Sudah ada 6 Balon dan Calon yang Meninggal Dunia karena Covid-19, Begini Mekanisme Penggantiannya -->

Iklan Semua Halaman

.

Sudah ada 6 Balon dan Calon yang Meninggal Dunia karena Covid-19, Begini Mekanisme Penggantiannya

Saturday, October 10, 2020
Ilustrasi.


Bima, Berita11.com— Pandemi Covid-19 belum menunjukan tanda akan berakhir. Namun sebaliknya kembali menunjukan trend peningkatan dua bulan terakhir, sebagiamana yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Paparan Covid-19 tidak mengenal usia dan status sosial.

Hingga kini, tercatat sudah terdapat enam bakal calon dan calon yang meninggal dunia, yang dihitung sejak masa pendafatan calon pada 4 September 2020 atau dua kali lipa dari data KPU RI yang menyebut tiga orang saja. Hal tersebut menjadi alarm perbaikan regulasi untuk terus didorong untuk memastikan pelaksanaan Pilkada bias jauh lebih aman.

Dikutip dari Kompas.com, Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Nurul Amalia Salabi mengatakan, jumlah bakal calon/calon yang meninggal sudah enam orang jika dihitung sejak masa pendaftaran calon 4 September lalu.

“Sebetulnya ada satu bacalon, empat petahana kepala daerah dan satu calon petahana yang meninggal dunia akibat covid,” ujarnya dalam diskusi, Sabtu lalu.

Ia menyebut, enam orang tersebut, petahana Bupati Halmahera Timur, Muhammad Din Ma’bud meninggal usai pendaftaran 4 September, bakal calon bupati Karo Kena Ukur Karo Jambi Surbakti 6 September, dan petahana bupati Berau meninggal pada 22 September.

Kemudian pada 28 September, yang meninggal petahana bupati Majene Fahmi Massiara, calon wali kota Bontang Adi Darma pada 1 Oktober, serta yang terbaru calon petahana bupati Bangka Tengah Ibnu Saleh pada 4 Oktober.

Amel menambahkan, selain enam Cakada meninggal, sebelumnya KPU juga merilis ada 63 yang sempat positif covid-19. Atas dasar itu, Perludem menilai butuh penataan regulasi yang lebih tegas.

“Kalau tidak bisa jadi ada lebih banyak calon yang terpapar covid, begitu juga dengan penyelenggara pemilu, pemilih yang ikut kampanye,” imbuhnya.

Dia menilai, regulasi yang ada saat ini belum cukup tegas. Khususnya dalam mengatur sanksi. PKPU 13/2020 yang dijadikan dasar hanya mengatur sanksi teguran, pemburuan dan pengurangan hari kampanye. Sanksi tersebut sangat birokratis dan terbukti masih menimbulkan pelanggaran dalam sepekan kampanye.

Amel mendorong agar pemerintah mau mengeluarkan Perppu untuk mengatur sanksi admintrasi yang lebih keras berupa diskualifikasi. “Ini mungkin bisa diterapkan tetapi itu dengan Perppu atau dengan revisi undang-undang Pilkada,” imbuhnya.

Sebelumnya, Komisioner KPU RI Evi Novida Ginting Manik mengatakan, calon yang meninggal dunia dapat digantikan.

Dia mengatakan, mekanisme penggantian bakal calon kepala daerah yang meninggal dunia diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pilkada. Pasal 78 Ayat (1) PKPU tersebut menjelaskan penggantian bakal calon atau calon dapat dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik atau calon perseorangan dalam hal: (d) berhalangan tetap.

Adapun yang dimaksud dengan berhalangan tetap ialah meninggal dunia atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permananen. Penggantian bakal calon dapat dilakukan dengan mengubah kedudukan calon gubernur, calon bupati atau calon wali kota menjadi calon wakil gubernur, calon wakil bupati atau calon wakil wali kota. Calon wakil gubernur, calon wakil bupati atau calon wakil wali kota juga dapat diubah kedudukannya menjadi calon gubernur, calon bupati atau calon wali kota.

Evi juga mengatakan, pengajuan calon pengganti yang diusung dari partai politik dilakukan paling lama 7 hari sejak calon dinyatakan berhalangan tetap. Hal ini sesuai dengan bunyi PKPU 3/2017 Pasal 82. PKPU Pencalonan juga menyebutkan bahwa partai politik atau gabungan partai politik dilarang menarik dukungannya kepada calon atau pasangan calon pengganti. Jika parpol melakukan penarikan dukungan, dukungan tersebut tetap dinyatakan sah untuk paslon yang semula didukung.

Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik tidak mengajukan calon atau pasangan calon pengganti, salah satu calon dari paslon yang tak berhalangan hukum tetap akan dinyatakan gugur. Setelahnya, parpol atau gabungan parpol tidak dapat mengusulkan calon atau paslon lain. Sebagaimana diketahui, Pilkada serentak 2020 digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Saat ini, tahapan sudah memasuki masa kampanye. Kampanye akan berlangsung selama 71 hari, mulai 26 September hingga 5 Desember 2020 mendatang, sedangkan pemungutan suara Pilkada akan dilaksanakan secara serentak pada 9 Desember 2020 mendatang. [B11]