Pemuda dan Mahasiswa Peduli Demokrasi Minta Premanisme Bersih dari Bumi Pariri Lema Bariri -->

Iklan Semua Halaman

.

Pemuda dan Mahasiswa Peduli Demokrasi Minta Premanisme Bersih dari Bumi Pariri Lema Bariri

Monday, August 24, 2020
Aksi Pemuda dan Mahasiswa Peduli Demokrasi KSB Mendesak Pembersihan Premanisme dari Bumi Pariri Lema Bariri, Senin (24/08/2020). Foto B-14/ Berita11.com.

Taliwang, Berita11.com— Massa Pemuda dan Mahasiswa Peduli Demokrasi menggelar unjuk rasa di empat titik di Kabupaten Sumbawa Barat, Senin (24/08/2020). Massa mendesak aksi premanisme dihentikan dari Bumi Pariri Lema Bariri.

Sejumlah lokasi yang menjadi sasaran aksi massa yakni persimpangan Kecamatan Taliwang, Graha Fitrah Bupati KSB, Mako Polres Sumbawa Barat dan Gedung DPRD KSB.

Massa mengawali aksinya sekira pukul 09:10 Wita di perempatan Taliwang, di depan pos polisi. Massa menyampaikan orasi terkait kekerasan yang dilakukan oknum warga terhadap Aliansi Gerakan Masyaakat Sumbawa Barat Mencari Keadilan (GMSBMK ) yang terjadi pada Kamis, 13 Agustus 2020 lalu, saat GMSBMK menyampaikan aspirasi di depan kantor Bupati Sumbawa Barat yang berujung perusakan atribut massa aksi (megaphone) dan pembubaran paksa massa, serta penarikan jilbab perempuan muslim saat menyampaikan aspirasi oleh oknum yang diduga preman.

Dalam aksinya ini, massa menyampaikan tiga pokok tuntutan, yaitu mendesak Kapolres Sumbawa Barat agar mengusut tuntas tindakan premanisme yang terjadi di depan Graha Fitrah kantor Bupati Sumbawa Barat pada 13 Agustus 2020 terhadap GMSBMK. Kemudian, mendesak pimpinan daerah Kabupaten Sumbawa Barat sebagai penanggung jawab tertinggi daerah agar mengambil sikap untuk mencegah terjadinya konflik horizontal demi menjaga kondusifitas daerah.

Selain itu, meminta DPRD KSB agar berkomitmen dan mengawal kasus upaya membungkam demokrasi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab secara terang terangan dengan sistematis. Hal tersebut untuk memastikan hak setiap warga negara terpenuhi, serta selalu mengikuti setiap persoalan yang ada di masyarakat dan kondisi kekinian daerah yang berdampak pada kehidupan sosial masyarakat Sumbawa Barat.

Kordum aksi, Yudi Prayudi menyatakan, segala bentuk tindakan pembungkaman hak berdemokrasi mengancam kedaulatan rakyat tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun.

Sementara, Indrajaya, mengatakan, sudah jelas dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang menyampaikan pendapat di muka umum, memberikan hak kepada setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran, baik lisan maupun tulisan.

“Artinya demokrasi Sumbawa barat hari ini mengalami kemunduran dengan adanya tindakan premanisme yang bukanlah bagian dari demokrasi yang harus dihilangkan dari bumi Pariri Lema Bariri ini,” tandasnya.

Setelah massa menyampaikan orasi di perempatan jalan Taliwang depas pos polisi, massa kemudian long march menuju Graha Fitrah Kantor Bupati Sumbawa Barat. Massa aksi kembali menyampaikan aspirasi, namun tidak ada satupun perwakilan Pemkab Sumbawa Barat yang menemui massa.

Massa aksi yang dikawal ketat puluhan anggota Polres Sumbawa Barat dan anggota Pol PP melanjutkan aksi menuju Mako Polres Sumbawa Barat untuk menyampaikan aspirasi.

Massa kemudian diterima beraudiensi dengan Kapolres Sumbawa Barat.

Kapolres Sumbawa Barat, AKBP Herman Suriyono menyampaikan, saat ini Polres Sumbawa Barat sedang melakukan proses penyidikan terkait dugaan tindak pidana oknum yang melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang yang terjadi terhadap pendemo beberapa waktu yang lalu.

Ia menjelaskan, penyidik saat ini sudah melakukan pemeriksaan saksi dan sudah mengumpulkan alat bukti. Polres Sumbawa Barat melalui Satuan Reskrim sudah menetapkan 2 tersangka pada Sabtu (22/08/2020) lalu. Bahkan pihaknya sudah menahan dua tersangka yang terlbat aksi premanisme terhadap massa GMSBMK, saat menyampaikan pendapat di depan Graha Fitrah kantor Bupati Sumbawa Barat, beberapa waktu lalu.

“Penyidik sudah menemukan pelakunya dan melakukan tindakan upaya paksa penahanan. Saat ini kasus masih berlanjut, sedang dalam proses penyelesaian berkas perkara,” kata Kapolres.

“Selaku penegak hukum, kami tidak ada pandang bulu. Siapapun yang melakukan perbuatan melawan hukum, harus kita tegakkan ditindak tegas, itu komitmen saya,” tandas AKBP Herman Suriyono.

Kapolres berharap, masyaakat Sumbawa Barat yang ingin melakukan aksi demo, membuat surat pemberitahuan ke Polres agar aksi massa dapat dijaga petugas keamanan, khususnya dari kepolisian. 




Setelah puas bertemu dengan Kapolres Sumbawa Barat, massa aksi melanjutkan unjuk rasa di DPRD KSB. Beberapa saat setelah orasi, massa ditemui Ketua DPRD KSB dan Wakil Ketua 2 DPRD KSB yang mengajak massa aksi hearing di dalam DPRD setempat.

Beberapa anggota massa aksi menyampaikan keluhan terkait terkait tidurnya legislator di KSB terhadap kejadian premanisme yang terjadi di Graha Fitrah beberapa waktu lalu.

Ketua DPRD KSB Kaharudin Umar mengatakan, sebagai wakil rakyat, pihaknya sangat tidak setuju atas aksi premanisme terhadap massa aksi yang menyampaikan aspirasi beberapa waktu lalu di Graha Fitrah Kantor Bupati Sumbawa Barat.

“Selama 17 tahun ber-KSB baru tanggal 13 Agustus 2020 terjadi premanisme itu. Terkait keinginan adik-adik mahasiswa dan masyarakat yang kecewa terhadap DPRD KSB yang tidak berkomentar terkait kasus premanisme, kami mohon maaf. Karena saat kejadian kami sedang berada di luar daerah,” ungkap Kaharudin Umar.

Disinggung massa mengenai Graha Fitrah Kantor Bupati Sumbawa Barat yang tidak bisa menjadi sasaran unjuk rasa oleh massa aksi, karena alasan sudah diatur dalam Perbup dan Perda, Kaharudin menjelaskan bahwa hal itu tidak benar.

“Tidak ada dalam aturan Perbup dan Perda,  Graha Fitrah Kantor Bupati Sumbawa Barat terbuka untuk umum baik dalam menyampaikan aspirasi,” ujarnya.

Sementara itu, Merliza S.Sos.I., M.M, Wakil Ketua II DPRD KSB Mengatakan, meski kami tidak berkomentar di media berkaitan premanisme di Graha Fitrah, setelah kejadian, legislatif langsung berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan menanyakan permasalahan secara detil.

“Dewan akan mengawal kasus, mendukung mengusut tuntas hingga ke akar-akar kasus premanisme yang terjadi di KSB ini. Hanya saja, dewan tidak bisa mengintervensi kepolisian terkait persoalan tersebut. Semua diserahkan ke Polres Sumbawa Barat,” katanya.

Sebelum membubarkan diri, kepada Berita11.com, perwakilan massa mengatakan akan menagih janji- janji yang sudah disampaikan oleh Kapolres Sumbawa Barat maupun DPRD KSB berkaitan kasus pembungkaman demokrasi dan aksi premanisme yang terjadi terhadap pendemo GMSBMK di Graha Fitrah beberapa waktu lalu.

Setelah massa puas mendengar jawaban dari DPRD KSB, massa membubarkan diri sekira pukul 12:35 Wita. [B-14]