Diduga Tilep ADD Tahun 2018 dan 2019 Senilai 1 Miliar Lebih, Kades Hu'u Dilaporkan -->

Iklan Semua Halaman

.

Diduga Tilep ADD Tahun 2018 dan 2019 Senilai 1 Miliar Lebih, Kades Hu'u Dilaporkan

Sunday, August 23, 2020
Aliansi Masyarakat Peduli Pembangunan Desa Hu'u. Foto ist

Dompu, Berita11.com - Aliansi Masyarakat Peduli Pembangunan (AMPP) Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, laporkan Kepala Desa (Kades) Hidayat Hamzah, SH kepada Inspektur Inspektorat dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Dompu NTB.

Laporan tersebut dilayangkan pada Senin (18/5) beberapa bulan lalu atas dugaan adanya tindak pidana korupsi (tilep) penggelapan, penyimpangan dan penyelewengan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) pada anggaran tahun 2018 dan tahun 2019 senilai lebih kurang Rp1 Miliar 300 Juta.

Ketua AMPP Desa Hu'u Ahmad H. M. Saleh kepada Berita11.com mengatakan, laporan yang layangkan tersebut berdasarkan hasil investigasi bersama sejumlah anggota AMPPD Hu'u dengan jumlah 26 item.

"Kami laporkan ke Kejaksaan dan Inspektorat pada hari yang sama, tahun anggaran 2018 sebanyak 12 item dan tahun 2019 14 item," ungkap Ahmad sambil menikmati udara segar di taman Kota Dompu, Jumat (21/8) kemarin sore.

Berikut dugaan sejumlah item hasil investigasi AMPPD Hu'u dalam tahun anggaran 2018 dan 2019 beserta nominalnya.

1. Anggaran yang tertuang dalam APBDes tahun anggaran 2018 sebesar Rp30.000.000 digunakan untuk paket kegiatan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana kantor desa, namun faktanya hingga saat ini pembangunan tersebut diduga tidak dikerjakan sama sekali diduga fiktif.

2. Anggaran yang tertuang dalam APBDes tahun anggaran 2018 sebesar Rp9.000.000 digunakan untuk paket modal sarana dan prasarana kantor desa namun faktanya hingga saat ini diduga tidak ada perubahan sama sekali terhadap pekerjaan tersebut diperkuat dengan tidak satupun sarana dan prasana yang dikerjakan atau dibelanjakan Pemdes.

3. Anggaran yang tertuang dalam APBDes tahun anggaran 2018 sebesar Rp10.000.000 dipergunakan untuk paket belanja modal pengadaan sound system namun faktanya hingga saat ini pengadaan sound system diduga tidak pernah dibelanjakan sama sekali.

4. Anggaran yang tertuang dalam APBDes tahun anggaran 2018 sebesar Rp8.250.000 digunakan untuk paket belanja modal pengadaan kursi rapat namun faktanya hingga saat ini hanya memakai kursi rapat yang diduga dibelanjakan pada anggaran tahun sebelumnya.

5. Anggaran yang tertuang dalam APBDes tahun anggaran 2018 sebesar Rp95.230.000 dialokasikan  untuk kegiatan peningkatan sarana dan prasarana transportasi atau paket belanja modal rabat gang, namun pekerjaan tersebut diduga tidak sesuai dengan volume anggaran pengerjaan rabat gang diperkirakan mengalami kerugian Rp45.000.000

6. Anggaran yang tertuang dalam APBDes tahun anggaran 2018 sebesar Rp5.000.000 digunakan untuk kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan anggaran tersebut dialokasikan untuk paket belanja modal pengadaan meja atau kursi sekolah atau paud namun faktanya kursi atau meja untuk sekolah dan PAUD tersebut diduga tidak dibelanjakan sama sekali.

7. Anggaran yang tertuang dalam APBDes tahun anggaran 2018 sebesar Rp14.400.000 untuk kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban desa dengan rincian untuk membayar honorarium petugas keamanan desa atau Linmas, namun faktanya tidak memiliki Linmas.

8. Anggaran yang tertuang dalam APBDes tahun anggaran 2018 sebesar Rp445.000.000 digunakan untuk paket belanja modal pembangunan jalan desa, namun faktanya pekerjaan jalan desa tersebut diduga tidak sesuai dengan volume anggaran yang telah dialokasikan. Anggaran pekerjaan tersebut diduga hanya menghabiskan sebagian kecil saja yakni Rp145.000.000. 

9. Anggaran yang tertuang dalam APBDes tahun anggaran 2018 sebesar Rp67.367.600 dialokasikan untuk paket belanja modal rabat gang, tapi pekerjaan rabat gang tersebut diduga tidak sesuai dengan volume anggaran yang dialokasikan, anggaran diduga hanya menghabiskan setengah dari anggaran yang telah digelontorkan atau sebesar Rp40.367.600 jadi kerugian negara dalam pekerjaan tersebut diperkirakan Rp27.000.000

10. Anggaran yang tertuang dalam APBDes tahun anggaran 2018 sebesar Rp30.000.0000 dipergunakan untuk belanja modal pembangunan sarana dan prasarana kesehatan, namun faktanya, prasarana kesehatan atau paket penambahan gedung atau ruangan pondok bersalin desa polindes tersebut hingga saat ini diduga tidak ada.

11. Anggaran yang tertuang dalam APBDes tahun anggaran 2018 senilai Rp6.475.000 dialokasikan untuk kegiatan pemantauan dan audit berbasis masyarakat, namun fakta di lapangan kegiatan itu diduga tidak pernah dilaksanakan dan tidak pernah ada kegiatan pengawasan sertifikasi dan pertanggungjawaban terhadap masyarakat.

12. Anggaran yang tertuang dalam APBDes tahun anggaran 2018 sebesar Rp80.000.000 untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pemukiman, namun faktanya Kades diduga memberikan bantuan tersebut tidak sesuai dengan pajak yang telah dialokasikan pada setiap rumah, pekerjaan tersebut diperkirakan mengalami kerugian negara sebesar Rp40.000.000

Sedangkan anggaran di Tahun 2019 sebagaimana yang terpampang dalam baliho maupun APBDes diantaranya.

1. Anggaran di tahun 2019 yang tertuang dalam APBDes dengan sebesar Rp51.000.000 digunakan untuk pemeliharaan gedung atau prasarana kantor desa, namun faktanya pekerjaan tersebut hanya sebagian saja dikerjakan.

Sedangkan beberapa item yang belum dikerjakan atau dibelanjakan antara lain.

a. Belanja modal peralatan elektronik dan alat studio sebesar Rp5.000.000 namun diduga belum dibelanjakan sama sekali.
b. Belanja modal peralatan komputer sebesar Rp11.000.000 anggaran tersebut diduga tidak pernah dibelanjakan sama sekali.
c. Belanja modal mesin sebesar Rp5.000.000 anggaran tersebut diduga tidak dibelanjakan sama sekali.
d. Belanja modal kendaraan sebesar Rp20.000.000 namun faktanya hingga saat ini diduga belum ada kendaraan plat merah.

Dugaan kerugian negara dengan anggaran yang dipaparkan di atas diperkirakan Rp41.000.000.

2. Anggaran untuk pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan gedung prasarana kantor desa sebesar Rp66.125.000 namun faktanya diduga tidak pernah dikerjakan sama sekali.

3. Anggaran untuk dipergunakan belanja jasa honorarium guru PAUD sebesar Rp25.200.000 sesuai penjabaran perubahan APBDes tahun 2019, namun faktanya guru PAUD diduga tidak pernah diberikan honorarium.

4. Anggaran untuk bidang kesehatan sebesar Rp59.400.000 digunakan untuk penyelenggaraan posyandu atau makanan tambahan kelas ibu hamil dan lansia sebesar Rp23.400.000 dengan rincian untuk belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat yaitu pemberian makanan tambahan.

Namun faktanya, kegiatan tersebut diduga tidak pernah dilaksanakan sama sekali oleh karena itu perihal kegiatan pemberian makanan tambahan tersebut diperkirakan mengalami kerugian Rp23.400.000.

5. Anggaran yang dialokasikan untuk pemeliharaan Jalan lingkungan pemukiman sebesar Rp184.382.000 pekerjaan tersebut digunakan untuk pembangunan rabat gang Dusun Ncangga dan pekerjaan tersebut diduga hanya menghabiskan sebagian dari total keseluruhan anggaran, dan Pembangunan rabat gang ini mengalami kerugian negara Rp80.000.000.

6. anggaran yang dialokasikan untuk pemeliharaan prasarana jalan desa (gorong/selokan/parit/drainase) sebesar Rp602.430.000.

dari total anggaran tersebut diduga ada beberapa pekerjaan yang dikerjakan tapi tidak sesuai dengan volume anggaran dan ada sebagian pekerjaan yang tidak dikerjakan sama sekali di antaranya.

a. Pembuatan drainase di dusun mamboa dengan anggaran sebagaimana yang terpampang di baliho atau papan informasi bahwa pembuatan drainase tersebut dialokasikan anggaran sebesar Rp98.318.100.

Namun pekerjaan tersebut diduga menghabiskan anggaran hanya Rp30.000.000 dan kerugian negara sebesar Rp68.318.100.

b. Pembuatan saluran irigasi So Na'e dalam uraian pada baliho yang dipasang atau ditempel di papan informasi penggunaan anggaran tersebut sebesar Rp397.000.000.

Namun anggaran tersebut diduga hanya menghabiskan sebesar Rp100 dan kerugian negara sebesar Rp297.000.000.

c. pembangunan saluran irigasi So Ta'a dalam uraian pada baliho yang dipasang atau ditempel di papan informasi pengumuman anggaran tersebut sebesar Rp58.930.000.

Pekerjaan tersebut secara keseluruhanya diduga belum rampung bahkan lantai dari pada saluran irigasi tersebut diduga belum dikerjakan sama sekali, sehingga kerugian negara mencapai Rp15.000.000.

d. Pembangunan saluran irigasi So Nanga Hu'u dalam uraian pada baliho yang dipasang atau ditempel di papan informasi pengumuman anggaran tersebut sebesar Rp48.181.900.

Namun pekerjaan tersebut diduga tidak dikerjakan sama sekali sehingga negara mengalami kerugian sebesar Rp48.181.900.

7. anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan fasilitas pengelolaan sampah sebesar Rp31.122.000 hingga saat ini pekerjaan tersebut diduga tidak pernah dikerjakan sama sekali.

8. anggaran yang dialokasikan untuk dukungan pelaksanaan program pembangunan atau rehab rumah tidak layak huni sebesar Rp100.000.000.

Pekerjaan pemberian bantuan terhadap rumah tidak layak huni tersebut diduga tidak maksimal atau hanya diberikan beberapa seng dan kayu saja, pemberian bantuan rumah tidak layak huni mengalami kerugian negara sebesar Rp50.000.000.

9. anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumber air bersih milik desa sebesar Rp30.000.000.

Namun faktanya hingga saat ini pengerjaan tersebut diduga tidak pernah dilaksanakan sehingga negara mengalami kerugian berkisar Rp30.000.000.

10. anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan rehabilitasi peningkatan sanitasi pemukiman sebesar Rp30.000.000.

namun fakta di lapangan sampai saat ini pembangunan tersebut diduga tidak pernah dilaksanakan atau tidak pernah ada pembangunan sehingga negara mengalami kerugian sebesar Rp30.000.000.

11. Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan koordinasi pembinaan keamanan ketertiban dan perlindungan masyarakat sebesar Rp30.000.000.

Faktanya kegiatan tersebut diduga tidak pernah dilaksanakan sama sekali sehingga negara mengalami kerugian sebesar Rp30.000.000.

12. anggaran yang dialokasikan untuk peningkatan produksi tanaman pangan dengan tujuan untuk belanja modal pengadaan peralatan, mesin dan alat berat sebesar Rp126.634.000.

Faktanya, pengadaan tersebut diduga tidak pernah direalisasikan bahkan anggarannya tidak pernah digunakan untuk kegiatan tersebut, hal itu diperkuat dengan tidak adanya peralatan atau mesin milik desa yang menjadi input inventaris kantor, sehingga negara mengalami kerugian Rp126.634.000.

13. anggaran yang dialokasikan untuk bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan keluarga sebesar Rp16.245.000.

Faktanya, kegiatan tersebut diduga tidak pernah dilaksanakan, sehingga negara mengalami kerugian Rp16.245.000.

14. anggaran yang dialokasikan untuk bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak Desa sebesar Rp50.000.000.

Namun faktanya, kegiatan tersebut diduga tidak pernah dilaksanakan sama sekali sehingga negara mengalami kerugian sebesar Rp50.000.000.

Dengan adanya laporan ini, pihak Inspektur Inspektorat dan Kejari Kabupaten Dompu masih diupayakan untuk dimintai keterangan terkait penanganan laporan dugaan penyelewengan ini. [B-10]