Legislator APS Dinilai Langgar UU MD3, Korps HMI Wati Demo DPRD Dompu -->

Iklan Semua Halaman

.

Legislator APS Dinilai Langgar UU MD3, Korps HMI Wati Demo DPRD Dompu

Wednesday, December 2, 2020
Ir. Muttakun saat memberikan tanggapan atas tuntutan massa KOHATI Komisariat Cabang Dompu. Dok. Berita11.com.


Dompu, Berita11.com - Puluhan perempuan dari Korp-HMI-Wati (KOHATI) Komisariat menggelar demonstrasi di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dompu, Rabu (2/12/2020) siang.


Massa mendesak ke 29 anggota DPR agar menindak tegas oknum anggota legislator inisial APS yang dinilai telah melanggar Undang-undang kode etik tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD atau UU MD3 dengan melakukan tindak pidana KDRT.


Koordinator Lapangan (Korlap), Sulis Wahyuningsih dalam orasinya meminta pernyataan sikap sejumlah anggota DPR untuk menyikapi atas perlakuan APS yang telah mencederai citra marwah anggota DPR selaku pejabat negara.


"Kasus ini harus menjadi atensi bersama untuk dituntaskan penanganannya," teriak Sulis Wahyuningsih, saat berorasi di halaman kantor DPR Dompu. 


Menanggapi tuntutan massa KOHATI Komisariat, tiga anggota legislator yakni Ir. Muttakun (Fraksi Nasdem), Yatim (Fraksi Demokrat) dan Ir. Irfan (Fraksi PKS) mengaku sudah mendengar dan mengetahui mengenai kasus KDRT yang diduga dilakukan APS terhadap istrinya.


Muttakun menegaskan, siapapun yang melanggar hukum itu wajib diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. 


"Kami sepakat apa yang disampaikan KOHATI," ungkap anggota DPR Dompu (fraksi Nasdem) Ir. Muttakun. 


Mengenai sikap dan respon DPR Dompu terhadap kasus tersebut, kata Muttakun, itu ada bagian lain yang menanganinya yakni Badan Kehormatan (BK) DPR Dompu.


"Jadi siapapun anggota dewan yang bermasalah, itu BK yang memprosesnya, tapi BK akan melakukan hal itu ketika sudah menerima laporan," jelasnya. 


Menurut Muttakun, kasus itu sudah dilaporkan oleh korban (istri) APS ke Mapolres Dompu dan kasus ini sedang dalam proses penanganan penyidik kepolisian setempat.


Mengenai apa sikap DPR, itu BK yang menentukan karena itu merupakan bagian dan tugas mereka. 


"Kami meminta kepada aparat penegak hukum agar memproses laporan pengaduan seorang perempuan yang merupakan istri dari oknum anggota DPR Dompu," kata Muttakun.


"Kami juga akan mendorong BK Dompu agar jika sudah menerima laporan pengaduan adanya dugaan tindak pidana KDRT terhadap perempuan kiranya dapat diselesaikan dengan segera," sambung Muttakun. 


Usai berdialog dengan ketiga anggota DPR, KOHATI Komisariat bergegas menuju Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Mapolres Dompu untuk melanjutkan orasi. [B-10]