Menanti Pengungkapan Money Politics dan Serangan Fajar, Akademisi Ingatkan Penyelenggara agar Fair -->

Iklan Semua Halaman

.

Menanti Pengungkapan Money Politics dan Serangan Fajar, Akademisi Ingatkan Penyelenggara agar Fair

Wednesday, November 25, 2020

 

Taufik SH MH. Foto Berita11.com.


Bima, Berita11.com—Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Nusa Tenggara Barat bertengger pada angka 76,64 dan pada sisi lain pemilihan umum maupun Pilkada, baru dimaknai secara prosedural atau belum mencapai demokrasi substansial. Salah satu problemnya berkaitan angka pemilih tradisional masih tinggi yang menjadi pintu menganga polarisasi politik transaksional yang selalu tereplikasi setiap rezim Pemilukada.


Untuk itu, problem tersebut diharapkan menjadi atensi utama penyelenggara Pemilukada, khususnya lembaga pengawas untuk mengecangkan ikat pinggang. Demikian harapan salah satu warga Kabupaten Bima, Hamzah.


Dia mengatakan, Pilkada serentak 2020 yang berlangsung di tengah kondisi karut marut ekonomi masyarakat yang terimbas pandemic Covid-19, semakin membuka politik transaksional terutama menjelang pemungutan suara. Oleh karenanya dia berharap penyelenggara Pemilukada bekerja ekstra.


“Selama ini belum ada pengungkapan money politics. Padahal sesunggunya itu diduga kuat masih terjadi. Tinggal kerja penyelenggara yang harus maksimal. Harus pintar-pintar bagaimana mengoptimalkan jaring informasi dan lembaga pengawas hingga tingkat lapangan,” katanya di Kabupaten Bima, Rabu (25/11/2020).


Menurut dia, selama ini tidak ada money politics yang sampai terungkap, sementara pada sisi lain masyarakat menduga hal itu ada terutama menjelang pemungutan suara. Apalagi di tengah kondisi kategori pemilih lebih dominan kategori pemilih tradisional, yang salah satunya mudah dipengaruhi oleh uang.


Dia berharap agar penyelenggara bekerja maksimal, apalagi yang diketahuinya penyelenggara telah didukung oleh fasilitas dan gaji yang luar biasa. “Demokrasi harus kita dorong terus untuk berkualitas. Walaupun di tengah pandemi Covid-19 harus kita suguhkan berkualitas. Saya mengira ini adalah menjadi pertimbangan untuk warga untuk ikut memilih atau pun tidak,” katanya.


Ditambahkannya, pada Pilkada tahun ini, tak banyak informasi berkaitan pasangan calon yang diserap oleh masyarakat melalui media dalam jaringan atau media online yang menjadi kiblat informasi masyarakat saat ini. Demikian juga dalam ruang media sosial. Semua tampak senyap dan yang dipertontonkan hanya rivalitas, perdebatan dan unjuk kekuatan massa (show of force), sehingga bagi sebagaian warga merrupakan hal tak menarik.


Pada bagian lain, Akademisi STKIP Taman Siswa Bima, Taufik SH MH mengingatkan agar penyelenggara bekerja secara jujur mengikuti seluruh prisinsip-prinsip penyelenggara Pemilu/ Pilkada sebagaimana Undang-Undang tentang penyelenggara Pemilu maupun seluruh regulasi turunan yang diatur dalam Perbawaslu maupun Peraturan KPU.


“Bagi saya semua masyarakat berkepentingan dalam pilkada. Tentu kepentingannya bagaimana daerah Kabupaten  Bima bisa lebih maju, bisa lebih baik dan lebih terjamin hak hak masyarakat. Ada terobosan-terobosan cara berpikir baru untuk memanej pembangunan daerah ke depan,” katanya di kampus STKIP Taman Siswa Bima.


Dikatakannya, dibutuhkan peran seluruh pihak termasuk stake holder untuk mewujudkan Pilkada yang berkualitas dan bermartabat.  “Penyelenggara Pemilu juga harus fair, jujur dan terbuka.


“Jika ada pelanggaran yang bisa diproses sebagaimana diisyaratkan oleh undang-undang agar ditindak oleh penyelenggara Pilkada, sehingga masyarakat tidak dikebiri. Bagi Bawaslu silakan laksanakan tugas sesuai jabatan, amanah dan sumpah jabatan. Demikian juga dengan KPU,” katanya.


Dia juga mengingatkan penyelenggara tidak mencoba bermain mata dengan peserta Pilkada serentak 2020 atau Paslon.


Sebelumnya, peneliti senior Pusat Penelitian Pemilu dan Partai Politik (Center for Election and Political Party/ CEPP) Jaringan Universitas Indonesia (UNI Link) yang juga Ketua Forum Rektor Bima-Dompu, Dr Ibnu Khaldun M.Si, mengatakan, hingga kini pesta demokrasi di daerah baru berjalan secara procedural. Masyarakat memaknai Pilkada semata sebagai kegiatan mengisi kekosongan pemimpin daerah, belum berjalan secara substansial, layaknya memaknai demokrasi sesungguhnya. Maka dia tidak heran angka IDI di Provinsi NTB tidak mengalami progress.


Menurut mantan staf ahli DPR RI ini, problem pemilih tradisional yang mudah dipengaruhi uang, atau memilih berdasarkan kesamaan suku, agama, kelompok, karena pertimbangan keturunan, golongan. Bukan karena kekuatan visi-misi.Hal itu menjadi problem negara berkembang, sehingga perlu mewujudkan kesejahteraan rakyat terlebih dahulu sebelum menargetkan kualitas Pemilu. Namun demikian, menurut Ibnu, penyelenggara harus tetap bekerja maksimal.


Sebelumnya juga, Ibnu menilai honor penyelenggara Pilkada tingkat kecamatan dan tingkat desa yang rendah rentan disuap, sehingga harus menjadi atensi berbagai pihak untuk mewujudkan Pilkada yang bermutu dan bermatabat. [B-11]