Gelar Aksi di Depan Bandara Bima, LMND Desak Ekonomi Liberal Menuju Pasal 33 -->

Iklan Semua Halaman

.

Gelar Aksi di Depan Bandara Bima, LMND Desak Ekonomi Liberal Menuju Pasal 33

Friday, July 3, 2020
Unjuk Rasa Massa Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi di Depan Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima, Kamis (2/7/2020).


Bima, Berita11.com— Massa Eksekutif Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Kabupaten Bima dan Ekom. STKIP Taman Siswa Bima yang dikoordinir Wanda Ardiansyah menggelar aksi unjuk rasa di depan Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima, Kamis (2/7/2020). Massa menyampaikan enam pokok tuntutan, di antaranya meminta haluan ekonomi liberal diganti dengan ekonomi berlandaskan pasal 33 UUD 1945.

Dalam orasinya, Wanda juga mendesak agar pemerintah mewujudkan pendidikan gratis ilmiah dan demokrasi, mendesak agar BPJS Kesehatan dibubarkan dan mewujudkan Jamkesrata dengan kembali ke Jamkesmas. Selain itu, menyorot izin pembangunan jetty sungai Padolo.

Massa juga mengapresiasi Kapolda NTB yang mampu memberantas jaringan peredaran Narkoba dan menyorot Kepala Balai Wilayah Sungai NTB 1 berkaitan pembangunan jetty sungai Padolo.

“Pancasila sebagai falsafah sekaligus ideologi bangsa indonesia yang tidak pernah dipraktikkan dalam menjalankan sistem berbangsa dsn bernegara. Bahkan pancasila hanya dijadikan sebagai simbol atau pelengkap dokumen negara yang kemudian sudah dikalahkan oleh watak pemangku jabatan yang bersifat mementingkan kepentingan individu atau kelompok,” kata Wanda.

Ia mengatakan, situasi politik negara saat ini tengah mengalami polemik dengan adanya virus Covid-19 yang harus segera diselesaikan, terutama sektor pendidikan. “Telah kita ketahui secara bersama bahwa pendidikan merupakan hal dan hak dasar yang wajib diperhatikan oleh Negara jika kita menginginkan kemajuan dan kesejahteraan,” ujarnya.

Menurutnya, sektor kesehatan sudah tertuang dalam UUD 1945, bahwa 5 persen Negara telah mensubsidi pembiayaan sektor tersebut. “Kemudian pada pasal 28 H dan Pasal 34 dikatakan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh yang bermartabat,” katanya.

Wanda juga mengatakan, peredaran Narkoba yang marak di NTB akan berdampak negatif bagi generasi bangsa. Hal itumerugikan jika disertai penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba oleh jaringan mafia Nasional maupun internasional yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat bangsa.

Saat menggelar aksi, massa aksi sempat melakukan blokade jalan negara, Lintas Bima-Sumbawa, namun dibuka paksa aparat kepolisian. [B-12]