Dinilai Arogan, Pimred Lintas Rakyat NTB Minta Kapolres Bima Copot Oknum Polisi Inisial SYF -->

Iklan Semua Halaman

.

Dinilai Arogan, Pimred Lintas Rakyat NTB Minta Kapolres Bima Copot Oknum Polisi Inisial SYF

Wednesday, September 16, 2020
Di ujung kanan Pimred Lintas Rakyat NTB yang juga lintasrakyat.net. Foto ist.

Bima, Berita11.com - Oknum polisi berinisial SYF yang bertugas di Polsek Madapangga, Polres Bima dinilai arogan dan diduga telah menghalangi tugas wartawan yang hendak mengambil gambar untuk sebuah pemberitaan.

Wartawan yang juga Pimpinan Redaksi media online Lintas Rakyat NTB Muhtar alias Habe ini mendapatkan perlakuan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang aparat kepolisian saat menjalankan tugas. 

Untuk itu, Habe meminta dengan tegas terhadap Kapolres Bima AKBP Gumawan Tri Hatmoyo untuk segera mencopot jabatan oknum polisi yang arogan tersebut.

Menurut pria yang juga Pimred lintasrakyat.net ini kejadian itu berawal dari ada kejadian kecelakaan lalu lintas (Laka Lantas) tunggal dialami salah seorang anak usia di bawah umur.

Bocah yang juga warga Desa Woro Utara ini terjatuh saat mengendarai sepeda motor bertempat di depan rumah Mahmud biasa disapa Hima Ua pada, Selasa (15/9/2020) malam, sekira pukul 18.00 Wita.

Namun di tengah kerumunan warga di sekitar Tempat Kejadian Perkara (TKP) belum lama pascakejadian Laka Lantas, saat itu pula oknum polisi tersebut sedang duduk dengan Kepala Desa setempat.

Ketika Habe hendak mengambil gambar tiba-tiba oknum polisi tersebut bangun dari tempat duduknya dan mendatangi Habe serta munujukan sikap arogan serta melarang untuk mengambil gambar.

"Saya tidak bisa terima sikap arogan oknum polisi itu, lantaran saya mengambil gambar sesaat kejadian itu, saya dilarang, harusnya dia (oknum, red) paham tugas wartawan," kata Habe.

Sebelumnya, oknum polisi yang saat itu berpakaian preman tersebut sontak melarang untuk mengambil gambar sehingga terjadi aduk argumen dan sempat aduk fisik.

Tindakan oknum polisi tersebut, lanjut Habe, telah melanggar Undang-undang pers Nomor 40 Tahun 1999 yang diatur dalam pasal 18 ayat (1) yang berbunyi:

"Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 Tahun atau denda paling banyak Rp500 juta rupiah".

"Saya minta pimpinannya untuk mengusut tuntas tindakan arogan oknum polisi itu dan oknum polisi itu sudah gagal paham atas Undang-undang, baik UU pers maupun UU Kepolisian NKRI," pinta Habe dengan tegas.

Hingga berita ini diekspos, pihak Kepolisian masih dalam upaya dimintai keterangan. [B-10]