Hutan Hancur Akibat Ulah Oknum Masyarakat, BKPH Topaso Terus Lakukan Penghijauan -->

Iklan Semua Halaman

.

Hutan Hancur Akibat Ulah Oknum Masyarakat, BKPH Topaso Terus Lakukan Penghijauan

Tuesday, December 29, 2020
Di sejumlah titik yang dilakukan penghijauan dengan menanam HHBK dilakukan BKPH Topaso. Foto ist.


Dompu, Berita11.com - Hingga sampai saat ini, Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Tofo Pajo Soromandi (Topaso) terus berupaya melakukan penghijauan di sejumlah wilayah hutan yang sudah hancur akibat ulah oknum masyarakat yang tidak pernah puas dengan keserakahan.


Belum selesai penanaman Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) jenis kayu kemiri dan buah-buahan di so Simbi, Kecamatan Hu'u, sudah berlanjut lagi penanaman HHBK yang sama di lahan atau hutan masyarkat yang berlokasi di Desa Tropo, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, Selasa (29/12/2020).


"Kami KPH tidak tinggal diam, seluruh areal hutan kritis yang ada di seluruh Kabupaten Dompu kami lakukan rehabilitasi guna mengembalikan fungsi hutan yang sudah hancur," kata Kepala Resor Soriutu Nasrul Agus.


Bukan hanya di Kecamatan Kilo, pada hari yang sama, penghijauan atau penanaman tanaman kehutanan jenis kayu-kayuan dan buah-buahan ini dilakukan di wilayah Kecamatan Woja di bawah kendali Resor Panca yakni di so Ncando Desa Bara.


"Di musim hujan, kami tetap melakukan tindakan nyata berupa rehabilitasi hutan dan lahan dengan menanam tanaman kehutanan berupa kayu-kayuan ataupun tanaman buah-buahan," beber Bang Nas.


Begitu juga di musim panas, BKPH Topaso selalu melakukan upaya patroli pengamanan hutan atau melakukan tindakan penegakan hukum dan upaya sosialisasi atau pengarahan terhadap beberapa masyarakat ketika ditemui di lokasi.


"Jika dikatakan kami tidak berbuat atau bekerja itu salah, bahkan kami tidak ada hari libur, kami tetap menjalankan tugas demi bumi ini," ungkapnya sembari tersenyum.


Nasrul mengaku, jika ada beberapa kejadian yang tidak bisa pihaknya akomodir, itulah keterbatasan mereka sebagai insan manusia yang punya rasa capek, letih dan lelah, apalagi anggota Kesatuan Pengelolaan Hutan Topaso sangat terbatas.


"Anggota kami juga terbatas, kami hanya diberikan anggota yang berjumlah enam sampai tujuh orang saja di tiap-tiap resort, dangan lahan hutan yang begitu luas," seruannya.


Kerusakan hutan khususnya di bumi Nggahi Rawi Pahu tentu butuh kerja sama berbagai pihak terutama Pemerintah Kabupaten maupun Pemprov.


Apalagi Pemerintah Kabupaten juga punya kewenangan untuk menjaga hutan dan kewenangan itu tertuang dalam UU RI Nomor 18 tahun 2013. [B-10]