Money Politics adalah Kejahatan Demokrasi yang Merangsek ke Tubuh Kita dan Haram! -->

Iklan Semua Halaman

.

Money Politics adalah Kejahatan Demokrasi yang Merangsek ke Tubuh Kita dan Haram!

Sunday, August 30, 2020
Komisioner Bawaslu Kabupaten Dompu Swastari HAZ, SH saat menyampaikan materi di kegiatan pelatihan Jurnalistik Meliput Berita Pilkada dengan tema Pers dan Demokrasi. Foto Poris Berita11.com.

Dompu, Berita11.com - Praktik jual beli suara atau yang sering kita dengar money politics adalah bentuk kejahatan demokrasi yang sangat luar biasa.

Meski demikian, praktik money politics sudah menyebar ke mana-mana, salah satunya di Kabupaten Dompu, sehingga tidak heran lagi ketika Dompu ditetapkan sebagai urutan kelima tingkat nasional dalam peta kerawanan politik.

Selain mencederai demokrasi atau pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam UU KUHP, pasal 149 ayat (1) dan (2). 

Praktik money politics juga haram hukumnya bagi penyuap, begitu juga dengan penerima suap yang kemudian merangsek ke dalam tubuh kita.

"Pelaku politik uang itu adalah penjahat demokrasi, saya berani katakan seperti itu," kata anggota Bawaslu Kabupaten Dompu, Swastari HAZ, SH saat menjadi narasumber dalam kegiatan Pelatihan jurnalistik yang digelar PWI Cabang Dompu di Lesehan Kitty House, Sabtu (29/8/2020) siang.

Menurut wanita sapaan akrab Acha Tari ini, pelaku praktik pemberian uang dengan bermaksud untuk mendongkrak suara dalam pemilu dengan membeli hati nurani rakyat, begitu juga dengan penerima atau pemilih yang menerima uang.

"Masyarakat yang menerima juga, saya pastikan dia juga penjahat demokrasi, karena dia sudah jahat, selain jahat pada dirinya sendiri, juga jahat kepada orang lain," tuturnya.

Dikatakannya, pelaku praktik money politic, menyusun strategis yang mumpuni ketika membeli suara rakyat, telah melanggar ketentuan demokrasi dan penerapan ini sering disampaikan Bawaslu ke tiap-tiap masyarakat melalui sosialisasi agar membuka pikiran masyarakat.

"Uang itu, paling habis dalam sekali duduk, dengan mempertaruhkan masa lima tahun, meskipun penerima itu terngah-ngah, jika saja terengah-ngah hanya dia sendiri, nggak masalah, tapi akan berimbas dan berimplementasi kepada orang banyak," sentilnya.

Kejahatan money politics, bukan hanya dilarang oleh Undang-undang tetapi dosa besar yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan tuhan kelak, baik para pelaku yang telah menghalalkan segala cara maupun kepada penerima.

"Bawaslu terus berupaya menyampaikan informasi ke masyarakat bahwa politik uang itu tidak baik, pikirkan dosa yang sudah perbuat, nanti kalau sudah berhadapan dengan malaikat baru kau menyesal," terangnya.

Terkait politik uang, lanjut Acha Tari, Bawaslu jadi bahan cercaan, meski demikian, wanita yang dikenal cukup tegar ini, tetap berupaya mencegah money politik dengan cara menyuarakan terhadap masyarakat hingga tidak ada lagi praktik money politics.

"Kami penyelenggara Pemilu tidak akan pernah kapok untuk terus bersuara sampai pada saatnya orang miskin bisa menjadi wakil rakyat," tegasnya. [B-10]