Chapunk: Omnibus Law adalah Undang-undang "Cilaka" -->

Iklan Semua Halaman

.

Chapunk: Omnibus Law adalah Undang-undang "Cilaka"

Monday, October 12, 2020
Chapunk saat berorasi di atas mimbar orasi. Foto Poris Berita11.com
.


Dompu, Berita11.com - Undang undang Cipta Kerja atau dalam bahasa Inggris Omnibus Low yang baru beberapa hari lalu disahkan oleh pemerintah Republik Indonesia adalah Undang-undang "Cilaka" yang artinya Cipta Lapangan Kerja yang dapat merugikan buruh dan tenaga kerja.


Hal itu disampaikan Farid Fadli atau familiar dipanggil Chapunk saat menyampaikan orasi ilmiahnya di atas mimbar orasi menolak UU Omnibus Low di depan gedung DPRD Dompu, Senin (12/10/2020) siang.


Dalam orasinya, Chapunk meminta dengan tegas kepada ke 30 anggota DPRD Dompu segera mengeluarkan rekomendasi untuk DPR RI agar membatalkan UU Omnibus Law yang sudah di sahkan ada tanggal 5 Oktober 2020 beberapa hari lalu.


"Kami meminta kepada seluruh anggota DPR Dompu untuk mengeluarkan rekomendasi penolakan Undang-undang Omnibus Law atau Cilaka," teriak Chapunk di atas mimbar orasi.


Ia menegaskan, jika ke 30 anggota DPR tidak mengindahkan tuntutan massa aksi. Maka, ratusan massa yang ikut unjuk rasa penolakan Undang-undang Omnibus Law, bakal menduduki gedung legislatif dan mendirikan tenda.


"Kalau anggota DPR tidak menyepakati atas tuntutan kami hari ini, maka, jangan salahkan kami, dan kami akan menguasai dan menduduki gedung DPR," desakan Chapunk.


Pantauan Berita11.com, aksi massa diwarnai dengan pembakaran ban bekas dan keranda jenazah yang bertuliskan innalilahi wa innailaihi roziun.


Pembakaran keranda jenazah itu bersimbol atas hilangnya kepercayaan massa terhadap anggota DPR mulai DPR RI, Provinsi maupun Kabupaten.


Aksi ratusan massa, dikawal ketat oleh aparat kepolisian dari resor Dompu beserta Sat Brimobda kompi c batalion 2 dan anggota TNI dari Kodim 1614 Dompu.


Setelah orasi berjam-jam, massa aksi diterima oleh sejumlah 30 anggota DPR dan langsung mengeluarkan rekomendasi penolakan UU Omnibus Law.


Ketua DPR Andi Bahtiar, A.Mp Par langsung membacakan pernyataan sikap bahwa ikut menolak UU tersebut.


Usai pembacaan pernyataan sikap, dilanjutkan dengan penandatanganan rekomendasi tersebut oleh ke 30 anggota DPR Dompu dan langsung mengirim rekomendasi tersebut ke kantor POS dan dikawal oleh massa aksi. [B-10]