Soal BST Puluhan Warga Desa Lune yang Diblokir, Ini Paparan Kepala Dinsos -->

Iklan Semua Halaman

.

Soal BST Puluhan Warga Desa Lune yang Diblokir, Ini Paparan Kepala Dinsos

Friday, August 7, 2020
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dompu H. Tajuddin HIR, SH. Foto Poris Berita11.com

Dompu, Berita11.com - Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Dompu, H. Tajuddin HIR, SH mengakui, Bantuan Sosial Tunai (BST) tahap ketiga bagi sedikitnya 40 orang warga Desa Lune Kecamatan Pajo memang sudah diblokir oleh Kementerian Sosial.

Hal itu dipaparkannya saat dikonfirmasi Berita11.com diruang kerjanya, Jumat (7/8/2020) siang.

Menurut Tajuddin, Dinas Sosial tidak mengetahui alasan yang jelas dari Kementerian sosial, sehingga nama-nama warga yang sudah menerima BST dari tahap pertama dan kedua ini tidak lagi menerima di tahap ketiga.

"Bukan kami yang melakukan penghapusan tetapi Kementerian pusat, sampai saat ini kami belum dapatkan alasan yang jelas kenapa sampai diblokir nama-nama warga yang sudah terima ini," papar  Tajuddin.

Ia mengaku, beberapa hari yang lalu, Kepala Desa Lune Asikin H. Nurdin sempat dihadirkan di Dinas Sosial Kabupaten Dompu untuk mengikuti Video Conference (Vicon) atau komunikasi secara real time dengan Kementerian sosial.

"Saat Vicon dengan Kementerian, Kepala Desa juga ada, namun saat menjawab oleh kementerian pusat jaringan tidak bagus, sehingga jawaban Kementerian tidak bisa dengar dengan jelas," akuinya.

Tajuddin menerangkan, hal yang sama bukan hanya dialami Kabupaten Dompu saja, akan tetapi ada beberapa Kabupaten yang ada di Provinsi NTB mengalami hal demikian seperti Sumbawa maupun Bima.

"Ada salah satu Kabupaten juga yang mempertanyakan hal yang sama, jadi bukan dompu saja yang mengalami peristiwa seperti ini," terangnya.

Dikatakannya, pihaknya selaku Kepala Dinas sosial belum berani memastikan apakah nantinya warga yang berjumlah lebih kurang 40 orang ini akan mendapatkan kembali haknya atau tidak, namun yang pasti, pihaknya akan berupaya akan melakukan kordinasi dengan pemerintah pusat.

"Saya tidak berani pastikan bahwa warga ini akan mendapatkan kembali haknya, karena, ini merupakan kebijakan pusat," pungkas. [B-10/Godam]