakat," beber Hendra.

Untuk itu, Hendra meminta dengan tegas terhadap Kejari Dompu agar kasus yang dilaporkan yang sudah berusia satu tahun lebih itu bisa dituntaskan secepatnya agar tidak menjadi bahan pertanyaan publik.

"Kami meminta pihak Kejaksaan, segera tuntaskan kasus ini, supaya masyarakat juga merasa ada kepastian hukumlah," tegas Hendra. [B-10]