Pemilih Khusus, Celah Regulasi dan Potensi Masalah pada Pilkada Kabupaten Bima

Iklan Semua Halaman

.

Pemilih Khusus, Celah Regulasi dan Potensi Masalah pada Pilkada Kabupaten Bima

Minggu, 02 Agustus 2020
Suasana Rapat Kerja dan Sosialisasi Bertajuk Ngopi Bareng yang Digelar KPU Kabupaten Bima, Minggu (02/08/2020).

Bima, Berita11.com— Regulasi dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tidak membatasi jumlah Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang dapat menggunakan hak pilih di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) saat pencoblosan Pilkada 9 Desember 2020 mendatang.

Regulasi tersebut memiliki celah bagi pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terutama yang memiliki modal kuat untuk memobilisasi pemilih kategori DPK dari luar daerah hanya bermodalkan KTP, sedangkan dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019, tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/ atau wali kota dan wakil wali kota tahun 2020, batas penetapan DPT 9-16 Oktober.

Hal tersebut mengemuka dalam rapat kerja (sosialisasi) bertajuk “Ngopi Bareng dan Sosialisasi Tahapan Pemilihan Serentak” yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bima, Minggu (02/08/2020).

Mantan Komisioner KPU Kota Bima, yang juga Editor in Chief Harianamanat.com, Sri Nurhayati SE menyebut, batasan pemilih dengan modal KTP yang masuk kategori DPK, tanpa melalui proses coklit pada tahapan pemutkhiran data pemilih hingga ditetapkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) berpotensi menjadi materi yang dipermasalahkan Paslon maupun pendukungnya.

Menurutnya, cadangan surat suara 2 persen setiap TPS digunakan untuk surat suara yang rusak, bukan untuk daftar pemilih khusus. Oleh karenanya harus diperjelas batasan DPK setiap TPS, sehingga hal tersebut merupakan celah dari regulasi.

“Bisa diakses oleh saksi dan Panwas, sehingga ketika penghitungan suara atau rekapitulasi, sudah bisa dipegang oleh saksi dan Panwas. Karena kalau sudah masuk kotak itu tidak bisa, kecuali melalui keputusan MK. Untuk itu, pengguna KTP harus diperjelas. Ini Pilkada yang riskan,” ujarnya.

Sri juga menyoal dan menanyakan kesiapan KPU Kabupaten Bima, jika pada saat menjelang atau saat hari H pelaksanaan pencoblosan terdapat beberapa komisioner KPU yang positif terjangkit Covid-19, apakah KPU akan mengusulkan penundaan tahapan atau bagaimana. “Andaikata ada komisioner yang terkena Covid, apakah KPU Kabupaten Bima mengusulkan penundaan tahapan?” tanya mantan anggota KPU ini.

Devisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Bima, Yuddin Chandra Nan Arif SH MH mengakui, jika dalam regulasi atau PKPU belum mengatur pembatasan jumlah DPK/ pemilih yang menggunakan KTP setiap TPS, sehingga diakuinya hal tersebut dapat menjadi celah bagi Paslon tertentu untuk memobilisasi warga bermodal KTP untuk memilih di TPS tertentu saat pemungutan suara.

“Untuk DPK dari dulu tidak dibatasi dan belum ada regulasinya. Makanya biar kita usulkan ke pusat,” ujarnya.

Ketua KPU Kabupaten Bima periode 2017-2019 ini menyebut, sebagaimana hasil pengamatan pihaknya di lapangan selama proses coklit terdapat sejumlah masalah. Termasuk di antaranya sebagaimana yang ditemukan Bawaslu.

Mantan akademisi STIH Muhammadiyah Bima ini menyebut, beberapa masalah data pemilih di antaranya perbedaan umur pemilih pemula dalam data kartu keluarga (DP4) dengan ijazah.

“Jadi potensi penambahan akan ada. Seperti pemilih yang belum cukup umur, tapi di KK- nya sudah cukup umur. Faktanya yang ditemukan teman-teman di lapangan, yang belum cukup umur masih kelas 3 SMP. Kami pastikan di lapangan, tidak serta merta DP4 kami terima, kami faktualkan. Jika berbeda faktanya, kami minta pernyataan orang tua. Bahwa anaknya tidak berumur demikian,” ujarnya.

Yuddin menyebut, DPT Kabupaten Bima saat Pemilu 2019 sebanyak 365.795, sedangkan estimasi penambahan pemilih pada Pilkada 2020 sebesar 5-10 persen atau lebih kurang 10.000 pemilih sehingga menjadi 370 ribu hingga 380 ribu lebih, dari jumlah keseluruhan penduduk Kabupaten Bima 500 ribu lebih jiwa. Adapun anomali data pemilih 23 ribu dan sisanya sudah tidak tercakup dalam data base.

“Ada pemilih yang pindah, itu akan disahkan sebagai pemilih baru di model AA. Misalnya warga Kota Bima pindah ke Kabupaten Bima,” ujarnya.

Yuddin menjelaskan, sesuai jadwal sebagaimana tercantum PKPU Nomor 5 Tahun 2020, rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kabupaten/ kota untuk ditetapkan DPT pada 9-16 Oktober 2020, sehingga jika terjadi pergerakan atau terdapat pemilih yang belum tercakup dalam data sesuai batas penetapan DPT, akan dimasukan dalam kategori daftar pemilih khusus (DPK).

Menurutnya, berbeda dengan Pemilu dan Pilkada sebelumnya, Pilkada 2020 tidak mengenal istilah DPT tambahan (DPTb) maupun DPTb perbaikan. “Adanya hanya DPK, sehingga yang belum masuk tadi, menggunakan KTP, yang dikhawatirkan adanya mobilisasi pemilih,” ujarnya.

“DP4, instrumen tersebut kami terima dari Kemendagri yang dikirim oleh Disdukcapil. Jika pemilih dari luar daerah seperti warga dari sana (NTT) di Desa Tente, umumnya mereka awalnya ber KTP daerah asal dan bisa saja kemudian mengurus KTP daerah Bima. Hal tersebut banyak terjadi di Kabupaten Bima. Kemendagri dan Dinas Dukcapil tidak berani mencoret pemilih meninggal, jika tidak ada surat kuning (keterangan meninggal, red) dan hal ini banyak di Kabupaten Bima,” katanya.

Menanggapi adanya celah regulasi yang mengatur DPK, Ketua KPU Kabupaten Bima, Imran S.Pd.I SH menjelaskan, pihaknya hanya pelaksana regulasi atau PKPU, sedangkan yang menyiapkan dan menyusun regulasi adalah KPU RI.

“Kita hanya melaksanakan regulasi, sedangkan regulatornya adalah KPU RI, sehingga kami hanya melaksanakan regulasi dari KPU RI,” ujarnya.

Sementara itu, Devisi Hukum KPU Kabupaten Bima, Wahyudinsyah SH MH mengatakan, sesuai hasil pengamatan dan pemetaan oleh pihaknya, terdapat tujuh catatan potensi masalah dalam tahapan pemutakhiran data (Coklit) pemilih, yang mana pemetaan tersebut, juga sesuai hasil pengawasan Bawaslu.

Mantan wartawan ini menyebut, tujuh potensi itu di antaranya pemilih ganda, pemilih belum cukup umur, pemilih tanpa identitas, pemilih meninggal dunia atau pindah domisili dan perbedaan data identitas dan umur pemilih dalam kartu keluarga dengan dokumen lain seperti ijazah.

“Kami juga akan bersilaturahmi dengan seluruh Parpol. Untuk rencana tersebut, kami ingin masukan dan keinginan partai politik di seluruh sekretariat Parpol. Kami telah koordinasi dengan Parpol dan sudah ada setengah yang terkonfirmasi, sehingga isu-isu bisa ditanyakan oleh teman-teman media,” ujar mantan pengacara ini.

Mantan anggota Panwaslu ini berharap, awak media turut memberikan input atau informasi berkaitan pelaksanaan Pilkada serentak 2020, termasuk jika menemukan permasalahan di lapangan. Karena media adalah unsur yang paling tajam melihat kekurangan sesuatu.

“Kami juga berharap teman teman media, di samping mengambil informasi dari kami, informasinya dari teman teman media patut kami pertimbangkan dan menjadi input. Karena teman teman media adalah mata yang paling tajam melihat kekurangan. Pekerjaan apapun di KPU dalam kontrol Devisi Hukum," katanya.

Hal yang sama disampaikan Devisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM KPU Kabupaten Bima, Ady Supriadin S.Pd.I. KPU setempat mengoptimalkan sosialisasi tahapan Pilkada serentak 2020.

Saat pelaksanaan Pilkada masih di tengah pandemi Covid-19, KPU mengoptimalkan pemanfaatan media sosial seperti facebook, whatshapp dan youtube, serta sosialisasi melalui media massa cetak, digital (online) dan elektronik.

Namun demikian, KPU Kabupaten Bima tetap mengoptimalkan sosialisasi melalui tatap muka langsung khusus wilayah-wilayah pelosok, khususnya yang tidak dapat dijangkau oleh media cetak, media online, elektronik maupun Medsos.

“Pelaksanaan pemilihan berbeda di tengah Covid-19, segmentasi kami maksimalkan melalui sosial media dan tetap kami juga jangkau di pelosok pelosok, sehingga perlu kami melakukan sosialisasi tatap muka dengan masyarakat. Peran dari teman teman media mengawal pilkada, tidak hanya berita berbasis kegiatan, tapi ketika ada menemui masalah di lapangan, bisa diberitakan,” katanya. [B-11/*]