Soal PT JMK, Pemda Bima Tunggu hasil Kerja Inspektur Tambang, Terkait Lahan Tambora, ini Penjelasannya -->

Iklan Semua Halaman

.

Soal PT JMK, Pemda Bima Tunggu hasil Kerja Inspektur Tambang, Terkait Lahan Tambora, ini Penjelasannya

Tuesday, August 18, 2020
Muhammad Akbar. Foto B-16/ Berita11.com.

Bima, Berita11.com— Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima memastikan merespon setiap aspirasi masyarakat secara proporsional, termasuk berkaitan keinginan sebagian kelompok warga agar aktivitas tambang pasir besi di Kecamatan Wera, Kabupaten Bima yang dikelola oleh PT Jagad Mahesa Karya (JMK) ditutup.

Kepala Bagian Sumber Daya Alam (SDA), Sekretariat Daerah Kabupaten Bima, Muhammad Akbar mengatakan, berkaitan keinginan warga agar aktivitas perusahaan tersebut ditutup, Pemda telah merespon dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi NTB, yang mana pihaknya menunggu hasil kerja Inspektur Tambang yang akan melaksanakan pemeriksaan (investigasi) terhadap perusahaan tersebut.

“Nanti tunggu hasil kerja Inspektur Tambang. Kami telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi (NTB). Bagaimana hasilnya kita tunggu hasil kerja Inspektur Tambang,” ujarnya ketika diwawancarai Berita11.com di Setda Kabupaten Bima, belum lama ini.

Akbar mengisyaratkan, Pemda Bima tidak ingin gegabah langsung merespon keinginan masyarakat untuk menutup aktivitas tambang atau operasional perusahaan. Karena akan berdampak terhadap citra investasi di daerah. Jika tanpa dasar kuat pemerintah secara sepihak menutup aktivitas tambang tersebut, maka otomatis Kabupaten Bima akan dikategorikan zona merah kegiatan perusahaan.

“Pemerintah juga bisa dituntut perusahaan kalau sembarangan mencabut izin,” katanya.

Ditegaskannya, pada prinsipnya, pemerintah berupaya mendorong SDA di Bima digunakan sebesar-besarnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Laporan masyarakat berkaitan aktivitas PT JMK yang diduga menjual material (Fe3O4), pihaknya menunggu hasil audit Inspektur Tambang,  yang mana penyelidikannya seluruh dokumen seperti dokumen lingkungan, perjanjian awal maupun klausul pemerintah yang wajib dipatuhi perusahaan.

Baca Juga:

“Sisi lain juga kami tetap mensosialisasikan kepada masyarakat kita untuk wellcome untuk investasi, karena bagiamanapun dengan investasi kesejahteraan kita bisa meningkat,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, PT Jagad Mahesa Karya adalah perusahaan yang mengelola jenis galian B (vital) endapan mineral magnetik di Desa Oi Tui dan Pai Kecamatan Wera dengan No. SK: 184.45/191/01.16/2012.  Masa berlaku IUP perusahaan ini hingga tahun 2022 mendatang.

Adapun berkaitan tudingan tentang kesengajaan pemerintah dalam permasalahan penyerobotan tanah masyarakat di Kecamatan Tambora, Akbar menjelaskan, pihaknya sudah berupaya menfasilitasi aspirasi masyarakat di wilayah itu.

Permasalahan dugaan penyerobotan adalah berkaitan selisih paham antara perusahaan minyak kayu putih, PT Sanggar Agro Persada (SAP) dengan warga Oi Katupa tentang lahan 62 hektar yang ditolak warga di desa tersebut.

Menurutnya, pada sisi lain, PT SAP telah melaksanakan komitmennya dengan memberikan lahan 300 Ha, yaitu 100 hektar untuk pelepasan ternak dan 200 hektar yang terbagi 150 Ha untuk perkebunan masyarakat dan 50 Ha untuk pemukiman warga.

“Lahan yang jadi masalah ada 62 hektar yang ditolak warga, karena dirasa tidak produktif, yang tersebut sedang kita fasilitasi untuk mempertemukan antara keinginan warga dengan dengan pihak perusahaan yang menginginkan 62 hektar untuk ditukar oleh perusahaan menjadi lahan yang produktif, itu yang kita fasilitasi belakangan ini,” ujarnya.

Diakuinya, dari aspek hukum perusahaan memiliki legalitas atas lahan di wilayah itu melalui Hak Guna Usaha (HGU) walaupun sempat ditinggalkan. [B-11]