Kesadaran Pemilih Menuju Pilkada yang Berkualitas -->

Iklan Semua Halaman

.

Kesadaran Pemilih Menuju Pilkada yang Berkualitas

Kamis, 23 Juli 2020
Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Dompu, Yaser Arafah. Foto ist

Dompu, Berita11.com - Indonesia salah satu Negara terbesar yang menganut sistem demokrasi di Dunia, tentu masyarakat disibukan dengan berbagai pemilihan, baik pemilihan umum Nasional maupun pemilihan tingkat Provinsi dan Kabupaten atau Kota, hal itu juga, sudah menjadi kewajiban dan hak kewarganegaraan untuk ikut berpartisipasi dalam setiap momentum pesta demokrasi.

Tentu ada beberapa hal yang menjadi instrumen partisipasi masyarakat, menyampaikan ide dan gagasan serta pandangan, dan masih banyak bentuk kontribusi lain yang perlu diewantahkan (persiapan) dalam menghadapi berbagai tahapan penting demi terwujudnya pemilihan umum yang berkualitas.

Meski pada tanggal 17 April tahun 2019 lalu, Negara Indonesia, telah melewati pesta demokrasi terbesar dalam sejarah Pemilu yang dilaksanakan secara serentak, dengan mencoblos lima lembar surat suara diantaranya Calon Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota dinyatakan sukses.

Pemilu yang begitu komplek dan penuh dengan dinamika yang sangat luarbiasa, tapi dengan semangat dan komitmen penyelenggara dari tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat sampai ke tingkat Ad Hoc mampu melaksanakan dengan sukses sekalipun ada prokontra di masyarakat terutama dikalangan kelompok yang berkepentingan.

Tak lama lagi, tepatnya pada Rabu 9 Desember 2020, masyarakat akan kembali disibukkan menghadapi pemilihan Kepala Daerah secara serentak diseluruh Indonesia sebanyak 270 Daerah yang menyelenggarakan terdiri dari sembilan Provinsi dengan 224 Kabupaten dan 37 Kota.

Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Dompu Yaser Arafah mengatakan, dari sepuluh Kabupaten atau Kota di wilayah Provinsi NTB ada tujuh Daerah yang melaksanakan pemilihan Kepala Daerah, salah satunya Kabupaten Dompu. 

"Proses tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah jauh hari sudah dilakukan KPU Kabupaten Dompu, meskipun sempat ditunda proses tahapan selama tiga bulan disebabkan Covid-19, yang semula pemilihan itu seharusnya digelar pada tanggal 23 September," kata Yaser.

Menurutnya, pasca keluarnya Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, menjadi Undang-undang. Juga keluar peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020, tentang tahapan, program dan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

"Pada saat itu pula KPU mulai melakukan tahapan penting demi terwujudnya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu, karena untuk menuju pemilihan yang berkualitas, tentu banyak tahapan penting yang wajib dilaksanakan KPU," jelasnya. 

Adapun bagian tahapan penting yang wajib diimplementasikan salah satunya adalah melaksanakan pemutakhiran, pencocokan dan penelitian terhadap data pemilih. 

Dimana data pemilih, kata Yaser, adalah elemen wajib dalam pemilihan langsung, sehingga KPU menyebutnya data pemilih adalah jantungnya pemilu dan diistilahkan juga sebagai darahnya Pemilu, karena data pemilih yang akurat tentu akan melahirkan Pilkada yang berkualitas. 

"Kami yakin seluruh masyarakat umum (Publik) terutama berbagai elemen yang berkepentingan pasti mempunyai pandangan yang sama dengan lembaga penyelenggara terkait begitu pentingnya data pemilih yang akurat," yakin dia.

Dikatakannya, KPU Kabupaten Dompu terkait perbaikan data pemilih sudah melakukan berbagai tahapan dalam pemutakhiran, seperti penyusunan daftar pemilih oleh KPU dan penyampaian kepada PPS telah dilakukan sejak tanggal 15 Juni sampai 14 Juli 2020 lalu. 

Sedangkan untuk pemutakhiran atau pencocokan dan penelitan (coklit) data pemilih oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dimulai pada tanggal 15 Juli  sampai 13 Agustus 2020. 

"Selain itu, KPU juga sudah melakukan berbagai langkah srategis untuk menopang pengetahuan masyarakat umum," bebernya.

Secara eksternal, lanjut Yaser, sosialisasi teknis pemutakhiran data pemilih dengan mengundang stakeholder dalam hal ini partai politik, Dinas terkait, media massa dan seluruh elemen yang berkepentingan. Hal itu dilakukan agar sama-sama memahami mekanisme proses pemutakhiran data pemilih. 

"Sosialisasi seperti ini adalah bagian dari proses pendidikan politik sehingga berbagai elemen mempunyai paradigma yang sama dan mengerti terhadap metode pemutakhiran data maupun pencocokan dan penelitian yang dilakukan KPU, sampai proses menuju tahapan penetapan DPT (Daftar Pemilih Tetap)," ungkapnya.

Sedangkan cara internal, KPU sudah melakukan penguatan pemahaman terhadap jajaran di tingkat Ad Hoc, karena merekalah sebagai aktor utama untuk melakukan pemutakhiran juga pencocokan dan penelitian data pemilih di tingkat lapangan. 

"Sebelum dilakukan pencocokan dan penelitian data pemilih, KPU terlebih dahulu melakukan pencermatan, menganalisis dan memperbaiki berbagai elemen data pemilih, dengan dibantu PPK dan PPS," tuturnya. 

Yaser menerangkan, adapun data pemilih yang diperbaiki adalah data pemilih hasil pemilu atau pemilihan terakhir dengan Daftar Pemilih Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) yang sudah disingkronisasikan KPU Republik Indonesia. 

"DP4 adalah data pemilih yang bersumber dari Dinas kependudukan dan catatan sipil yang telah dikonsolidasi, verifikasi dan validasi disampaikan ke KPU RI melalui Menteri dalam negeri paling lambat 6 bulan sebelum hari pemungutan suara, juga ditembuskan ke Bawaslu, KPU RI diturunkan ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten atau Kota," bebernya.

Menurut Yaser, data pemilih tersebut dilakukan penginputan di Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) kemudian dicetak dalam Formulir Model A-KWK,(Formulir daftar pemilih) sehingga diturunakan kepada PPDP melaui PPS untuk dilakukanlah Pencocokan dan penelitian.

"Adapun mekanisme pencocokan dan penelitian yang lakukan PPDP di lapangan secara sederhana ada tiga metode, Mencoret, Memasukan dan Memperbaiki," cetusnya.

Mencoret adalah pemilih yang sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih. Misalnya, yang sudah meninggal, pindah domisi, menjadi TNI atau Polri, tidak dikenal, ganda, dibawah umur, bukan penduduk, dicabut hak pilihnya. 

Memasukan adalah mencatat pemilih baru atau pindahan dengan syarat memiliki identitas setempat, menambah pemilih pemulah, pada pemilu sebelumnya belum cukup umur, pada tanggal 9 Desember udah memasuki usia 17 tahun atau lebih.  

Memperbaiki adalah pada saat PPDP melakukan pencocokan dan penelitian, ada beberapa elemen yang tidak sesuai, diubah dan diperbaiki. Misalnya, tertukar alamat TPS, bedah NIK, No KK, jenis kelamin, status perkawinan, tanggal lahir, dan masih banyak elemen lainnya. 

"Karna yang perlu kita sadari bersama, tidak semua warga negara memenuhi syarat untuk menjadi pemillih, tentu harus ada syarat yang harus dipenuhi oleh kita semua, baru bisa dicatat sebagai pemilih dan bisa memberikan suaranya pada saat pemilihan," kutipnya.

Hal itu juga sudah diatur dalam Undang-undang Kepemiluan dan Peraturan KPU No 19 tahun 2019, tentang pemutakhiran dan penyusunan data pemilih.

"Itulah tujuan wajib PPDP melakuakn pemutakhiran juga pencocokan dan penelitian terhadap semua data pemilh yang dimaksud," terang Yaser.

Kendala yang Dihadapi PPDP saat Pencocokan dan Penelitian (Coklit)

KPU Dompu beserta jajarannya melakukan pemutakhiran data pemilih, diharapkan kesadaran seluruh masyarakat agar merasa bertangungjawab dan memiliki komitmen yang sama terhadap terwujudnya data pemilih yang akurat.

Hal itu demi terlaksanakanya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang lebih berkualitas, terutama yang belum memiliki identitas kependudukan baik KTP atau surat keterangan maupun KK, agar segera mengurus di Dinas yang terkait.

Adapun kendala yang dihadapi PPDP pada saat melakukan pencocokan dan penelitian adanya masyarakat memiliki KTP yang alamatnya beda dengan alamat rumahnya, dan ini masih banyak di kabupaten Dompu terutama di Desa-desa pemekaran.

Problem seperti ini sangat menghambat kerja PPDP di lapangan dalam melakukan pencocokan dan penelitian, juga adanya warga yang sudah atau pernah menikah dan yang lebih ironisnya lagi sudah memiliki keturunan tapi belum memiliki Akta pernikahan maupun identitas kependudukan lainnya, ini realitas dalam kehidupan masyarakat. 

Untuk bisa mengatasi ini semua, harus ada kesadaran individu bagi warga yang bersangkutan dan sikap dari pemerintah daerah khusunya Dinas terkait untuk memfasilitasi itu semua, juga masih banyak kendala-kendala lain yang dihadapi PPDP di lapangan. 

Mari kita semua membangun komitmen yang sama untuk melahirkan Data pemilih yang akurat, demi terlaksananya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu dengan baik dan sukses.

Karena pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih sekarang juga sangat menentukan bagi tahapan pemilihan selanjutnya. [B-10]