GMSBMK Desak Penjelasan tentang Reksus APD dan Empat Tuntutan lain -->

Iklan Semua Halaman

.

GMSBMK Desak Penjelasan tentang Reksus APD dan Empat Tuntutan lain

Saturday, August 15, 2020
Korlap Massa GMSBMK, Yuni Bourhany saat Menggelar Orasi di Depan Graha Fitrah, Kantor Bupati Sumbawa Barat, Kamis (13/08/2020) lalu.

Taliwang, Berita11.com— Gerakan Masyarakat Sumbawa Barat Mencari Keadilan (GMSBMK) yang sebelumnya melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Graha Fitrah kantor Bupati Sumbawa Barat, Kamis, 13 Agustus 2020, terus mendesak pemerintah daerah menjelaskan rekening khusus (Reksus) alat pelindung diri (APD) yang diduga bekas, yangm mana APD tersebut dibagikan RSUD As-Syifa KSB.

Menurut Koordinator GMSBMK, Yuni Bourhany, sudah dua bulan Reksus APD yang dibagikan RSUD As-Syifa tanpa penjelasan.

Ia juga menuntut penjelasan berkaitan ketenagakerjaan. Selain itu, meminta klarifikasi surat Bupati KSB tanggal 01 juli 2020 kepada BPN Sumbawa Barat berkaitan penangguhan penerbitan sertifikat bidang tanah di daerah penggunungan, sepadan pantai, sepadan danau, sepadan waduk dan sepadan sungai d iwilayah tersebut.

“Juga mempertanyakan masalah pemotongan dana gempa, karena adanya pemotongan dana bantuan sosial dan dana lanjut usia, anggaran 2019 tahap 4 penerimaan tahun 2020 selama tiga bulan yang seharusnya sudah diterima sebesar Rp750 ribu,” katanya di KSB, kemarin.

Sebelumnya, saat aksi unjuk rasa GMSBMK berlangsung di Gedung Graha Fitrah, massa berhadapan dengan sejumlah pria yang diduga kelompok preman. Saat aksi berlangsung, terjadi insiden perampasan megaphone oleh sekelompok pria tersebut, yang kemudian menghancurkan perlengkapan orasi massa aksi. Saat aksi berlangsung, salah satu oknum preman mencoba membuka paksa jilbab Korlap massa, Yuni Bourhany. Namun aksi itu berhasil dihalau berkat kesigapan aparat kepolisian.

Saat aksi berlangsung, tidak ada satupun perwakilan Pemda KSB yang menemui massa aksi.

Secara terpisah, Wabup Sumbawa Barat, yang berupaya dikonfirmasi melalui  layanan 
pesan, tidak menjawab pertanyaan wartawan. Demikian juga Gubernur NTB yang dikonformasi melalui pesan whatshapp tidak merespon, ketika dikonfirmasi bekaitan sejumlah poin tuntutan massa aksi, yang di antaranya tentang masalah Bansos.

Sebelum aksi berlangsung, pejabat BPBD KSB, Dinas Kesehatan, maupun RS As-Syifa KSB tidak berhasil ditemui untuk dikonfirmasi berkaitan tuntutan massa aksi. Adapun pihak Dinas Sosial KSB menyatakan, akan mengecek berkaitan dugaan pemotongan Bansos tahun 2019. [B-14]