Rohmi: Penguatan Literasi sebagai Upaya Mencegah Propaganda Radikalisme di NTB -->

Iklan Semua Halaman

.

Rohmi: Penguatan Literasi sebagai Upaya Mencegah Propaganda Radikalisme di NTB

Friday, November 13, 2020
Wagub NTB, Sitti Rohmi Djalillah. Foto Ist.


Mataram, Berita11.com— Wakil Gubernur NTB Dr Hj Sitti Rohmi Djalillah menjelaskan, penguatan literasi sebagai ketahanan informasi bagi aparatur desa sangat penting dan strategis.

Rohmi menyinggung maraknya propaganda radikalisme, di mana informasi yang keliru kerap menyesatkan masyarakat. Selain itu, pemahaman yang tidak utuh tentang agama, berbangsa dan isu lain yang mengancam keutuhan haruslah disikapi dengan humanis.

“Karena kesadaran mereka yang terpapar harus datang dari diri mereka sendiri. Di tengah ribuan perbedaan NTB, informasi yang utuh bisa mengubah perilaku radikalisme", kata Rohmi saat kegiatan penguatan literasi informasi bagi aparat desa bertajuk 'Ngobrol Pintar Cara Orang Indonesia' (Ngopi Coi) di Hotel Jayakarta, Kamis (12/11/2020).

Rohmi juga menjelaskan, saat ini propaganda radikalisme sudah mulai menyasar hingga ke desa-desa. Informasi menyesatkan ini disebar melalui platform media sosial dan telah ditengarai mampu mengancam cara pandang berbangsa dan bernegara.

“Ini yang perlu kita waspadai, sehingga terus mengedukasi masyarakat harus terus dilakukan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Boy Rafli Amar menyoal kondisi masyarakat dalam penanganan radikalisme. Dikatakannya, saat ini Indonesia membutuhkan kewaspadaan dan literasi informasi sampai ke desa dengan melibatkan aparatur desa.

"Oleh karena itu ketahanan informasi NTB perlu terus diperkuat. Terorisme kerap dilakukan oleh pelaku tunggal bukan bagian dari organisasi akibat masifnya informasi sesat yang menggunakan isu agama dan lainnya", ujar Boy. 

Foto Bersama Wagub NTB, Sitti Rohmi Djalillah Bersama Kepala BNPT dan Stake Holder saat Ngopi Coi, Kamis (12/11/2020). Foto Ist.


Dijelaskannya, karakteristik radikalisme selama ini kerap mengangkat isu agama selain propaganda organisasi seperti ISIS yang tetap merebak. Selain itu, gerakan radikalisme dari mereka yang terpapar konflik Suriah terus diidentifikasi. Tercatat ada 1200 orang Indonesia yang pernah di Suriah dan kembali ke Indonesia terus dilakukan program deradikalisasi.

Dia mengatakan, sasaran radikalisme yakni pemuda dan pesantren saat ini, sehingga membutuhkan peran semua pihak. Masyarakat desa sebagai konsumen informasi harus terus diberikan pemahaman tentang propaganda radikalisme yang didapat melalui media sosial maupun muatan informasi dari tokoh pesantren tertentu. "Selain nilai agama, cinta tanah air juga harus dirawat", tegas Boy.

Beberapa program pencegahan dan deradikalisasi di NTB dinilai Ketua Forum Komunikasi Pencegahan Terorisme (FKPT) NTB, DR HL Syafi'i berjalan dengan baik. Selain peta daerah rawan radikalisme seperti di Dompu, Bima dan Kota Bima, tahun depan akan mulai melakukan program yang sama di Kabupaten Sumbawa Barat dan Lombok Timur.

Selain edukasi ada pula program fisik pembangunan di tempat yang tengah menjalani program deradikalisasi. "Hal ini agar secara fisik mereka juga mendapat pelayanan sarana dan prasarana agar sejahtera,” ujar Syafi'i.

Sementara itu, mantan Kepala Aik Darek Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah, H Hasan mengapresiasi kegiatan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk mencegah merebaknya paham radikalisme di desa-desa.

Ia mengakui saat memimpin desa sering melakukan kegiatan kepemudaan dan menyelipkan pesan agar berhati-hati dan mengenali paham-paham yang menjurus ke radikalisme. “Memang generasi muda di desa-desa masih mudah terprofokasi dengan pikiran dan doktrin keagaman, ini yang perlu terus di edukasi oleh kita,” katanya.

Senada dengan Fajrin pemuda asal Batukliang yang mengembangkan usaha jasa mencukur rambut “Babershop” dikampungnya, sering dan mengajak remaja dan pemuda yang biasa berkumpul diusahanya untuk berhati-hati dengan paham-paham yang melawan hukum.

Menurutnya, salahsatu cara untuk meminimalisasi masuknya paham radikalisme di desa-desa dengan memberikan edukasi dan pelatihan seperti kegiatan ini. Termasuk menciptakan kegiatan usaha ekonomi atau UMKM bagi pemuda. “Sehingga remaja dan anak muda akan sibuk dengan kegiatan positif,” tutupnya.

Kegiatan ini turut diikuti oleh perwakilan Korem 162/WB, perwakilan Polda NTB, tokoh masyarakat, tokoh agama, Babinsa, Bhabinkamtibmas dan perwakilan pemuda se-Pulau Lombok. Kegiatan serupa juga diselenggarakan di Pulau Sumbawa seperti di Bima, Dompu, Kabupaten Sumbawa dan KSB. [B-19]