Paslon tak Tepati Janji, Baliho dan Spanduk di Kabupaten Bima Ditertibkan -->

Iklan Semua Halaman

.

Paslon tak Tepati Janji, Baliho dan Spanduk di Kabupaten Bima Ditertibkan

Tuesday, October 13, 2020
Anggota Satuan Pol PP Kabupaten Bima Menertibkan Baliho Salah Satu Paslon Bupati dan Wakil Bupati Bima di Oi Niu Desa Panda, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima. Foto B-12/ Berita11.com.


Bima, Berita11.com— Sejumlah baliho, spanduk dan poster yang berisi materi sosialisasi tiga pasangan calon (Paslon) peserta Pilkada 2020 ditertibkan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) bersama anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) dan TNI, Selasa (13/10/2020) siang.

Penertiban alat sosialisasi tersebut dimulai di kawasan sekitar kantor Bawaslu Kabupaten Bima Jalan Lintas Bima-Sumbawa dan perbatasan wilayah Kabupaten Bima dengan Kota Bima di Oi Niu Desa, Kecamatan Palibelo. Sejumlah baliho, spanduk dan poster yang ditertibkan merupakan milik tiga Palson Bupati dan Wakil Bupati Bima, Pilkada 2020.

Anggota Bawaslu Kabupaten Bima, Junaidin S.Pd menjelaskan, penertiban yang dimulai dari kawasan sekitar kantor Bawaslu dan perbatasan Kabupaten Bima dengan Kota Bima di Dusun Oi Niu, Desa Panda, Kecamatan Palibelo merupakan kegiatan penertiban secara simbolis yang dilakukan pihaknya. Selanjutnya, penertiban yang sama pada 18 kecamatan di Kabupaten Bima akan dilakukan Panwas Kecamatan bersama Trantib kecamatan dan TNI-Polri.

“Bahan sosialisasi atau alat sosialisasi yang (ditertibkan) tidak sesuai standar. Karena di KPU ditentukan desain, jumlah, termasuk ukuran. Kemarin desain oleh masing-masing calon telah diserahkan oleh KPU. Saat ini dalam proses pencetakan oleh KPU untuk pengadaan APK yang dibiayain dari APBD, sehingga keberadaan bahan sosialisasi yang tidak standar menurut kami (perlu) dilakukan penertiban,” katanya di lokasi penertiban.

Mantan Pemimpin Redaksi Harian Umum Suara Mandiri ini, juga menyebut, hingga kini KPU Kabupaten Bima belum menentukan titik pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK).

“Sampai saat ini, KPU juga belum menentukan titik APK, sehingga dibuat baru pun akan kami lakukan (penertiban), karena belum ada kepastian hukum tentang titik pemasangan APK yang sudah dicetak KPU maupun yang dicetak oleh pasangan calon,” kata mantan wartawan berkompetensi Wartawan Utama dari Dewan Pers ini. 




Pria yang akrab disapa Joe ini menegaskan, pihaknya sudah sering mengimbau kepada Paslon maupun penghubung (liaison officer/LO) Paslon. Bahkan hal itu sudah disepakti bersama saat Rakor di Sentra Penegakan Hukum Terpadu Bawaslu Kabupaten Bima yang juga dihadiri pihak Polres Bima Kota, Polres Bima, masing-masing LO Paslon, Kodim 1608/ Bima dan KPU Kabupaten Bima.

“Imbauan, sebenarnya kami telah lama kami mengimbau agar dilakukan secara sukarela. Karena ini tidak dilakukan secara sukarela, maka kami eksekusi dengan melibatkan jajaran Pol PP, TNI dan juga polisi. Hari ini serentak, ini simbolis saja, ini sampai depan bandaraa, setelah itu akan dieksekusi oleh Panwascam kami,” ujar Junaidin.

Baca Juga:
Bawaslu Kabupaten Bima Gelar Rakor Evaluasi Tahapan Kampanye, ini Hasilnya


Sebagaimana diketahui, masing-masing LO Paslon Bupati dan Wakil Bupati Bima menyepakati mengikuti ketentuan kampanye, termasuk membatasi jumlah peserta kampanye 50 orang, tidak melibatkan massa dari wilayah/ kecamatan lain dan akan menertibkan sendiri alat peraga atau alat sosialisasi yang tidak sesuai ketentuan KPU. Namun hal itu menjadi pepesan kosong, show of force dan pelibatan massa yang dibatasi 50 orang saat kampanye tatap muka tidak dipatuhi. Demikian halnya berkaitan masalah alat peraga. Selain itu, masing-masing Paslon menyepakati pakta integritas atau ikrar mengikuti seluruh tahapan Pilkada sebagaiman peraturan, termasuk di antara tentang protokol Covid-19 sebagiamana yang dibacakan masing-masing di Polda dan Mako Polres Bima Kota dan Polres Bima.




Seperti dilansir Berita11.com, LO Paslon InDah, Dafulllah saat mengikuti Rakor evaluasi tahapan kampanye di Sentra Gakumdu Kabupaten Bima, menyatakan, banyak hal yang perlu pihaknya sampaikan, yaitu berkaitan SK tim penghubung, yang mana sudah pihaknya serahkan kepada KPU Kabupaten Bima sehari sebelum penetapan calon sebanyak tiga rangkap.

“Baik untuk Polres maupun Bawaslu Kabupaten Bima. Terkait APK, saya telah memanggil tim dan relawan, baik melalui telpon maupun group WA agar sesegara mungkin menertibkan APK, karena tidak sesuai dengan aturan,” katanya sebagaimana dilansir Berita11.com. [B-12]