Sikapi Polemik Karyawan Telkomsel, Ketua DPRD Dompu: Disnakertrans Harus Intervensi CV ADM -->

Iklan Semua Halaman

.

Sikapi Polemik Karyawan Telkomsel, Ketua DPRD Dompu: Disnakertrans Harus Intervensi CV ADM

Monday, August 3, 2020
Ketua DPRD Dompu Andi Bachtiar, A.Md, Par.

Dompu, Berita11.com - Ketua DPRD Dompu Andi Bachtiar, A.Md, Par menyikapi atas polemik yang dialami sejumlah karyawan PT Telkomsel cabang dompu atas dugaan ketidak transparansi CV Akar Daya Mandiri (ADM) dalam memberikan gaji tanpa slip dan salinan kontrak kerja.

Menurut Andi Bachtiar, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Dompu harus melakukan intervensi CV ADM sebagai mitra kerja PT Telkomsel. Hal itu dilakukan agar mengetahui upah atau gaji yang terima karyawannya. 

"Setiap kontrak kerja itu harus diintervensi oleh Disnakertrans karena ada sandaran payung hukum, jangan sampai, gaji mereka di bawah UMK (Upah Minimum Kabupaten)," kata Ketua Andi Bachtiar saat ditemui di kantor DPR, Senin (3/8/2020) siang.

Andi Bachtiar menjelaskan, peran Disnakertrans harus berada di setiap bentuk Memorandum of Understanding (MoU) yang dibuat antara pihak perusahaan dan karyawan atau perjanjian kerjasama, dan Disnakertrans harus memastikan jangan sampai MOU itu dibuat tidak berdasarkan ketentuan.

"Persoalan sekarang ini, mencari lapangan pekerjaan sangat sulit, jangan sampai kesulitan itu kemudian mereka sudah dapatkan lapangan pekerjaan akhirnya dimanfaatkan pihak perusahaan dan semau mereka saja," ungkapnya.

Dikatakannya, karyawan juga membutuhkan keterbukaan,  apalagi berkaitan dengan pendapatan mereka, tentuk pihak keluarganya ingin mengetahui hasil pendapatan mereka.

"Mereka (karyawan, red) juga butuh transparansi terhadap anak dan istrinya termasuk bagaiman kinerja mereka, insentif mereka, lembur mereka dan lain-lain," terangnya.

Ia mengisyaratkan, jika karyawan PT Telkomsel mengajukan secara resmi ke DPR, pihaknya bersedia untuk memfasilitasi berdialog dengan yang bersangkutan. Namun, tambah Andi Bachtiar, tidak dalam kapasitas mengadili, tetapi untuk mencarikan solusi baik pihak perusahaan sebagai mitra maupun para pekerja.

"Kalau mereka menjadikan DPR ini sebagai sandaran atau sebagai tempat menyampaikan aspirasi, kami siap untuk memfasilitasi dialog mereka dengan harapan ada solusi dan keterbukaan informasi," pungkas Andi Bachtiar. [B-10]