AJI Mataram Sesalkan Tindakan Represif Oknum Anggota Satpol PP NTB -->

Iklan Semua Halaman

.

AJI Mataram Sesalkan Tindakan Represif Oknum Anggota Satpol PP NTB

Monday, August 24, 2020
 Ketua AJI Mataram, Sirtupillaili (Kanan) dan Sekretaris AJI Mataram, Muh. Kasim.

Mataram, Berita11.com-- Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Mataram sesalkan tindakan represif oknum anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemprov NTB terhadap Arif, wartawan Radar Mandalika, saat meliput aksi demonstrasi, di depan kantor Gubernur NTB, Senin (24/8/2020).

Kronologis kejadian, Arif saat itu mengambil gambar ketika seorang demonstran diseret oleh sejumlah anggota Satpol PP saat membubarkan para pendemo.

Dalam pengambilan gambar Arif tidak sendiri. Ada juga rekan jurnalis lainnya serta staf Biro Humas Pemprov NTB. ”Di situ saya melakukan pengambilan gambar. Ada bang Edi dari Humas Pemprov NTB. Bang Ical dari Radar Lombok juga di dalam,” kata Arif dalam kronologis yang diterima AJI Mataram.

Seketika oknum Anggota Satpol PP datang dan melarang pengambilan gambar. Arif menyebut identitasnya sebagai jurnalis yang bertugas sehari-hari di Pemprov NTB. Tetapi, tidak digubris dan mendapatkan perlakuan kasar.

”Saya di tepis pake tangannya dan saya didorong. Dia bilang kenapa ambil muka saya, padahal saya fokus ke yang di seret itu,” tambahnya.

Selain itu, oknum tersebut meminta wartawan menghapus gambar yang diambil. Tindakan oknum anggota Satpol PP NTB tersebut tidak bisa dibenarkan.

Upaya menghalang-halangi kerja wartawan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentag Pers. Pada pasal 18 disebut, setiap orang yang melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang dapat menghambat atau menghalang-halangi kerja jurnalis untuk mencari dan mengolah informasi dapat dipidana kurungan penjara selama dua tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta.

”Kami sangat menyesalkan tindakan oknum anggota Satpol PP yang menghalangi kerja jurnalis dalam memperoleh informasi,” kata Ketua AJI Mataram Sirtupillaili.

Sirtu menegaskan, jurnalis dalam memperoleh informasi dilindungi undang-undang. “Siapa pun tidak boleh menghalangi apalagi melakukan tindakan kekerasaan,” katanya.

Ia mendesak Gubernur NTB mengambil sikap tegas terhadap bawahannya. ”Sikap tersebut tidak patut dilakukan aparat dan ini mencoreng kemerdekaan pers di NTB,” katanya.
AJI juga mengingatkan kepada para jurnalis tetap bekerja sesuai rambu-rambu yang diatur dalam UU Pers dan kode etik jurnalistik. Sehingga bisa meminimalisasi tindakan kekerasan terhadap jurnalis dalam menjalankan tugasnya.

Dikutip dari Incinews.net, Kepala Satuan Pol PP Provinsi NTB, Tri Budi Prayitno mengaku belum memperoleh informasi berkaitan insiden yang dialami wartawan. Mantan Kepala Dishubkominfo Provinsi NTB ini menduga, anggotanya yang bertugas memperkirakan wartawan yang menjadi korban sikap agresif oknum tersebut, karena mengira wartawan salah satu anggota massa.

Ia mengatakan, terkait perlakuan yang dialami wartawan, pihaknya akan terlebih dahulu melihat kondisi di lapangan.

Menurutnya, berkaitan unjuk rasa massa di kantor Gubernur NTB pada Senin (24/08/2020), awalnya salah seorang Kabag yang akan menerima massa aksi. Namun ditolak para pengujuk rasa tersebut. Demikian saat ditawarkan untuk diterima Karo Humas Setda NTB, massa juga menolak.

“Mereka hanya mau ditemui oleh gubernur langsung. Negosiasi sedang berlangsung, seorang demo loncat gerbang masuk ke dalam, lalu anggota berupaya sehingga dikeluarkan yang loncat itu,” katanya Tri Budi.

Ia mengatakan, salah satu anggota massa aksi melempari foto Gubernur dan Wakil Gubernur NTB dengan tomat. Selain itu, ada narasi tidak etis tentang pribadi gubernur dan saat aski berlangsung terjadi perobekan baliho gubernur.

“Saat itu, petugas hentikan, sehingga oknum itu diamanakan. Dari potongan video itu sedikit menyudukutkan Pol PP. Seperti itulah kondisinya di lapangan. Ndak bisa kita hitam putih kan (membedakan pihak yang salah dan benar),” katanya. [B-19]