Keterlibatan ASN dan Kades Politik Praktis di Dompu, Bawaslu Pasti Menindaklanjuti -->

Iklan Semua Halaman

.

Keterlibatan ASN dan Kades Politik Praktis di Dompu, Bawaslu Pasti Menindaklanjuti

Saturday, September 5, 2020
Koordinator Divisi Hukum, Penindakan, Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Bawaslu Kabupaten Dompu, Swastari HAZ, SH. Dok. Berita11.com.

Dompu, Berita11.com - Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Dompu menyikapi atas permintaan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Dompu terkait dugaan keterlibatan ASN dan Kepala Desa (Kades) dalam politik praktis yang mencederai demokrasi.

"Pasti akan kami menindaklanjuti setiap dugaan pelanggaran," tegas Bawaslu melalui Koordinator Divisi Hukum, Penindakan, Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Swastari HAZ, SH via pesan WhatsApp, Sabtu (5/9/2020) malam.

Wanita yang familiar disapa Acha Tari ini mengisyaratkan kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk HMI Cabang Dompu, agar setiap menemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum ASN maupun Kepala Desa segera dilaporkan ke Bawaslu.

"Jika masyarakat menemukan dugaan pelanggaran di luar jangkauan kami, laporkan ke kami, itu adalah bentuk dukungan yang bisa diberikan masyarakat kepada kami, termasuk Sahabat-sahabat HMI," isyarat Wanita bercadar ini.

Disinggung masalah keterlibatan ASN dan Kepala Desa yang ikut dalam tahapan pendaftaran  pencalonan pasangan ERI - HI pada Jumat (4/9) kemarin, Acha Tari mengaku, memang ada dugaan pelanggaran yang dilakukan oknum ASN dan Kepala Desa.

Tapi, lanjut Acha Tari, yang harus diperhatikan adalah tahapan sekarang masih tahapan pencalonan dan Undang-undang (UU) yang dipakai untuk menjerat mereka, bukan UU ASN, karena kedua aturan tersebut menyebutkan Calon dan tahapan kampanye.

"Sekarang belum ada pasangan calon, baru bakal calon, mereka sedang mendaftarkan diri di KPU dan masih ada tahapan yang harus mereka lalui seperti pemeriksaan kesehatan dan verifikasi, setelah itu, KPU baru menetapkan mereka sebagai Pasangan Calon," terang Wanita yang suka canda tawa ini.

Menurut Acha Tari, sekarang belum disebut masa kampanye, sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 huruf (f) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang menyatakan setiap pegawai ASN tidak boleh berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Begitu juga dengan larangan Kepala Desa, sebagai mana diatur dalam pasal 29 huruf (j) yang menyatakan dilarang untuk ikut serta atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah.

Karena, masa kampanye di dalam Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2020 menyatakan, tiga hari setelah ditetapkan KPU sebagai Pasangan Calon, baru UU tersebut berlaku bagi para ASN maupun Kepala Desa.

"Jadi jika ada perbuatan dugaan pelanggaran yang dilakukan oknum ASN akan kami jerat dengan kode etik ASN yang akan di rekomendasikan kepada Komisi ASN sebagai tindak lanjutnya," beber Acha Tari.

"Dan Undang-undang Desa yang dimana terdapat larangan Kepala Desa dan perangkat desa untuk tidak mendekatkan diri pada aktivitas politik," pungkasnya. [B-10]