Akhirnya, Kejari Dompu Menetapkan Kades Rababaka Sebagai Tersangka -->

Iklan Semua Halaman

.

Akhirnya, Kejari Dompu Menetapkan Kades Rababaka Sebagai Tersangka

Thursday, July 23, 2020
Kejari Dompu Mei Abeto Arahan, SH, MH saat memberikan keterangan pers. Foto ist

Dompu, Berita11.com - Setelah melewati proses panjang dalam tahap penyelidikan dan penyidikan, akhirnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Dompu menetapkan Kepala Desa (Kades) Rababaka Kecamatan Woja, Tri Sutrisno sebagai tersangka.

Penatapan tersangka tersebut atas terlibat dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2018-2019 yang berjumlah kurang lebih Rp400 juta.

"Kasus ini, tepatnya di tanggal 21 Juli 2020 kemarin, Kades Rabaka sudah kami tetapkan sebagai tersangka," kata Kepala Kejari Mei Abeto Harahap, SH, MH di hadapan sejumlah awak media di Kantornya, Rabu (22/7/2020) lalu.

Menurut Mei Abeto, alasan ditetapkan sebagai tersangka, karena pihaknya melihat item itu sudah masuk dalam niat alias betul-betul dikehendaki Kades itu sendiri untuk meraup keuntunga. Padahal, sesungguhnya, yang bersangkutan tahu itu adalah uang Negara. 

"Sebelum masuk pada penetapan tersangka, kami melakukan gelar perkara dan penetapan tersangka serta surat perintahnya sudah ditandatangani, tinggal dilanjutkan dengan penyidikannya," bebernya.

"Namun tidak menutup kemungkinan, dalam kasus ini ada juga pihak-pihak lain yang ikut terlibat, tapi kita lihat saja nanti gimana perkembangan penanganan kasusnya," lanjut Kajari.

Sementara, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPM-PD) Kabupaten Dompu Hairuddin SH mengaku, pihaknya belum bisa menentukan langkah dan tindakan, lantaran belum adanya bukti tertulis bahwa Kades Rababaka ditetapkan sebagai tersangka.

"Sejauh ini kami hanya mengetahui Kades Rababaka ditetapkan sebagai tersangka, itu lewat informasi yang kami ketahui melalui berita yang diunggah oleh berbagai media online di Dompu," katanya, saat diwawancarai wartawan di Pandopo Bupati Dompu, Kamis (23/7/2020).

Hairuddin menyebutkan, di Desa Rababaka ada yang namanya Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Jadi BPD ini, nantinya akan menyurati Kejari Dompu menanyakan status legalitas penetapan tersangka Kades Rababaka

"Setelah itu dikantongi, maka BPD nantinya akan mengajukan surat kepada para pihak termasuk Bupati Dompu untuk melakukan pemberhentian sementara terhadap Kades Rababaka," katanya.

Setelah ini, lanjut Hairuddin, DPM-PD mulai bisa masuk kerana itu untuk memproses pemberhentian sementara Kades itu berdasarkan usulan dari BPD setempat.

Kemudian, DPMPD akan menunjuk siapa Pelaksana Tugas (Plt) Kades Raba Baka dan akan bertugas  sampai pada ditetapkan keputusan inkrah di pengadilan. 

Apabila nantinya, sudah ada keputusan hukum tetap (inkrah), tambah Haerudin, maka DPMPD akan mengukuhkan pemberhentian Kades Rababaka.

"Tapi sejauh ini, kami DPMPD belum menerima surat dari BPD Rababaka," jelasnya.

Disinggung mengenai apakah ADD Raba Baka bisa dicairkan atau sebaliknya dipending?

Hairuddin menjawab, kalau mengenai itu Camat yang punya peran, karena DPM-PD hanya menerbitkan rekomendasi pencairan saja.

"Yang kami tahu, kalau Kades ditetapkan sebagai tersangka, maka dengan sendirinya pencairan ADD itu dipending, tapi kita lihat saja nanti dan saya akan terlebih dahulu menyurati Camat Woja," isyaratnya. [B-10]