Aksi di Depan Kantor Bupati Bima, FRM Sorot Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida -->

Iklan Semua Halaman

.

Aksi di Depan Kantor Bupati Bima, FRM Sorot Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida

Tuesday, August 18, 2020
Aksi Massa di Depan Kantor Bupati Bima, Selasa (18/08/2020) Siang.

Bima, Berita11.com— Front Rakyat Merdeka (FRM) yang dipimpin Muamar Kadafi kembali menggelar unjuk rasa di depan kantor Bupati Bima di Godo, Dadibou, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Selasa (18/08/2020) siang. Massa mendesak Bupati segera mengevaluasi kinerja Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3).

Masih sama dengan aksi sebelumnya, massa FRM juga menyampaikan tujuh poin tuntutan lainnya, di antaranya meminta Pemda mencabut SK 188 tentang tambang, meminta penghentian perampasan tanah di Kabupaten Bima, menghadirkan mobil sampah setiap kecamatan, meminta pemerintah membenahi infrastruktur jalan raya, lampu jalan dan drainase Kabupaten Bima secara merata.

Tuntutan lainnya mendesak Bupati Bima mengevaluasi kinerja Perusahaan Daerah Wawo, menggratiskan pendidikan SD hingga SMA di tengah pandemi Covid-19.

“Keputusan Bupati Bima Nomor 188.45/357/004/2010 tanggal 28 April tentang penyesuaian izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi kepada PT Sumbawa Mineral Nusantara, bukanlah pemberian izin baru, melainkan penyesuaian izin yang lama.

Massa menuding, perampasan tanah yang dialami sebagian warga seperti di Tambora atas izin yang diberikan Bupati Bima.

“Kondisi infrastruktur di beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Bima hari ini masih mengalami kerusakan parah,” kata Korlap massa.

Setelah menggelar orasi, massa hendak menutup ruas jalan negara Lintas Bima-Sumbawa di depan kantor Bupati Bima, namun aksi massa berhasil dihalau aparat keamanan.

Setelah tidak mendapat tanggapan pihak Pemda Bima, massa membubarkan diri. [B-12]