Membeli Suara "Pasti" Berdampak Korupsi, Kesejahteraan Rakyat tentu Terabaikan -->

Iklan Semua Halaman

.

Membeli Suara "Pasti" Berdampak Korupsi, Kesejahteraan Rakyat tentu Terabaikan

Tuesday, December 8, 2020
Mantan Komusioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dompu Suherman. Dokumen Berita11.com.


Dompu, Berita11.com - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di negara demokrasi seperti Indonesia merupakan satu-satunya cara memilih pemimpin yang nantinya akan memberikan kemakmuran serta kesejahteraan rakyatnya. 


Maka, sejatinya Pilkada adalah dijadikan momentum untuk memilih calon pemimpin yang benar-benar berkualitas, memiliki kapasitas dan integritas berdasarkan visi, misi dan program dengan mengedepankan hati nurani.


Menurut mantan komusioner KPU Kabupaten Dompu Suherman, jika memilih calon pemimpin karena dibeli atau disogok dengan uang atau politik uang tidak menutup kemungkinan calon yang terpilih nanti "pasti" melakukan korupsi sehingga kesejahteraan rakyat tentu terabaikan.


"Alasan rasionalnya adalah untuk menutupi segala “biaya politik” atau dengan kata lain untuk mengembalikan "modal" demikian dengan pemilih, ketika suara masyarakat dibeli, tamatlah harapan dan mimpi masyarakat untuk kesejahteraan selama calon pemimpin itu terpilih atau menjabat," ungkapnya, Selasa (8/12/2020) siang.


Dikatakan Pria pemilik akun facebook Herman Pelangi ini, saat Paslon itu terpilih nantinya dikarenakan suara dibeli, cendrung mengabaikan ketika ada kritikan dari masyarakat.


Bahkan masyarakat yang berkeluh kesah terkait harga hasil pertanian, perkebunan, kelautan serta kebutuhan air bersih tentu keluhan itu sedikit tidak terlayani dengan baik.


Selain itu, kesehatan maupun pendidikan tentu tidak terfasilitasi dengan baik begitu juga dengan lingkungan tempat tinggal masyarakat yang tercemar karena sampah, banjir, longsor dan sebagainya.


"Nasib para aparatur yang tidak menentu akibat transaksi jual beli jabatan, kolusi dan nepotisme. Proses pelayanan publik tidak terlayani dengan baik, penuh pungli dan sebagainya," beber pria yang penuh dengan humoris ini.


Terlepas itu, Herman menjelaskan, hingga Juni 2020, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangani kasus-kasus korupsi yang melibatkan 274 anggota DPR/DPRD dan sebanyak 21 orang Gubernur dan sebanyak 122 orang Walikota, Bupati dan wakilnya.


"Menurut KPK bahwa ada korelasi atau hubungan antara beban biaya atau modal politik calon yang telah dikeluarkan saat Pilkada dengan praktik korupsi saat mereka terpilih," jelasnya.


Bahkan, lanjut Suherman, Daerah yang berslogan Nggahi Rawi Pahu yakni Kabupaten Dompu tercatat sebagai pemegang "rekor" sebagai daerah "pencetak" kepala daerah hasil Pilkada langsung yang secara berturut-turut tersangkut hukum (terjerat korupsi) di NTB. 


"Bayangkan dua orang bupati kita telah menjadi terdakwa dan satu orang lagi menjadi tersangka. Bukan tidak mungkin, Bupati atau Wakil Bupati hasil Pilkada Dompu 2020 nanti juga akan berpotensi korupsi," prediksinya.


Fenomena yang terjadi di tengah masyarakat bukan lagi hal yang tabu, musim Pilkada dijadikan musim panennya rakyat. Terkadang di musim ini, masyarakat dengan mudah berkata sambil tertawa sinis "ah teori", "ah sok idealis."


Bahkan, kata dia, ada juga yang bilang, kalau dikasih, saya terima", "ah mumpung lagi musimnya", "lumayan loh buat beli bakso, pulsa" dan ucapan-ucapan biasa lainnya saat suaranya dibeli. 


"Ingat itu hanya sesaat dan sesatt. Di dunia anda yang memberi dan menerima menikmatinya dengan nikmat tapi diakhirat anda di laknat," isyaratnya sembari tersenyum lepas. [B-10]