Bappeda Dompu Fasilitasi SIPD Kemendagri untuk Tahun Anggaran 2021 -->

Iklan Semua Halaman

.

Bappeda Dompu Fasilitasi SIPD Kemendagri untuk Tahun Anggaran 2021

Friday, November 6, 2020
Kegiatan input rancangan Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2021 di aula Dinas Bappeda. Foto Poris Berita11.com.


Dompu, Berita11.com - Sejak diberlakukannya Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang merupakan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Dompu, memfasilitasi kegiatan input rancangan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berlangsung di aula Bappeda setempat, Kamis (5/11/2020).


Sebelumnya, Pemerintah Daerah menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) sedangkan mulai tahun anggaran 2021 mendatang mulai menggunakan sistem baru yang kini dipakai oleh semua Kabupaten atau Kota di seluruh Indonesia adalah SIPD.


Kepala Dinas Bappeda melalui Kasubag Program Bappeda Kabupaten Dompu, Putra Agung Eko Iwinduarta, ST., MM kepada Berita11.com mengatakan, pengerjaan SIPD sebenarnya bisa dilakukan secara online.


Tetapi yang namanya aplikasi baru tentu saja banyak hal yang belum diketahui termasuk penyesuaian-penyesuaian dalam masa peralihan dari sistem lama ke sistem baru tentu membutuhkan panduan.


"Kegiatan ini sebenarnya dapat dilaksanakan secara online, namun Bappeda menyediakan tempat sekaligus memfasilitasi OPD dalam mengaplikasikan aplikasi baru ini," kata pria sapaan akrap Dae iwin ini.


Menurut pria yang juga eksis dalam organisasi GONG 2000 ini, tujuan utama dalam kegiatan yang digelar tersebut, agar bisa menghasilkan satu persepsi kedalam aplikasi lokal SIPD sebagai jembatan yang kemudian nantinya akan diinput kedalam aplikasi SIPD milik Kemendagri.


"Dari kegiatan ini adalah supaya menghasilkan sebuah dokumen perencanaan penganggaran yang nantinya akan diinput kembali kedalam SIPD buatan Kemendagri," jelas Dae Iwin sembari tersenyum dengan ciri khas yang sudah melekat dalam dirinya ini.


Dae Iwin berharap, kegiatan yang sudah diterapkan itu, kedepannya, bisa mencapai hasil yang maksimal sebagaimana yang dicanangkan oleh Kementerian dalam Negeri.


"Semoga dengan adanya kegiatan ini akan tersusun sebuah dokumen perencanaan yang sesuai dengan norma dan kaidah peraturan yang berlaku, sehingga APBD 2021 akan akuntable dan transparan," harapnya.


Untuk diketahui, SIPD merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang diturunkan kedalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan diaplikasikan kedalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2019 tentang SIPD. 


SIPD adalah Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk digunakan oleh seluruh daerah se-Indonesia dalam penyusunan perencanaan maupun penganggaran. 


Hal itu meliputi perencanaan (RPJMD dan RKPD) keuangan (RKA, DPA, Penatausahaan dan Pelaporan keuangan) juga pelaporan lainnya (LPPD dan SAKIP) termasuk sistem pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah. 


Sehingga akan terbentuk sebuah sistem informasi pemerintahan di daerah yang terintegrasi. Dimana Kemendagri dan KPK akan dapat memantau dan memonitoring seluruh proses perencanaan dan penganggaran yang dilakukan oleh daerah.

 

Dengan munculnya SIPD ini daerah tidak diperkenankan membangun sistem perencanaan dan penganggaran sendiri.


Platform penganggaran yang digunakan dalam SIPD ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.


Adapun nomenklatur Program/Kegiatan/Subkegiatan dalam SIPD mengacu pada Permendagri No 90 Tahun 2019 tentang Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.


Dalam Permendagri 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2021 tegas dinyatakan bahwa penyusunan APBD Tahun 2021 harus menggunakan SIPD.


Selain nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan yang berubah dalam penyusunan APBD Tahun 2021 untuk pertama kalinya menggunakan satuan standar harga baik barang maupun jasa.


Sehingga seluruh harga barang maupun jasa telah terstandarisasi dan sama diseluruh perangkat daerah.


Dengan begitu, harapan akan lahirnya sebuah perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, akuntable, transparan dan seragam diseluruh Indonesia akan terwujud. [B-10]