Halangi Tugas Pers Cederai Demokrasi, Ketua KPU Dompu Enteng Jawab tak Tahu -->

Iklan Semua Halaman

.

Halangi Tugas Pers Cederai Demokrasi, Ketua KPU Dompu Enteng Jawab tak Tahu

Monday, September 7, 2020
Saat wartawan dihalang-halangi hendak meliput pendaftaran Pasangan Calon Bupati Dompu, Jumat (4/9/2020) siang. Foto ist.

Dompu, Berita11.com - Kebebasan pers di Indonesia lebih khusus di Kabupaten Dompu kini tercoreng dengan adanya tindak diskriminatif terhadap beberapa orang wartawan dengan sengaja menghalangi tugas wartawan hendak meliput pendaftaran Pasangan Calon Bupati (Pascabup) Era-HI di hari pertama, Jumat (4/9/2020) pekan lalu.

Namun mirisnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dompu Drs. Arifuddin menanggapi sejumlah pertanyaan dari wartawan terkait soal itu enteng menjawab tidak tahu. Padahal, tindakan tersebut telah mencederai demokrasi.

"Saya tidak tahu, siapa yang melarang anda," kata Arifuddin di hadapan sejumlah wartawan pasca pendaftaran itu berlangsung.

Menjawab pertanyaan wartawan tentang dilarang masuk bagi wartawan yang belum memiliki id card yang dikeluarkan oleh KPU, Arifuddin malah menunjuk aparat kepolisian yang menghalangi sejumlah wartawan yang bertugas di pintu gerbang KPUD Dompu.

"Yang menghalangi anda itu aparat kepolisian, tanyakan ke aparat sana," lantangnya Arifuddin dan mengarahkan sejumlah wartawan.

Terpisah, Kapolres Dompu AKBP Syarif Hidayat, SH, S.I.K melalui Waka Polres Kompol, I Nyoman Adi Kurniawan, SH kepada sejumlah wartawan menegaskan bahwa larangan itu berdasarkan regulasi atau peraturan KPU sendiri dan pihaknya hanya menjalankan tugas sebagaimana yang atur oleh KPU.

Hal itu juga, disampaikan Waka Polres Kompol, I Nyoman Adi Kurniawan kepada sejumlah wartawan saat ditahan di pintu gerbang KPU ketika ingin masuk peliputan.

"Kami hanya menjalankan tugas, dan itu aturan dari KPU sendiri," terang Kompol, I Nyoman Adi Kurniawan di hadapan sejumlah wartawan.

Sementara, tindakan menghalangi kegiatan jurnalistik diatur dalam UU Pers No 40 Tahun 1999 pada Pasal 18 Ayat (1) yang menyebutkan, bahwa setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 Tahun atau denda paling banyak Rp500 juta rupiah.

Sebelumnya, sejumlah wartawan dari media online dan cetak yang dihalangi saat meliput prosesi pendaftaran tersebut diantaranya, Berita11.com, Topik Bidom.com, suarasemesta.com, sambavapost.com, targetntb.com, lensapostntb.com dan dua media cetak yakni Koran Kampung Media Bali Satu - Dompu dan Tambora News. [B-10]