Lakalantas di Hu'u sudah 10 Bulan, Belum Ada Kepastian Hukum, Kinerja Kepolisian Dipertanyakan

Iklan Semua Halaman

.

Lakalantas di Hu'u sudah 10 Bulan, Belum Ada Kepastian Hukum, Kinerja Kepolisian Dipertanyakan

Minggu, 12 Juli 2020
Tengah, Kuasa hukum keluarga korban Taufiqurrahman, SH, sebelah kirinya, Alumni STIH Muhammadiyah Bima Hardiansyah dan sebelah kirinya, wartawan Berita11.com usai memberikan keterangan pers di taman Kota Dompu. Dok. Poris.

Dompu, Berita11.com - Miris, peristiwa kecelakaan lalu lintas (Lakalantas) yang terjadi di Desa Marada Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu NTB, menewaskan seorang pria Usman H. Ta’amin alias Bombai pada tahun 2019 lalu, hingga kini belum juga ada kepastian hukum.

Salah seorang pengacara (Lawyer) yang ditunjuk keluarga korban, sebagai kuasa hukumnya Taufiqurrahman, SH pertanyakan kinerja Kepolisian Resor Dompu, dalam hal ini, Sat Lantas yang menangani kasus tersebut.

"Kasus ini, terjadi pada tanggal 7 september tahun lalu, tetapi belum ada titik terang dari pihak APH (Aparat Penagak Hukum). Padahal, peristiwa ini kurang lebih 10 bulan, tetapi kasus masih jalan ditempat," tanya dia dengan nada heran, Sabtu (11/7/2020) sore.

Menurut pria sapaan akrab Opick ini, bukan hanya dirinya yang mempertanyakan penanganan kasus tersebut, akan tetapi klien atau keluarga korban juga, mempertanyakan, status kejelasan hukum yang menimpa korban.

Padahal, lanjut Opick, dalam pasal 229 ayat (1) huruf c, dijelaskan bahwa pengemudi, pemilik, dan/atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.

Berdasarkan ketentuan ini, tambahnya, dapat diketahui bahwa walaupun pengemudi telah bertanggungjawab atas kematian korban, tuntutan pidana terhadap terduga pelaku tidak menjadi hilang, seperti yang terdapat pada Putusan MA No. 1187 K/Pid/2011. Bahkan dalam Putusan MA No. 2174 K/Pid/2009, terdakwa tetap dikenakan hukuman. 

Apalagi, kedua belah pihak antara korban dan terduga pelaku belum ada kata kesepakatan perdamaian. Oleh karena itu, kepolisian tetap melakukan penyidikan sesuai hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan sebagai mana yang tercantum dalam Pasal 230 UU LLAJ. 

“Dari pihak keluarga korban dan terduga pelaku yang menabrakan motornya, belum ada perdamaian, sehingga tidak ada alasan pihak kepolisian untuk tidak memproses kasus kecelakan ini”, terang pria yang juga bekerja pada Law Office Paradewa ini.

Pria yang merupakan salah satu Kader HMI lulusan dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima ini kembali menegaskan, bahwa kasus Lakalantas yang mengakibatkan korban meninggal dunia ini, harus ada kepastian hukum. Dan pihak kepolisian, tetap akan melakukan penyidikan. 

Ancaman sanksi pidana untuk pengemudi kendaraan yang penyebab kecelakaan lalu lintas, mengakibatkan korban meninggal dunia adalah pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000 (Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ).

“Baru ada penanganan kasus Lakalantas yang menghabiskan waktu berbulan-bulan ini, harusnya sekarang pelaku sudah mendekam dibalik jeruji besi”, tegas Opick.

Dijelaskanya, jika dilihat dari kecelakan yang merenggut nyawa Keluarga klienya itu, Opick menyimpulkan, dikategorikan kasus yang mudah diungkap, dan terkait keterlambatan penangganan APH khususnya Sat Lantas. 

Maka, pihaknya meminta terhadap Kapolres Dompu, untuk mengatensi anggotanya supaya mampu bekerja sesuai prosedur sebagai mana yang diatur dalam undang-undang, dengan lambatnya penyelesaian kasus, menurut dia, bisa saja berpotensi terduga pelaku melarikan diri, merusak barang bukti bahkan melakukan perbuatan pidana lain. 

“Untuk itu, saya meminta pihak Polres Dompu serius menanggani kasus yang membuat keluarga klien saya meninggal dunia meskipun saat itu sempat dilarikan ke Puskemas Rasabou," pintanya dengan tegas.

Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian resor dompu dalam hal ini, Kasat Lantas, masih diupayakan untuk dilakukan konfirmasi guna dimintai keterangan. [B-10]