Luas Tanah Berkurang karena Imbas Proyek Embung Tobang, Warga Protes Mekanisme Pengukuran ATR BPN -->

Iklan Semua Halaman

.

Luas Tanah Berkurang karena Imbas Proyek Embung Tobang, Warga Protes Mekanisme Pengukuran ATR BPN

Wednesday, September 2, 2020
Lokasi Proyek Embung Tobang KSB yang Diduga Bermasalah Berkaitan Proses Pembebasan Lahan Warga..

Seteluk, Berita11.com— Junaidi, pemilik lahan yang masuk dalam area proyek Embung Tobang Kabupaten Sumbawa Barat memprotes cara pengukuran Kementerian ATR BPN Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Ia mengaku lahannya berkurang dari awalnya 364 m2 menjadi 215 m2.

Buncahan kekecewaan Junaidi meletup setelah menerima surat Kementerian ATR BPN KSB. Masalahnya, saat pengukuran lahan oleh Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Brang Rea Puncak Hengas (KHP BRPN) pada 12 Agustus 2020 lalu tanpa melibatkan dirinya sebagai pemilih lahan. Lahan yang menurutnya 364 m2 dikurangi menjadi 215 m2.

“Saat saya terima surat yang diberikan oleh staf desa, saya baca kok tanah saya berubah yang dari 364 m2 menjadi 215 m2. Selain itu, cara mereka melakukan pengukuran tidak pernah memberikan info. Apalagi menghadirkan saya di lokasi. Kan salah kalau begini,” ujar Junaidin di KSB, Senin (31/08/2020) lalu.

Ketua Gerakan Masyarakat Sumbawa Mencari Keadilan, Yuni Bourhany juga menyayangkan proses pembebasan lahan Embung Tobang, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat yang dilakukan Pemda KSB. Menurut dia, proses itu tidak memberi rasa keadilan. Salah satunya lahan milik Junaidi seluas 50 are, yang mana,masuk kawasan hutan lindung 46 are lebih dan tersisa 364 m2 .

“Pemda dalam melakukan pengukuran ulang tertanggal 12 Agustus 2020 tidak menghadirkan pemilik lahan dan parahnya lahan yang tersisa 364 m2 berubah lagi menjadi 215 m2,” ujarnya.

Yuni menilai, keadilan sosial bagi rakyat Indonesia khususnya masyarakat Sumbawa Barat sudah tak ada. Ganti rugi tanah yang terdampak proyek pembangunan Embung Tobang senilai Rp30 miliar, tidak sesuai yang dijanjikan pada tahap awal.

“Ada pernyataan Presiden Jokowi Widodo, setiap lahan warga yang terkena dampak pembangunan bukan ganti rugi yang mereka (pemilih lahan) dapat, tapi ganti untung. Tapi (sekarang) bukan ganti rugi atau ganti untung, mereka dapat justru merugi karena pembelian tanah mereka saja tidak sesuai harga NJOP,” katanya.

Aktivits Yuni Bourhany (Hijab Tertutup) Mendampingi Junaidi, Pemilik Lahan yang Masuk Area Proyek Embung Tobang saat Berbicara dengan Perwakilan Perusahaan dan Pekerja Proyek.


Petugas ukur ATR BPN KSB yang turut dalam kegiatan pengukuran lahan di Tobang, Hendra tak menampik pihaknya melaksanakan pengukuran bersama KPH dan staf kantor Desa Seteluk Tengah tanpa pemilik lahan. “Ini sebenarnya sebelum kami BPN turun ke lokasi sudah sempat menanyakan ke pihak KPH. Mereka bilang tidak perlu hadir karena bersifat mengukur ulang saja, apakah benar tanah pak Junaidi hilang atau tidak,” ujarnya.

Menurut Hendra, ATR BPN KSB mengukur lahan di Tobang sesuai titik koordinat yang diberikan pihak KPH.

Salah satu petugas KPH Alas saat dihubungi melalui layanan media sosial Whatsapp mensarankan Berita11.com mengkonfirmasi Kasi Perlindungan dan KSDA KPH Brang Rea Puncak Ngengas, yang merupakan bagian anggota pengadaan tanah.

Sementara itu, Kasi Perlindungan dan KSDA KPH Brang Rea Puncak Ngengas, Slamet Sentosa, mengatakan, KPH setempat tidak pernah mengukur ulang tanah di Tobang atas nama Junaidi.

Saat disinggung surat BPN KSB tentang pengukuran ulang yang kemudian menghasilkan keputusan luas lahan, Slamet mensarankan untuk mengkonfirmasi ATR BPN KSB.

Pada bagian lain, Kasi Pelayanan Desa Seteluk Tengah, Candra M Ali kepada Berita11.com mengatakan, membenanarkan adanya pengukuran ulang lahan milik Junaidi, warga Tobang.

Ia menjelaskan, pengukuran itu dilakukan bersama pihak ATR BPN dan KPH “Benar tanggal 12 Agustus 2020 ada kita melakukan pengukuran ulang lahan Pak Junaidi bersama pertanahan dan kehutanan,” ungkap Candra M Ali.

Berkaitan pemilik lahan tidak dihadirkan saat pengukuran lahan, menurut dia, hal itu sudah menjadi kebijakan pemerintah. Adapun pemerintah desa setempat tidak memiliki kebijakan berkaitan hal tersebut.

“Memang benar Pak Junaidi selaku pemilik lahan tidak diinformasikan dan tidak dihadirkan saat pengukuran lahannya. Kami selaku pihak desa sempat menanyakan hal tersebut ke pihak pemerintah (ATR BPN dan KPH). Namun pihak pemerintah menjelaskan tidak perlu, karena pengukuran ulang hanya menentukan kepastian letak tanah Pak Junaidi yang sebenarnya,” katanya. [B-14]