Ini Temuan Bawaslu Kabupaten Bima saat Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih -->

Iklan Semua Halaman

.

Ini Temuan Bawaslu Kabupaten Bima saat Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih

Tuesday, July 28, 2020
Ketua Bawaslu Kabupaten Bima, Abdullah SH saat Turut Mengawasi Langsung Kegiatan Coklit oleh PPDP di Wilayah Kabupaten Bima. Foto Humas Bawaslu Kabupaten Bima.

Bima, Berita11.com—Ketua Bawaslu Kabupaten Bima, Abdullah SH kembali menegaskan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bima untuk melaksanakan tahapan sesuai petunjuk pelaksanaan sesuai peraturan.

Sesuai hasil pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih hingga hari ke-10 oleh Bawaslu dan jajaran, terdapat banyak temuan yang dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang tidak sesuai mekanisme pelaksanaan Coklit.

Abdullah menyebut, sejumlah temuan tersebut antara lain; PPDP mengumpulkan kartu keluarga (KK) pemilih untuk dicoklit di salah satu tempat, menempelkan stiker tanpa melakukan coklit, menitipkan stiker kepada pemilik rumah tanpa ditempel oleh PPDP, menempelkan stiker tanpa ada penghuni rumah, melimpahkan tugasnya sebagai PPDP kepada orang lain.

“Hal itu merupakan cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan aturan,” ujarnya.

Pria yang akrab disapa Ebit ini, mengingatkan KPU untuk membekali penyelenggara teknis setiap tingkatan PPK, PPS, hingga PPDP dengan baik dan terarah, sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik dan benar di lapangan, sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Menurut pria yang akrab disapa Ebit, data pemilih merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan, karena jika daftar pemilih bermasalah, maka akan berdampak buruk terhadap pelaksanaan Pilkada. “Saya tegaskan, KPU harus serius melaksanakan tahapan Coklit ini, karena terkait data pemilih ini bisa menjadi sumber masalah dalam pelaksanaan Pilkada,” tuturnya.

Terhadap beberapa temuan yang ditemukan oleh pengawas desa dan kecamatan selama proses Coklit hingga hari ke-10 itu, lanjut Ebit, Panwascam sudah mengeluarkan rekomendasi kepada PPK di kecamatan masing-masing. “Rekomendasi tersebut diharapkan dapat ditindaklanjuti dengan segera oleh KPU, PPK, PPS dan PPDP,” pungkasnya. [B-24]