Program Septic Tank Komunal di Dorebara Tercium Oknum Wartawan Minta Uang -->

Iklan Semua Halaman

.

Program Septic Tank Komunal di Dorebara Tercium Oknum Wartawan Minta Uang

Tuesday, October 13, 2020
Lubang pembuangan yang dikerjakan Yayasan Yasmin di Desa Dorebara. Foto Poris Berita11.com.


Dompu, Berita11.com - Pengerjaan program septic tank komunal atau sistem pengelolaan air limbah domestik di Sekolah Yayasan Yasmin yang terletak di Desa Dorebara, Kecamatan Dompu, tengah berjalan sesuai aturan dan tidak ada masalah.


Namun, di balik program yang diluncurkan Dinas Pekerjaan Umum (PU) melalui bagian Cipta Karya Kabupaten Dompu beberapa waktu lalu ini, muncul aroma yang tidak sedap.


Aroma yang dimaksud, ada oknum wartawan Media cetak di Kabupaten Dompu diduga meminta sejumlah uang kepada pengawas yang diutus Desa setempat yang juga Ketua KSM yakni Zulkifli lantaran program tersebut dinilai bermasalah dan di tempatkan di Yayasan keagamaan.


Ketua KSM swadaya masyarakat Zulkifli saat ditemui Berita11.com di lokasi pekerjaan pada, Selasa (13/10/2020) sore, sekira pukul 15.30 Wita membenarkan atas permintaan uang dari oknum wartawan guna untuk memperbaiki sesuatu yang dimilikinya.


"Iya, oknum itu meminta uang untuk memperbaiki Hpnya, karena mereka menilai pekerjaan ini salah dan kita bekerja sesuai gambar. Lagian pekerjaan ini belum selesai," ungkap Zulkifli.


Ia menerangkan, pipa saluran pembuangan ditanam sedalam 40 hingga 50 centi meter, sedangkan dalam gambar menyatakan yang penting tertutup tanah.


"Saat mereka datang foto kemarin, kami sedang menyambung pipa dan sebagian sedang dikerjakan, sehingga belum ditanam" terangnya.


Terkait alasan mendasar, kenapa program itu di tempatkan di Yayasan Yasmin, Zulkifli kembali menjelaskan, karena di beberapa dusun yakni di Dusun Potu Dua dan di Dusun Dorebara Selatan ditolak oleh sejumlah penerima manfaat lantaran berbagai alasan dan penolakan itu disaksikan oleh Kepala Dusun masing-masing.


"Di Dusun Potu Dua ada tiga titik yang menolak, karena masyarakat tidak memberikan izin untuk penggalian lubang pembuangan karena berukuran panjang," jelasnya.


"Sedangkan di Dusun Dorebara Selatan ada lima titik yang menolak karena alasan mereka BAB nya tidak mau disatukan seperti itu," sambung Zulkifli.


Akhirnya Pemerintah Desa melakukan musyawarah dan melakukan koordinasi ke pihak Dinas PU terkait penolakan tersebut. Dinas PU pun menyatakan bahwa program tersebut bisa di tempatkan di mana saja.


Apalagi warga menolaknya, asalkan program tersebut dibutuhkan oleh banyak orang termasuk di Masjid maupun di sekolah yayasan asalkan bukan sekolah yang berstatus negeri.


"Dengan kesepakatan ini lah makanya dibangunkan di sini, dari pada program ini dikembalikan," terangnya.


Di dalam gambar menerangkan, kloset yang dipasang hanya lima biji, tetapi pekerja menambahkan dua biji menjadi tujuh biji dengan rincian dua untuk guru yang laki-laki dan dua untuk guru perempuan dan dua buat siswa dan siswi dan satu ditempatkan ke khusus Kepala Yayasan.


"Untuk menyelesaikan proyek tersebut diberi waktu tiga bulan atau 99 hari sedangkan pekerjaan baru satu bulan 9 hari atau 39 hari," bebernya.


Terpisah, Kepala Desa (Kades) Dorebara Syaiful yang dikonfirmasi via Telpon seluler menyatakan, sebelum program itu terlebih dahulu mengajukan permohonan ke Dinas PU dan pengajuan tersebut dikabulkan.


Namun ketika direalisasi program tersebut warga penerima manfaat di beberapa Dusun Desa Dorebara menolak program tersebut dan sepakat untuk dialihkan ke yayasan tersebut.


"Setelah program itu datang, akhirnya dilakukan pengukuran, tapi di tengah jalan warga menolak program itu dengan alasan tertentu, akhirnya kesepakatan bersama berhubung banyak orang tua wali meminta program itu dialihkan ke yayasan," ungkap kades.


Sementara fasilitator atau pendamping Nafis Kutubi yang dihubungi Berita11.com membenarkan atas pengalihan itu dan mengarahkan untuk konfirmasi ke Dinas PU bagian Cipta Karya.


Namun sebelum dia mengakhiri telpon, ia menjelaskan, bahwa pengalihan program tersebut memang sudah dilakukan konsultasi dengan pihak Dinas terkait.


"Pengalihan itu memang sudah dikonsultasikan sama kita, termasuk kepala seksi, selebihnya langsung saja ke kantor besok pak," terang Nafis. [B-10]