Sikap Aliansi NTB Menggugat Terhadap Omnibus Law -->

Iklan Semua Halaman

.

Sikap Aliansi NTB Menggugat Terhadap Omnibus Law

Wednesday, October 14, 2020

Ilustrasi Omnibus Law.


Mataram, Berita11.com— Aliansi NTB Menggugat terus mendesak pencabutan dan pembatalan Undang-Undang Omnibus Law. Selain itu, menyerukan penguatan konsolidasi sebagai alat perjuangan rakyat.


Korlap aksi yang juga pengurus KPR NTB dan anggota BMI Mataram, Muhammad Imam menyatakan, omnibuslaw dipaksa d sahkan DPR atas persetujuan sejumlah Parpol yang bersifat borjousi, DPD, dan pemerintah dalam paripurna ke-7 di Gedung DPR/ MPR RI pada 5 Oktober 2020 lalu. Padahal penolakan berlangsung sejak masuk dalam Prolegnas 2019.


Menurut dia, konsolidasi dan diskusi berkaitan 11 klaster ketenagakerjaan sudah marak diskusikan di kalangan buruh dan mahasiswa, terutama berkaitan pelonggaran kebijakan yang mengancam kedudukan perlindungan hukum buruh yang semakin tergilas oleh politik upah murah sebagaimana PP 78 Tahun 2015. Selain itu, mahasiswa yang terancam oleh pendidikan yang semakin komersil atau ibarat barang dagangan.


Dia mengatakan, sejak diminta pemerintah melalui pidato pelantikan Presiden Jokowi-Amin pada 20 Oktober 2019, yang mengusung lima agenda besar di periode kedua, terutama perampingan kebijakan yang dianggap membuat lemah Indonesia untuk merayu investor masuk, menjadi salah satu agenda penting dan untuk itu menjadi tonggak lahir lahir Omnibus Law. Omnibus Law seyogianya dalam dua bentuk undang-undang, yaitu cipta lapangan kerja dan perlindungan UMKM.


“Berkali-kali pembahasan ditutup oleh DPR dan hanya meminta dalam ruang RDPU atau rapat Panja. Sedangkan dalam setiap masa reses, rakyat sebagai konstituen tidak pernah diajak berembuk soal pasal yang katanya setebal 1028 halaman tersebut,” ujar dia.


Setelah undang-undang terwsebut disahkan, mengecoh rakyat. Awalnya tersiar DPR akan melakukan sidang paripurna pada 8 Oktober 2020, namun dipercepat menjadi 5 Oktober 2020. Rakyat marah, karena dianggap orang bodoh yang tak tahu apa-apa.


“Negara seakan menjadi pengendali kebenaran untuk menentukan mana yang baik dan buruk untuk rakyat bawah, sedangkan mereka hanya akan datang ketika pemilu, Pilpres dan Pilkada,” katanya.


Dia mengatkan juga, masa reses hanyalah formalitas belaka dengan menjumpai konstituen loyalis tanpa ada pembicaraan politik di dalamnya.


“Rakyat marah, ini disadari benar oleh pemerintah. Kontra gagasan dan narasi digalang untuk mengecoh kesadaran kolektif rakyat. Jargon hoaks dipakai untuk menghina bulanan waktu yang digunakan untuk diskusi buruh, mahasiswa bahkan akademisi. Menghina seakan kita belum membedah pasal-pasal, menghina nilai luhur moral rakyat yang ikut mendukung kampanye penolakan UU yang akan menggadaikan bangsa dan negara dengan izin mudah dan harga murah SDA dan SDM,” katanya.


Menurut dia, kekerasan terjadi di mana-mana, pemerintah sama sekali tidak berkeinginan menemui rakyat. Mereka membuang badan dengan mengatakan yang tidak sepakat silakan menempuh jalur hukum ke Mahkamah Konstitusi (MK), sedangkan upaya legislatif review dan Perpu sudah tidak lagi menjadi pilihan mencabut UU tersebut.


“Mereka membuang badannya setelah membuat UU yang berkualitas rendah akibat penolakan massal rakyat, malah membuang masalah ke yudikatif. Bahkan yudikatif juga diintervensi dengan Presiden meminta dukungan MK untuk UU Cipta Kerja ini,” katanya.


Dia juga menilai, kekerasan terjadi sangat kompleks dan sarat provokasi. Konsolidasi buruh, mahasiswa, petani, pelajar, pemuda, nelayan, kaum miskin perkotaan dan elemen rakyat lainnya dituduh melakukan kerusuhan dengan terjadinya pembakaran dan perusakan fasilitas publik.


“Memang kita tidak membenarkan perusakan fasilitas publik. Tapi membangun narasi rakyat yang menolak UU Omnibus Law ini lebih berdosa dengan mereka yang menjual alam dan manusia Indonesia,” katanya.


Dikatakannya, politik dan ekonomi borjuasi (kaum modal) diperlukan sebuah alat persatuan politik sebagai partai politik massa rakyat. “Kita juga menyampaikan, bagi kita partai yang menerima dan menolak adalah sama. Mereka melakukan drama politik untuk kepentingan politik borjuasi dan kita tegaskan kita bukanlah bagian dari mereka,” katanya.


Dia juga menilai narasi pemerintah juga sudah menghina gerakan rakyat yang seakan-akan tidak bisa membiayai sendiri. Padahal aksi sudah satu tahun belakangan. Bahkan bahkan puluhan tahun, dilakukan setiap menolak kebijakan berwatak borjuasi yang disahkan rezim saat ini maupun rezim sebelumnya. “Mereka sama saja, partai borjuasi adalah perpanjang tanganan kepentingan kaum modal,” katanya.


Atas sejumlah permasalahan Aliansi NTB menyatakan empat tuntutan, yaitu  mendesak pencabutan dan pembatalan Omnibus Law Cipta Kerja, mendesak penghentian represivitas terhadap gerakan mahasiswa dan rakyat. Selain itu, mendesak Gubernur NTB untuk menyatakan secara lisan dan tertulis untuk membatalkan omnibuslaw. [B-26]