44 Pegawai Sekretariat dan Komisioner KPU Telah Diswab, Bagaimana jika Ada KPPS yang Reaktif saat Pemungutan Suara? -->

Iklan Semua Halaman

.

44 Pegawai Sekretariat dan Komisioner KPU Telah Diswab, Bagaimana jika Ada KPPS yang Reaktif saat Pemungutan Suara?

Tuesday, December 1, 2020
Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020 Sesuai Protokol Covid-19 di Desa Kara, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima belum Lama ini. Foto Berita11.com.


Bima, Berita11.com— Sebanyak 44 pegawai secretariat dan lima komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bima telah menjalani swab atau pengambilan sampel terhadap nasofaring/orofarings. Hingga hari ini, penyelenggara Pilkada serentak 2020 di Kabupaten Bima tingkat kecamatan, desa dan TPS (KPPS) yang bersifat adhoc masih menjalani rapid test.

Ketua KPU Kabupaten Bima, Imran S.Pd.I SH menjelaskan, seluruh pegawai secretariat dan komisioner KPU setempat telah menjalani pengambilan sampel (swab). Hasilnya seluruhnya negative.

“Hasilnya sudah 44 orang diswab dan hasilnya semuanya negatif. Untuk adhoc masih dilakukan rapid test,” ujarnya di kantor KPU Kabupaten Bima, Senin (30/11/2020).

Secara terpisah sebelumnya, Devisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, KPU Provinsi NTB, Agus Hilman M.Si mengatakan, KPU belum menyiapkan antisipasi jika pada hari H pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara terdapat lebih dari satu anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang reaktif Covid-19.

“Lebih dari satu saja reaktif itu sudah cukup tidak melaksanakan tugasnya. Kalau satu (anggota KPPS) yang reaktif masih memungkinkan pembagian tugas kepada yang lain, tapi kalau lebih dari satu ini akan jadi catatan kita. Makanya kita masih mencoba kebijakan, karena problemnya ketika mau melakukan penggantian KPPS, itu di PKPU ditegaskan tidak boleh diganti,” ujarnya saat simulasi pemungutan suara di Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, belum lama ini.

Dia menjelaskan, sebagaimana petunjuk teknis dan Peraturan KPU, tidak menegaskan jika ada anggota KPPS saat hari H pemungutan dan penghitungan suara menunjukan hasil reaktif, tidak ditegaskan untuk diganti.

“Tidak diganti tapi diisolasi dan ditangani sesuai protocol penanganan Covid itu saja. Tidak ada penegasan. Berbeda dengan PPDP (petugas pemutakhiran data pemilih), ketika reaktif langsung diganti," katanya. 

“Rapid tes sebenarnya kami arahkan sesuai ketentuan, setelah penetapan. Tidak ada tanggal berapa, tapi arahkan kepada teman-teman. Jadi, prinsipnya adalah dilakukan rapid test pada tanggal 9 Desember 2020, rapid test itu masih berlaku. Selama ini ketentuannya berlaku 14 hari kalau kita mengacu ketentuan di surat perjalanan, sesuai SE perhubungan,” lanjutnya.

Berkaitan jika ada salah satu TPS yang terdapat 50 persen anggota KPPS yang reaktif atau pemilih yang menunjukan gejala yang sama dan kemungkinan untuk menunda pemungutan di TPS tertentu, Agus menjelaskan, sebagaimana regulasi bahwa hal itu tidak akan dilakukan.

“Kita masih menunggu kebijakan dari Jakarta, berkaitan kemudian dengan KPPS yang reaktif. Reaktif kita pasti serahkan penanganannya kepada instansi yang berwewenang, berkaitan penanganan Covid-19. Kalau ada yang reaktif pada dasarnya penangannnya sesuai protocol, apakah diisolasi mandiri dan sebagainya,” ujarnya. [B-11]