Pernah Temukan 1 Kasus Fraud di Wilayah Kabupaten Bima, BPJS Kesehatan Isyaratkan Gakum -->

Iklan Semua Halaman

.

Pernah Temukan 1 Kasus Fraud di Wilayah Kabupaten Bima, BPJS Kesehatan Isyaratkan Gakum

Monday, November 30, 2020
Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Bima, Ilham. Foto Berita11.com.


Bima, Berita11.com— Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Bima menemukan satu kasus fraud (kecurangan) dalam penyalahgunaan kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di wilayah Kabupaten Bima pada tahun lalu.

Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Bima, Ilham menjelaskan, kasus fraud tersebut terjadi di Kecamatan Bolo, yang mana kartu JKN milik peserta yang telah meninggal dunia dipinjam dan digunakan oleh kerabat peserta.

“Manipulasi data, terkait penggunaan atau peminjaman kartu orang lain, itu yang tidak boleh. (Dalam) regulasi jelas diatur. Memang kami menemukan memang ada kasus di wilayah Bolo. Dia minjam ke keluarganya, keluarganya sudah meninggal dan punya kartu tidak bisa kami jamin lagi. Karena status pemilik kartu sudah meninggal dunia. Jadi kami harapkan, jangan masyarakat karena tujuannya mau membantu tapi caranya yang salah,” ujar Ilham di Rumah Makan BBA Bima, Senin (30/11/2020).

Berkaitan potensi manipulasi data peserta BPJS Kesehatan khususnya dari kategori badan usaha, pihaknya akan menunggu hasil dari Dinas Tenaga Kerja, yang selanjutkan bisa diteruskan kepada pihak kejaksaan.

“Kendala Gakum, untuk badan usaha sudah ada instruksi Bupati (Bima). Jadi, seluruh badan usaha yang sudah terdaftar agar mendaftar (karyawan) sebagai peserta JKN. Sampai saat ini belum semua badan usaha terdaftar karena memang kondisi ekonomi dan sebagainya, tapi secara ketentuan memang mereka (karyawan) harus didaftarkan,” ujarnya.

Sebelumnya, BPJS Kesehatan telah membuat nota kesepahaman bersama Dinas Tenaga Kerrja dan pihak Kejari Bima berkaitan peserta JKN dari badan usaha.

Disinggung berkaitan kendala Universal Healt Coverage (UHC) Kabupaten Bima yang masih bertengger pada angka 84 persen, Ilham menjelaskan bahwa masalah UHC bergantung kesiapan pemerintah daerah.

“Jadi, kendala saat ini alokasi anggaran yang belum mencukupi dari pemerintah daerah, yang mau masuk ke ranah UHC. Harapan kita ke depan semua masyarakat di Kabupaten Bima sudah masuk tercover sebagai peserta JKN,” ucapnya.

Sebagaimana data BPJS Kesehatan Cabang Bima, terdapat 199 badan usaha di wilayah Kabupaten Bima terdaftar di kantor setempat. Sementara berdasarkan data Disnakertrans Kabupaten Bima terdapat 451 badan usaha yang beroperasi di wilayah Babupaten Bima yang sebagian besarnya kategori kecil.

Secara nasional, diketahui BPJS Kesehatan menyerahkan 1,7 Juta data peserta JKN bermasalah ke Kemensos. Data itu didominasi penerima bantuan iuran. [B-11]